Internasional
China Negara Kaya Tapi Ternyata Ngutang Juga, Ini Buktinya!
Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
06 December 2019 13:31
Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Bank Dunia (World Bank/WB) mengumumkan rencana baru untuk membantu China, Kamis (5/12/2019).
Keinginan Bank Dunia untuk melakukan reformasi struktural dan lingkungan China mendasari langkah ini.
Organisasi itu bakal memberikan pinjaman berbunga rendah senilai US$ 1 miliar hingga US$ 1,5 miliar pada negeri panda, selama 5 tahun sampai Juni 2025.
"Tingkat pinjaman dapat berfluktuasi naik dan turun dari tahun ke tahun karena manajemen pendanaan mendasarkannya pada kesiapan proyek," kata Bank Dunia, sebagaimana dilaporkan Reuters.
Sebelumnya, Bank Dunia telah meminjamkan dana ke China senilai US$ 1,3 miliar pada awal 2019 lalu. China juga pernah diberi pinjaman yang sama hingga US$ 2,4 miliar di 2017 lalu.
Bank Dunia menambahkan bahwa China juga telah meminta pendanaan lanjutan dari bagian lembaga Ini, World Bank International Bank for Reconstruction and Development Division.
"Sebagai platform reformasi, pembangunan institusi dan transfer pengetahuan," kata lembaga yang berbasis di AS tersebut.
Namun, keputusan Bank Dunia ini membuat Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dan beberapa anggota parlemen AS keberatan.
Mnuchin, mengatakan kepada Komite Jasa Keuangan DPR AS bahwa perwakilan Departemen Keuangan keberatan dengan rencana itu.
"(Kami) ingin Bank Dunia untuk berhenti memberi China program pinjaman lunak (karena) ditujukan untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah." katanya.
Lebih lanjut, Mnuchin mengatakan bahwa China bisa dibilang terlalu kaya untuk menerima bantuan internasional semacam itu.
Apalagi negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping telah meminjamkan ratusan miliar dolar dananya untuk negara-negara miskin melalui Belt and Road Initiative (BRI).
Anggota parlemen AS juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa dana pembayar pajak AS yang dipinjamkan melalui Bank Dunia ke China akan menciptakan masalah baru.
Di antaranya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan persaingan ekonomi yang tidak adil.
"Bank Dunia, menggunakan dolar dari pajak warga Amerika, (sehingga) tidak boleh meminjamkan uang kepada negara-negara kaya yang melanggar hak asasi warga mereka dan berusaha untuk mendominasi negara-negara yang lebih lemah baik secara militer maupun ekonomi," kata Ketua Komite Keuangan Senat Charles Grassley dalam pidato di Senat.
Ia merujuk pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Xinjiang, China. Di mana kamp-kamp penahanan untuk Muslim Uighur dibangun.
(sef/sef) Next Article Bank Dunia Minta China Reformasi Total, Ada Apa?
Keinginan Bank Dunia untuk melakukan reformasi struktural dan lingkungan China mendasari langkah ini.
Organisasi itu bakal memberikan pinjaman berbunga rendah senilai US$ 1 miliar hingga US$ 1,5 miliar pada negeri panda, selama 5 tahun sampai Juni 2025.
Sebelumnya, Bank Dunia telah meminjamkan dana ke China senilai US$ 1,3 miliar pada awal 2019 lalu. China juga pernah diberi pinjaman yang sama hingga US$ 2,4 miliar di 2017 lalu.
Bank Dunia menambahkan bahwa China juga telah meminta pendanaan lanjutan dari bagian lembaga Ini, World Bank International Bank for Reconstruction and Development Division.
"Sebagai platform reformasi, pembangunan institusi dan transfer pengetahuan," kata lembaga yang berbasis di AS tersebut.
Namun, keputusan Bank Dunia ini membuat Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dan beberapa anggota parlemen AS keberatan.
Mnuchin, mengatakan kepada Komite Jasa Keuangan DPR AS bahwa perwakilan Departemen Keuangan keberatan dengan rencana itu.
"(Kami) ingin Bank Dunia untuk berhenti memberi China program pinjaman lunak (karena) ditujukan untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah." katanya.
Lebih lanjut, Mnuchin mengatakan bahwa China bisa dibilang terlalu kaya untuk menerima bantuan internasional semacam itu.
Apalagi negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping telah meminjamkan ratusan miliar dolar dananya untuk negara-negara miskin melalui Belt and Road Initiative (BRI).
Anggota parlemen AS juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa dana pembayar pajak AS yang dipinjamkan melalui Bank Dunia ke China akan menciptakan masalah baru.
Di antaranya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan persaingan ekonomi yang tidak adil.
"Bank Dunia, menggunakan dolar dari pajak warga Amerika, (sehingga) tidak boleh meminjamkan uang kepada negara-negara kaya yang melanggar hak asasi warga mereka dan berusaha untuk mendominasi negara-negara yang lebih lemah baik secara militer maupun ekonomi," kata Ketua Komite Keuangan Senat Charles Grassley dalam pidato di Senat.
Ia merujuk pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Xinjiang, China. Di mana kamp-kamp penahanan untuk Muslim Uighur dibangun.
(sef/sef) Next Article Bank Dunia Minta China Reformasi Total, Ada Apa?
Most Popular