Internasional

Bank Dunia Minta China Reformasi Total, Ada Apa?

News - Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
21 November 2019 17:10
Bank Dunia Minta China Reformasi Total, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Bank Dunia (World Bank) David Malpass pada hari Kamis (21/11/2019), mendesak China untuk lebih lanjut membuka ekonominya dan mengurangi pemberian subsidi negara.

Pernyataan Malpass itu sama dengan tuntutan utama Amerika Serikat (AS) dalam negosiasi perang dagang kedua negara.

Malpass mengungkapkan pernyataan itu setelah mengadakan pertemuan meja bundar dengan Perdana Menteri China Li Keqiang dan para kepala lembaga global lainnya, termasuk pimpinan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Saya mendorong reformasi dan liberalisasi baru," katanya, seperti dikutip dari AFP.

China yang telah terlibat perang dagang selama setahun terakhir dengan AS, sedang mengalami perlambatan ekonomi dan berjuang untuk memacu pertumbuhan ekonominya. Negara ini mencatatkan laju pertumbuhan paling lambat selama hampir tiga dekade pada kuartal ketiga akibat melemahnya permintaan global dalam ekspornya. Juga, karena terjerat krisis utang dalam negeri.

Oleh karenanya, Malpass menyarankan agar China segera menyelesaikan perang dagangnya dengan AS dan meminta negara itu meningkatkan transparansi dalam pinjaman untuk menghindari penurunan tajam pada pertumbuhan selama beberapa dekade mendatang.

"China dapat meningkatkan supremasi hukum, memungkinkan pasar untuk memainkan peran yang lebih menentukan dalam mengalokasikan berbagai sumber daya termasuk utang dan investasi, mengurangi subsidi untuk perusahaan milik negara ... dan menghilangkan hambatan terhadap persaingan," katanya.

"Sulit untuk dicapai tetapi sangat penting untuk mengurangi ketidaksetaraan dan membangun standar hidup yang lebih tinggi."


Seperti diketahui, saat ini berbagai sektor ekonomi China seperti energi, penerbangan, dan telekomunikasi, banyak didominasi oleh perusahaan negara. Hal itu membuat akses pemain swasta menjadi terbatas.

Mitra dagang China juga telah lama mengeluhkan kurangnya lapangan kerja di negara ini. Selain itu, China juga telah banyak dituduh melakukan praktik pencurian kekayaan intelektual.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah China pada bulan Maret mengeluarkan undang-undang investasi asing. Namun, pemerintah daerah masih terkendala aturan rinci dan belum mampu menerapkannya.

Menanggapi hal ini, Li mengatakan perusahaan domestik dan asing yang terdaftar di China akan diperlakukan sama.

"Mereka akan memiliki akses yang sama ke peluang investasi, akses yang adil ke sumber daya, perlindungan hukum sesuai dengan hukum," katanya.

China juga telah mengumumkan jadwal untuk membuka sektor keuangannya kepada investor asing tahun depan, karena berusaha menarik modal dari luar untuk menopang ekonomi yang kian melemah akibat perang dagang dengan AS.

Dalam perang dagang yang sudah berlangsung sejak awal 2018, China dan AS telah saling mengenakan tarif senilai lebih dari US$ 360 miliar terhadap barang-barang masing-masing.

Perwakilan dagang/negosiator dari kedua negara telah bertemu beberapa kali untuk mengupayakan kesepakatan yang bisa menghentikan perang dagang mereka. Kedua negara juga telah melahirkan kesepakatan dagang fase satu dari pertemuan terakhir mereka di Washington bulan lalu.

Namun, Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu mengatakan China belum membuat konsesi yang cukup sehingga membuat Trump gerah dan mengancam akan memberlakukan tarif baru yang sudah ia rencanakan.

Selain merugikan kedua negara, perang dagang AS-China juga telah menghambat pertumbuhan global. Bahkan, menurut Kepala IMF Kristalina Georgieva, apabila semua tarif impor yang sudah dijadwalkan benar-benar diterapkan maka ekonomi dunia akan berkurang sebanyak US$ 700 miliar tahun depan.

"Apa yang harus menjadi prioritas kami? Pertama, beralih dari gencatan senjata perdagangan ke perdamaian perdagangan," katanya.

[Gambas:Video CNBC]






(sef/sef)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading