Sri Mulyani Ributkan 'Desa Setan', Begini Fakta Sebenarnya!
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
19 November 2019 15:44
Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa waktu terakhir publik menaruh perhatian pada 'desa setan' yang dikeluhkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Keberadaan desa fiktif tersebut lantas dibantah sejumlah instansi terkait.
Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Benny Irwan, menegaskan bahwa desa fiktif tidak benar adanya. Yang ada adalah malaadministrasi dari sebuah penyelenggaraan pedesaan.
"Jadi desa fiktif nggak ada. Memang ada beberapa desa yang perlu kita buatkan pembinaan administrasinya," ungkap Benny dalam sebuah diskusi di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Kesalahan administrasi tersebut, menurut, dia tidak lepas dari kondisi beragam desa-desa di Indonesia. Ia lantas menyebut, 60% aparatur desa adalah lulusan SMA.
"Lebih 21% itu tidak lulus pendidikan formal, hanya lulus SD dan SMP. Itu untuk tingkat pendidikan aparatur di desa. Sebanyak 10 ribu desa tak punya kantor desa. Itu data BPS (Badan Pusat Statistik)," bebernya.
Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa kurang lebih 14.000 desa belum menikmati aliran listrik. Ditambah lagi, angka penduduk miskin di desa juga tergolong tinggi.
Dengan kondisi demikian, perangkat desa juga harus berhubungan dengan 18 kementerian/lembaga yang semuanya punya urusan langsung dengan desa.
"Saya pikir mulai dari lahir sampai mati diurus oleh desa. Dengan penyelenggaran pemerintahan daerah dengan desa, yang daerah sudah ada urusan ini itu semua bertumpu kepada kondisi pemerintah desa tadi yang beragam," urainya.
Asal tahu saja, beberapa waktu lalu, Sri Mulyani kembali mengutarakan 'desa setan' pada acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Auditorium Chakti Buddhi Bhakti (CBB), Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
"Hari-hari ini kita dengar tentang desa fiktif. Saya tidak peduli dengan jumlahnya. Ini menggambarkan fenomena. Jadi, kita semua harus hati-hati," kata dia.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah menaikan Dana Desa 2020 menjadi sebesar Rp 72 triliun, naik Rp 2 triliun dari tahun 2019 dengan perhitungan alokasi berdasarkan jumlah desa. Oleh karena itu, Sri Mulyani menekankan pemerintah akan terus menertibkan desa yang tidak memenuhi syarat tersebut.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membantah apabila ada 'desa setan' penerima dana desa. Hal itu disampaikannya ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).
"Iya. Sejauh ini belum ada," ujarnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan, tidak ada 'desa setan' penerima dana desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Sebab, di desa-desa tersebut, ada penduduk dan sudah mendapat manfaat dana desa.
"Ada. Ada pertanggung jawabannya," kata Abdul Halim.
Lebih lanjut, adik kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu mengatakan, persepsi pemahaman terkait 'desa setan' harus disamakan.
"Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang gak ada, kemudian dikucuri dana dan dana gak bisa dipertanggung jawabkan, itu gak ada. Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggung jawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif namanya bagaimana," ujar Abdul Halim.
(miq/miq) Next Article Sri Mulyani Diserang Soal Dana Desa: 'Tak Ada Desa Setan!'
Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Benny Irwan, menegaskan bahwa desa fiktif tidak benar adanya. Yang ada adalah malaadministrasi dari sebuah penyelenggaraan pedesaan.
"Jadi desa fiktif nggak ada. Memang ada beberapa desa yang perlu kita buatkan pembinaan administrasinya," ungkap Benny dalam sebuah diskusi di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
"Lebih 21% itu tidak lulus pendidikan formal, hanya lulus SD dan SMP. Itu untuk tingkat pendidikan aparatur di desa. Sebanyak 10 ribu desa tak punya kantor desa. Itu data BPS (Badan Pusat Statistik)," bebernya.
Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa kurang lebih 14.000 desa belum menikmati aliran listrik. Ditambah lagi, angka penduduk miskin di desa juga tergolong tinggi.
Dengan kondisi demikian, perangkat desa juga harus berhubungan dengan 18 kementerian/lembaga yang semuanya punya urusan langsung dengan desa.
"Saya pikir mulai dari lahir sampai mati diurus oleh desa. Dengan penyelenggaran pemerintahan daerah dengan desa, yang daerah sudah ada urusan ini itu semua bertumpu kepada kondisi pemerintah desa tadi yang beragam," urainya.
Asal tahu saja, beberapa waktu lalu, Sri Mulyani kembali mengutarakan 'desa setan' pada acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Auditorium Chakti Buddhi Bhakti (CBB), Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
"Hari-hari ini kita dengar tentang desa fiktif. Saya tidak peduli dengan jumlahnya. Ini menggambarkan fenomena. Jadi, kita semua harus hati-hati," kata dia.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah menaikan Dana Desa 2020 menjadi sebesar Rp 72 triliun, naik Rp 2 triliun dari tahun 2019 dengan perhitungan alokasi berdasarkan jumlah desa. Oleh karena itu, Sri Mulyani menekankan pemerintah akan terus menertibkan desa yang tidak memenuhi syarat tersebut.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membantah apabila ada 'desa setan' penerima dana desa. Hal itu disampaikannya ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).
"Iya. Sejauh ini belum ada," ujarnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan, tidak ada 'desa setan' penerima dana desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Sebab, di desa-desa tersebut, ada penduduk dan sudah mendapat manfaat dana desa.
"Ada. Ada pertanggung jawabannya," kata Abdul Halim.
Lebih lanjut, adik kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu mengatakan, persepsi pemahaman terkait 'desa setan' harus disamakan.
"Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang gak ada, kemudian dikucuri dana dan dana gak bisa dipertanggung jawabkan, itu gak ada. Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggung jawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif namanya bagaimana," ujar Abdul Halim.
(miq/miq) Next Article Sri Mulyani Diserang Soal Dana Desa: 'Tak Ada Desa Setan!'
Most Popular