Apa Ini Kado 'Natal' Trump untuk Jokowi?
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
06 November 2019 19:08
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kemungkinan akan memberikan kado 'natal' bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir tahun ini.
Kado natal yang dimaksud adalah penyelesaian negosiasi generalized system of preferences (GSP). GSP merupakan kebijakan untuk meringankan bea masuk impor barang.
"GSP tinggal finalisasi item. Tinggal kita kirim delegasi kita," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
"Dan nanti kita akan kirim di bulan Desember, sehingga bisa diselesaikan sebelum Christmas," tegas Airlangga.
Airlangga mengemukakan, pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan AS terkait negosiasi GSP sudah mencapai 80%. Sementara sisanya, akan diselesaikan dalam waktu dekat.
Meski demikian, masih ada beberapa aspek yang belum disepakati antara kedua belah pihak yakni permintaan AS untuk melonggarkan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
"Nanti kita akan upayakan. Sebetulnya itu kan ada komitmen," jelasnya.
Airlangga mengatakan terkait pelonggaran GPN yang diminta pemerintah AS akan kembali dibicarakan dengan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Itu nanti kita akan bahas lagi dengan otoritas terkait, BI dan OJK," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Wilbur Ross bersama delegasi menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2019).
(dru) Next Article Titah Jokowi! Libur Nataru Usai, Gas & Rem jadi Kunci
Kado natal yang dimaksud adalah penyelesaian negosiasi generalized system of preferences (GSP). GSP merupakan kebijakan untuk meringankan bea masuk impor barang.
"GSP tinggal finalisasi item. Tinggal kita kirim delegasi kita," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
 Foto: syahrizal sidiq |
Airlangga mengemukakan, pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan AS terkait negosiasi GSP sudah mencapai 80%. Sementara sisanya, akan diselesaikan dalam waktu dekat.
Meski demikian, masih ada beberapa aspek yang belum disepakati antara kedua belah pihak yakni permintaan AS untuk melonggarkan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
"Nanti kita akan upayakan. Sebetulnya itu kan ada komitmen," jelasnya.
Airlangga mengatakan terkait pelonggaran GPN yang diminta pemerintah AS akan kembali dibicarakan dengan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Itu nanti kita akan bahas lagi dengan otoritas terkait, BI dan OJK," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Wilbur Ross bersama delegasi menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2019).
(dru) Next Article Titah Jokowi! Libur Nataru Usai, Gas & Rem jadi Kunci
Most Popular