Pengusaha Kapal Sowan ke Jokowi, Ini Curhatannya
04 December 2019 14:16
Foto: Pelita Samudera Shipping
Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengusaha galangan kapal yang tergabung dalam Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merombak habis satuan pengamanan wilayah laut.
Hal tersebut dikemukakan Ketua INSA Carmelita Hartoto usai menghadap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan antara kedua belah pihak sendiri berlangsung secara tertutup.
"Kami berharap presiden mau memberikan satu penegak hukum saja," kata Carmelita, Rabu (4/12/2019).
Saat ini, memang ada beberapa penegak hukum di wilayah perairan Indonesia, mulai dari Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Kementerian Perhubungan, hingga Korps Kepolisian Perairan dan Udara Polri.
Carmelita memandang, maraknya satuan penegak hukum di wilayah perairan membuat kalangan pengusaha merugi. Pasalnya, keberadaan mereka justru menghambat arus barang lalu lintas di perairan.
"Selama ini kami sering diberhentikan, sehingga cost of logistic kami, seperti bahan bakar lebih mengambil banyak kan, juga mustinya kita tiba dalam waktu satu atau dua hari tapi perpanjangan karena setop-setop," jelasnya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan keluhan yang sudah disampaikan kalangan pengusaha akan dibahas lebih lanjut dengan jajaran menteri terkait.
"Karena ini memang bidangnya maritim, Insya Allah kita akan bahas dengan Pak Luhut di Kementerian Maritim," kata Budi yang mendampingi Jokowi menerima rombongan INSA," jelasnya.
(hoi/hoi)
Hal tersebut dikemukakan Ketua INSA Carmelita Hartoto usai menghadap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan antara kedua belah pihak sendiri berlangsung secara tertutup.
"Kami berharap presiden mau memberikan satu penegak hukum saja," kata Carmelita, Rabu (4/12/2019).
Saat ini, memang ada beberapa penegak hukum di wilayah perairan Indonesia, mulai dari Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Kementerian Perhubungan, hingga Korps Kepolisian Perairan dan Udara Polri.
Carmelita memandang, maraknya satuan penegak hukum di wilayah perairan membuat kalangan pengusaha merugi. Pasalnya, keberadaan mereka justru menghambat arus barang lalu lintas di perairan.
"Selama ini kami sering diberhentikan, sehingga cost of logistic kami, seperti bahan bakar lebih mengambil banyak kan, juga mustinya kita tiba dalam waktu satu atau dua hari tapi perpanjangan karena setop-setop," jelasnya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan keluhan yang sudah disampaikan kalangan pengusaha akan dibahas lebih lanjut dengan jajaran menteri terkait.
"Karena ini memang bidangnya maritim, Insya Allah kita akan bahas dengan Pak Luhut di Kementerian Maritim," kata Budi yang mendampingi Jokowi menerima rombongan INSA," jelasnya.
Artikel Selanjutnya
Pengusaha Curhat ke Luhut Soal Impor Kapal Bekas Bikin Resah
(hoi/hoi)
