Kereta & LRT Masih Sedot Subsidi Rp 2,8 T, Ini Alasannya
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
28 November 2019 20:32
Jakarta, CNBC Indonesia - Operasional perkeretaapian masih mendapat kucuran subsidi Rp 2,8 triliun tahun 2020 mendatang. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Zulfikri, menjelaskan mengenai hal tersebut.
Dia menjelaskan bahwa subsidi masih diperlukan seiring dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Dia memberikan contoh, di Jakarta saja misalnya, subsidi diberikan untuk KRL Commuter Line.
"Di Jakarta katakanlah KRL, agar masyarakat beralih dari jalan (kendaraan pribadi) ke KRL. Jadi bukan semata-mata dari daya beli," ungkapnya di Jakarta kepada CNBC Indonesia.
Jika subsidi dicabut, maka yang berlaku adalah tarif komersial. Pada beberapa lintas, tarif komersial bahkan mencapai 50% lebih tinggi dari tarif yang berlaku saat ini.
"Misal tarif Rp 3.000 untuk KRL, kalau kita lepas subsidi jadi Rp 6.000-7.000. Memang masih ada. Kita mencoba formulasikan sampai seberapa besar subsidi tetap kita pertahankan," urainya.
Di sisi lain, moda transportasi seperti LRT Sumsel yang tergolong baru, juga masih membutuhkan subsidi. Alasannya, biaya komersial yang terbentuk terlalu tinggi jika mengacu pada nilai investasi.
"Kalau kita berlakukan komersial tanpa subsidi pemerintah, masyarakat cukup berat. Termasuk LRT Sumsel masih kita beri subsidi dalam rangka memindahkan orang ke angkutan massal kita," katanya.
"Bagaimana supaya orang mau, di samping kita menyiapkan jaringan angkutan massal yang nyaman terintegrasi dan mudah, di sisi tarif juga keterjangkauan masyarakat. Sampai saat ini masih ada skema subsidi," lanjutnya.
Dia menjelaskan bahwa subsidi public service obligation atau PSO saat ini difokuskan pada pergerakan harian baik di kota maupun kereta lokal. Adapun untuk kereta jarak jauh, secara bertahap subsidi semakin berkurang.
"Pak Menteri sudah meminta ke kami, coba dilihat kembali bagaimana subsidi tepat sasaran. Sejalan dengan fasilitas kita bangun, ini kita masih lakukan evaluasinya untuk subsidi," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Sempat Setop, Kereta Cikarang - Purwakarta Operasi Lagi!
Dia menjelaskan bahwa subsidi masih diperlukan seiring dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Dia memberikan contoh, di Jakarta saja misalnya, subsidi diberikan untuk KRL Commuter Line.
"Di Jakarta katakanlah KRL, agar masyarakat beralih dari jalan (kendaraan pribadi) ke KRL. Jadi bukan semata-mata dari daya beli," ungkapnya di Jakarta kepada CNBC Indonesia.
"Misal tarif Rp 3.000 untuk KRL, kalau kita lepas subsidi jadi Rp 6.000-7.000. Memang masih ada. Kita mencoba formulasikan sampai seberapa besar subsidi tetap kita pertahankan," urainya.
Di sisi lain, moda transportasi seperti LRT Sumsel yang tergolong baru, juga masih membutuhkan subsidi. Alasannya, biaya komersial yang terbentuk terlalu tinggi jika mengacu pada nilai investasi.
"Kalau kita berlakukan komersial tanpa subsidi pemerintah, masyarakat cukup berat. Termasuk LRT Sumsel masih kita beri subsidi dalam rangka memindahkan orang ke angkutan massal kita," katanya.
"Bagaimana supaya orang mau, di samping kita menyiapkan jaringan angkutan massal yang nyaman terintegrasi dan mudah, di sisi tarif juga keterjangkauan masyarakat. Sampai saat ini masih ada skema subsidi," lanjutnya.
Dia menjelaskan bahwa subsidi public service obligation atau PSO saat ini difokuskan pada pergerakan harian baik di kota maupun kereta lokal. Adapun untuk kereta jarak jauh, secara bertahap subsidi semakin berkurang.
"Pak Menteri sudah meminta ke kami, coba dilihat kembali bagaimana subsidi tepat sasaran. Sejalan dengan fasilitas kita bangun, ini kita masih lakukan evaluasinya untuk subsidi," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Sempat Setop, Kereta Cikarang - Purwakarta Operasi Lagi!
Most Popular