Lha! Mendes Kok Bantah Sri Mulyani Soal 'Desa Setan'?
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
08 November 2019 14:28
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membantah keras tudingan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai keberadaan 'Desa Setan'.
Berbicara di kompleks Istana Kepresidenan, Abdul Halim menegaskan tidak mengetahui maksud pernyataan Sri Mulyani terkait desa yang tidak berpenduduk namun mendapatkan aliran dana desa dari pemerintah.
"Harus kita samakan dulu persepsi pemahaman fiktif itu apa. Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang tidak ada kemudian dikucuri dana, dan dana tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Abdul Halim, Jumat (8/11/2019).
Berdasarkan penelusuran yang sudah dilakukan otoritas pedesaan, tidak ada satupun desa tak berpenduduk yang mendapatkan aliran dana desa. Hampir semua desa yang ditelusuri, jelas pertanggungjawabannya.
"Itu tidak ada. Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahannya ada, dana dikucurkan iya, pertanggungjawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif bagaimana," tegssnya.
"Sudah kita telusuri semua sesuai dengan tupoksinya Kemendes, sudah kita telaah, dan memang kita temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga," tegasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkap ada desa fiktif alias 'desa setan' yang aktif menerima program Dana Desa yang setiap tahun disalurkan pemerintah.
Istana Negara sendiri sudah buka suara mengenai keberadaan desa tidak berpenduduk alias 'Desa Setan' yang mendapatkan aliran dana desa yang disalurkan pemerintah tersebut.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengemukakan saat ini Istana tengah mengumpulkan data-data seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait keberadaan 'Desa Setan'
"Kami sedang mengumpulkan informasi tentang apa yang berkembang. Ada yang mengatakan dari 70.400 desa itu ada dana yang tidak sampai, atau ada desa yang tidak ada," kata Fadjroel saat berbincang dengan awak media, Kamis (7/11/2019).
"Kami sedang kumpulkan, nanti data itu akan kami berikan kepada pak Mensesneg [Pratikno] untuk meminta pendapat langsung beliau. Kami sedang kumpulkan data," kata Fadjroel.
Nah Anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi Syamsuddin menilai, jika hal tersebut benar, maka hal ini sungguh pengkhianatan.
"Ini pengkhianatan yang konyol dan keterlaluan terhadap hak rakyat yang harusnya disalurkan lewat dana desa tersebut," terangnya seperti dikutip CNBC Indonesia, Kamis (7/11/2019).
"Saya sebagai anggota Komisi XI DPR RI mendukung sepenuhnya investigasi secepatnya oleh Menkeu Sri Mulyani."
Menurutnya, sungguh sangat tidak bertanggung jawab jikalau dana desa yang tujuannya untuk membangun dan menyejahterahkan desa justru masuk ke kantong-kantong pribadi yang tidak bertanggung jawab.
"Sekali lagi jika benar adanya, langkah selanjutnya utamanya langkah hukum oleh KPK adalah harga mati. Sanksi-sanksi lain melalui Kemendagri, Menteri Desa harus segera dilakukan."
Lalu bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi keberadaan 'desa setan' tersebut?
"Iya, negara kita memang negara yang besar, negara yang besar, 514 kabupaten/kota. Ini besar. Ada 74.800 desa ini juga banyak, manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah," kata Jokowi, dikutip Kamis (7/11/2019).
Menurut Jokowi, keberadaan desa tersebut akan dibereskan. Sehingga nantinya dana desa bisa tersalurkan dengan baik.
"Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu mungkin hanya desanya hanya pakai plang saja tapi desanya nggak (ada) bisa saja terjadi, karena sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah, tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkap yah," tutur Jokowi.
(dru) Next Article Cerita Sri Mulyani Soal 'Desa Setan' yang Tak Berpenduduk
Berbicara di kompleks Istana Kepresidenan, Abdul Halim menegaskan tidak mengetahui maksud pernyataan Sri Mulyani terkait desa yang tidak berpenduduk namun mendapatkan aliran dana desa dari pemerintah.
"Harus kita samakan dulu persepsi pemahaman fiktif itu apa. Karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang tidak ada kemudian dikucuri dana, dan dana tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Abdul Halim, Jumat (8/11/2019).
"Itu tidak ada. Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahannya ada, dana dikucurkan iya, pertanggungjawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif bagaimana," tegssnya.
"Sudah kita telusuri semua sesuai dengan tupoksinya Kemendes, sudah kita telaah, dan memang kita temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga," tegasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkap ada desa fiktif alias 'desa setan' yang aktif menerima program Dana Desa yang setiap tahun disalurkan pemerintah.
Istana Negara sendiri sudah buka suara mengenai keberadaan desa tidak berpenduduk alias 'Desa Setan' yang mendapatkan aliran dana desa yang disalurkan pemerintah tersebut.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengemukakan saat ini Istana tengah mengumpulkan data-data seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait keberadaan 'Desa Setan'
"Kami sedang mengumpulkan informasi tentang apa yang berkembang. Ada yang mengatakan dari 70.400 desa itu ada dana yang tidak sampai, atau ada desa yang tidak ada," kata Fadjroel saat berbincang dengan awak media, Kamis (7/11/2019).
"Kami sedang kumpulkan, nanti data itu akan kami berikan kepada pak Mensesneg [Pratikno] untuk meminta pendapat langsung beliau. Kami sedang kumpulkan data," kata Fadjroel.
Nah Anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi Syamsuddin menilai, jika hal tersebut benar, maka hal ini sungguh pengkhianatan.
"Ini pengkhianatan yang konyol dan keterlaluan terhadap hak rakyat yang harusnya disalurkan lewat dana desa tersebut," terangnya seperti dikutip CNBC Indonesia, Kamis (7/11/2019).
"Saya sebagai anggota Komisi XI DPR RI mendukung sepenuhnya investigasi secepatnya oleh Menkeu Sri Mulyani."
Menurutnya, sungguh sangat tidak bertanggung jawab jikalau dana desa yang tujuannya untuk membangun dan menyejahterahkan desa justru masuk ke kantong-kantong pribadi yang tidak bertanggung jawab.
"Sekali lagi jika benar adanya, langkah selanjutnya utamanya langkah hukum oleh KPK adalah harga mati. Sanksi-sanksi lain melalui Kemendagri, Menteri Desa harus segera dilakukan."
Lalu bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi keberadaan 'desa setan' tersebut?
"Iya, negara kita memang negara yang besar, negara yang besar, 514 kabupaten/kota. Ini besar. Ada 74.800 desa ini juga banyak, manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah," kata Jokowi, dikutip Kamis (7/11/2019).
Menurut Jokowi, keberadaan desa tersebut akan dibereskan. Sehingga nantinya dana desa bisa tersalurkan dengan baik.
"Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu mungkin hanya desanya hanya pakai plang saja tapi desanya nggak (ada) bisa saja terjadi, karena sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah, tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkap yah," tutur Jokowi.
(dru) Next Article Cerita Sri Mulyani Soal 'Desa Setan' yang Tak Berpenduduk
Most Popular