Airlangga Panggil BPK Bahas 'Desa Setan' Penghisap Dana Desa
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
08 November 2019 13:42
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menelusuri desa tak berpenghuni atau 'Desa Setan' yang mendapatkan dana desa.
Airlangga mengatakan, perihal dana desa yang masuk ke Desa Setan harus diaudit. Oleh karena itu, pihaknya akan melihat hasil audit oleh BPK terlebih dahulu.
"Itu [Dana Desa ke Desa Setan] kita perlu audit. Kita lihat laporan audit BPK-nya," ujar Airlangga di kantornya, Jumat (8/11/2019).
Lagi pula, menurut Airlangga masing-masing pemerintah daerah seharusnya melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana desa ke pemerintah pusat.
"Pasti [seharusnya] dalam setiap anggaran dikomunikasikan dengan Kementerian keuangan," tuturnya.
Rencananya, Airlangga akan secepatnya mengundang BPK ke kantornya untuk membahas perihal dana desa ke Desa Setan. "Nanti dijadwalkan," kata dia melanjutkan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menanggapi perihal keberadaan Desa Setan tersebut. Menurut dia, memang untuk mengawasi satu per satu desa di Indonesia merupakan hal sulit dilakukan.
"Iya, negara kita memang negara yang besar, negara yang besar, 514 kabupaten/kota. Ini besar. Ada 74.800 desa ini juga banyak, manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah," kata Jokowi, dikutip Kamis (7/11/2019).
Menurut Jokowi, keberadaan desa tersebut akan dibereskan. Sehingga nantinya dana desa bisa tersalurkan dengan baik.
"Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu mungkin hanya desanya hanya pakai plang saja tapi desanya nggak (ada) bisa saja terjadi, karena sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah, tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkap yah," tutur Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Komisi XI DPR soal dana desar yang sempat mengalir ke Desa Setan.
Dalam laporannya itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa sampai dengan 30 September 2019, realisasi belanja dana desa telah mencapai Rp 42,2 triliun atau telah mencapai 62,9% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 70 triliun.
Adanya 'Desa Setan' ini diakui Sri Mulyani baru ketahuan karena ada salah satu pihak yang melapor, setelah terbentuknya Kabinet Indonesia Maju.
(dru) Next Article Berkah Ramadan! Ini Deretan Bansos dari Pemerintah
Airlangga mengatakan, perihal dana desa yang masuk ke Desa Setan harus diaudit. Oleh karena itu, pihaknya akan melihat hasil audit oleh BPK terlebih dahulu.
"Itu [Dana Desa ke Desa Setan] kita perlu audit. Kita lihat laporan audit BPK-nya," ujar Airlangga di kantornya, Jumat (8/11/2019).
"Pasti [seharusnya] dalam setiap anggaran dikomunikasikan dengan Kementerian keuangan," tuturnya.
Rencananya, Airlangga akan secepatnya mengundang BPK ke kantornya untuk membahas perihal dana desa ke Desa Setan. "Nanti dijadwalkan," kata dia melanjutkan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menanggapi perihal keberadaan Desa Setan tersebut. Menurut dia, memang untuk mengawasi satu per satu desa di Indonesia merupakan hal sulit dilakukan.
"Iya, negara kita memang negara yang besar, negara yang besar, 514 kabupaten/kota. Ini besar. Ada 74.800 desa ini juga banyak, manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah," kata Jokowi, dikutip Kamis (7/11/2019).
Menurut Jokowi, keberadaan desa tersebut akan dibereskan. Sehingga nantinya dana desa bisa tersalurkan dengan baik.
"Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu mungkin hanya desanya hanya pakai plang saja tapi desanya nggak (ada) bisa saja terjadi, karena sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah, tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkap yah," tutur Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Komisi XI DPR soal dana desar yang sempat mengalir ke Desa Setan.
Dalam laporannya itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa sampai dengan 30 September 2019, realisasi belanja dana desa telah mencapai Rp 42,2 triliun atau telah mencapai 62,9% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 70 triliun.
Adanya 'Desa Setan' ini diakui Sri Mulyani baru ketahuan karena ada salah satu pihak yang melapor, setelah terbentuknya Kabinet Indonesia Maju.
(dru) Next Article Berkah Ramadan! Ini Deretan Bansos dari Pemerintah
Most Popular