Airlangga Punya 15 Program Ekonomi Prioritas, Apa Saja?
Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
07 November 2019 20:27
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memprioritaskan fokus kebijakan di bidang perekonomian dalam lima tahun ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ada 15 usulan program prioritas yang ditargetkan akan selesai dalam enam bulan ke depan.
Isu yang dibahas dalam rapat koordinasi kali ini adalah fokus dari yang sering disampaikan Presiden Joko Widodo seperti mandatori biodesel B-30, Omnibus Law, hingga Undang-undang mengenai perpajakan.
"Rakor menyusun program prioritas dan program jangka panjang ini kepada seluruh kementerian, prioritasnya di-list dan akan diadakan rapat dengan eselon I dan tindaklanjuti 10 hari dari sekarang," kata Menko Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Ada empat kelompok program yang disasar dalam Program Prioritas dan Program Kerja 2020-2024 di bidang perekonomian.
Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kedua, meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan. Ketiga, mendukung keberlanjutan ekonomi. Keempat, program meningkatkan daya saing ekonomi. Hasil dari pertemuan hari ini, akan kembali ditindaklanjuti dalam rapat dua pekan yang akan datang.
"Prioritas itu kita sudah punya 15 tetapi list-nya masih bertambah. Itu bisa terkait dengan implementasi B-30, UU cipta lapangan kerja, TPPI, UU Perpajakan, dan hal teknis akan kita umumkan," jelas Airlangga.
Menko Airlangga merinci, 15 usulan program prioritas yang diharapkan tuntas dalam 6 bulan ke depan antara lain Implementasi Mandatori B30, Perbaikan Ekosistem Ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal (JPH), Penelitian dan Pengembangan Industri Farmasi, dan Penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).
Selain itu, perbaikan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penerapan Kartu Pra Kerja, Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Gasifikasi Batubara, Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor, Kemitraan Pertanian Berbasis Teknologi, Percepatan Elektronifikasi Keuangan Daerah, Green Refinery, dan Omnibus Law Cipta Kerja.
(hoi/hoi) Next Article Ini Dia, Satu-satunya Harapan Agar Ekonomi RI Bangkit
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ada 15 usulan program prioritas yang ditargetkan akan selesai dalam enam bulan ke depan.
Isu yang dibahas dalam rapat koordinasi kali ini adalah fokus dari yang sering disampaikan Presiden Joko Widodo seperti mandatori biodesel B-30, Omnibus Law, hingga Undang-undang mengenai perpajakan.
Ada empat kelompok program yang disasar dalam Program Prioritas dan Program Kerja 2020-2024 di bidang perekonomian.
Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kedua, meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan. Ketiga, mendukung keberlanjutan ekonomi. Keempat, program meningkatkan daya saing ekonomi. Hasil dari pertemuan hari ini, akan kembali ditindaklanjuti dalam rapat dua pekan yang akan datang.
"Prioritas itu kita sudah punya 15 tetapi list-nya masih bertambah. Itu bisa terkait dengan implementasi B-30, UU cipta lapangan kerja, TPPI, UU Perpajakan, dan hal teknis akan kita umumkan," jelas Airlangga.
Menko Airlangga merinci, 15 usulan program prioritas yang diharapkan tuntas dalam 6 bulan ke depan antara lain Implementasi Mandatori B30, Perbaikan Ekosistem Ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal (JPH), Penelitian dan Pengembangan Industri Farmasi, dan Penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).
Selain itu, perbaikan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penerapan Kartu Pra Kerja, Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Gasifikasi Batubara, Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor, Kemitraan Pertanian Berbasis Teknologi, Percepatan Elektronifikasi Keuangan Daerah, Green Refinery, dan Omnibus Law Cipta Kerja.
(hoi/hoi) Next Article Ini Dia, Satu-satunya Harapan Agar Ekonomi RI Bangkit
Most Popular