Kemungkinan Trump Lengser Makin Besar, Ini Buktinya

Penyelidikan impeachment yang diajukan Demokrat pada bulan September berfokus pada tawar-menawar dalam panggilan telepon yang dilakukan Trump dengan Zelensky.

Disebutkan bahwa dalam kesempatan itu, Trump menjadikan dana bantuan keamanan untuk Ukraina yang senilai hampir US$ 400 juta sebagai tawaran untuk menekan Zelensky, agar mau menuruti permintaan Trump.

Pelosi melabeli aksi Trump ini sebagai aksi suap pada konferensi pers 14 November. Sebelum itu, Demokrat hanya menyebut aksi Trump ini sebagai 'barter' bantuan atau 'quid pro quo' dengan Ukraina.

"Suap itu untuk memberikan atau menahan bantuan militer sebagai imbalan atas pernyataan publik tentang penyelidikan palsu dalam pemilihan," kata Pelosi. "Itu suap."

Menanggapi pernyataan Pelosi, para pakar hukum mengatakan suap adalah salah satu dari dua pelanggaran yang memang sangat jelas ditentang untuk dilakukan seorang pejabat.

Bahkan, hal itu secara khusus disebutkan dalam Konstitusi AS.

Konstitusi menyatakan bahwa seorang presiden dapat dimakzulkan karena "Pengkhianatan, Suap, atau Kejahatan Tingkat Tinggi dan Pelanggaran Berat lainnya."


Anggota Demokrat di DPR menyebut perilaku Trump sebagai penyalahgunaan kekuasaan karena kata itu memiliki arti yang lebih luas ketimbang kata 'suap', sebagaimana diungkapkan beberapa ahli hukum.

Selain itu, alasan lainnya kemungkinan adalah karena rekan-rekan Partai Republik Trump cenderung berpendapat bahwa Demokrat tidak dapat membuktikan bahwa Trump melakukan suap.

Namun begitu, banyak ahli hukum yang mengatakan pemakzulan adalah proses politik, bukan proses pengadilan. Mereka juga mengatakan bahwa anggota Demokrat di DPR tidak diharuskan untuk mengadopsi definisi suap dalam hukum pidana AS.


Dalam sebuah laporan minggu ini, anggota Demokrat di DPR berpendapat Trump telah menghalangi penyelidikan mereka.

Contohnya termasuk menolak untuk memberikan dokumen dan kesaksian dari penasihat utamanya, mencoba untuk menghalangi aksi penyelidikan oleh pejabat pemerintah, dan mengintimidasi saksi.







Beberapa anggota Demokrat di DPR awalnya ingin proses penyelidikan pemakzulan ini hanya difokuskan pada masalah Ukraina. Namun, beberapa pejabat menyarankan untuk membawa kasus campur tangan Rusia dalam pemilu 2016.

Seperti diketahui, kemenangan Trump pada pemilu 2016 banyak disangkutpautkan dengan Rusia. Banyak pihak menganggap kemenangannya adalah hasil kecurangan. Bahkan, Penasihat Khusus Robert Mueller telah melakukan penyelidikan yang mendalam atas kasus ini.

Dalam laporan hasil penyelidikan setebal 448 halaman yang diselesaikan pada bulan Maret oleh Mueller, disebutkan beberapa kasus gangguan dari Rusia dalam pemilu 2016.

Di antaranya yaitu, peretasan dan propaganda selama kampanye, serta bukti adanya kontak antara tim kampanye Trump dengan Moskow.

Pada bulan April, Mueller kembali merilis dokumen yang di dalamnya menyebut sekitar 10 contoh bentuk obstruksi keadilan atau upaya untuk menghalangi penyelidikan secara adil yang dilakukan Trump.

Kasus ini sebenarnya telah dibahas di pengadilan dan Jaksa Agung William Barr memutuskan bahwa Trump tidak melakukan tindakan menghalangi penyidikan. Namun begitu, Mueller tidak puas dengan hasil pengadilan. Apalagi mengingat fakta bahwa Barr merupakan Jaksa yang ditunjuk Trump.

Tapi, meski kasus ini akan dibahas lagi pada akhirnya dan mayoritas DPR yang dipimpin Demokrat menyetujui pasal-pasal pemakzulan yang sedang diupayakan, langkah untuk melengserkan Trump nampaknya tetap sulit dilakukan.

Itu karena masih akan perlu dilakukan proses pengadilan di Senat untuk menentukan apakah Trump akan dilengserkan atau tidak. Sedangkan Senat dipimpin Partai Republik.

Hal ini membuatnya sulit untuk memperoleh dukungan suara sekitar dua pertiga yang diperlukan untuk melengserkan Trump.