Anies Temui Buruh yang Minta UMP Rp 4,6 Juta, Ini Hasilnya
Muhammad Sabki, CNBC Indonesia
30 October 2019 16:54
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui perwakilan serikat buruh yang berdemo di Balaikota Jakarta Rabu Siang. Seratusan buruh di Balaikota mendesak agar Anies menaikkan UMP dari Rp 3,9 juta jadi Rp 4,6 juta atau naik lebih dari 15%. Bahkan mereka berharap bisa sampai Rp 5 juta.
Bagaimana respons Anies, dalam pertemuan tersebut?
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan hampir satu jam dirinya bersama Gubernur Anies berdialog berbicara dari perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Serikat buruh sudah menyampaikan aspirasi terkait masalah upah minimum Provinsi UMP dan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
"Intinya seperti tahun tahun kemarin, Pak gubernur sangat paham sekali apa yang menjadi keprihatinan rekan rekan pihak pekerja, tetapi memang ada ketentuan yang memang tidak bisa kita langgar," katanya saat temui pendemo di depan Balaikota, Rabu (30/10)
Apa aspek ketentuan yang 'tidak bisa dilanggar'?
Ucapan Andri, nampaknya merujuk pada PP No 78 tentang pengupahan memang sudah mengatur bahwa besaran kenaikan UMP 2020 ditetapkan dengan menghitung nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan surat edaran menteri tenaga kerja, bahwa kenaikan UMP mengacu pada PP 78, kenaikannya hanya 8,51%.
Dari pernyataan Andri, tersirat tuntutan buruh tak direspons langsung dengan sebuah kebijakan penetapan angka kenaikan UMP yang didesak oleh buruh. Namun, Pemprov DKI justru merespons dengan menyiapkan program untuk pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga para pekerja di DKI Jakarta di luar soal besaran kenaikan UMP.
"Ada beberapa hal yang bisa kita ambil atau yang bisa kita masukkan dalam program program kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, ya kita sudah ada Kartu Pekerja nanti kita akan buat yang namanya gerai koperasi pekerja, kita juga akan merintis yang namanya klinik Kesehatan," katanya.
Menurut Andri, hal ini sejalan dengan usulan Ketua KSPI Jakarta Winarso yang mengusulkan bagaimana ibu rumah tangga pekerja dalam kegiatan padat karya tunai (PKT) sehingga pendapatan daripada pekerja tidak hanya bertumpu kepada suaminya yang bekerja di perusahaan tetapi juga bisa dihasilkan kreativitas inovasi dan usaha usaha yang dihasilkan oleh para istri pekerja di Jakarta.
"Bahkan besok tim 7 yang sudah diusulkan oleh Pak Winarso akan berdiskusi dan berdialog dengan kami untuk sama sama membuat program bagaimana ke depan kesejahteraan para pekerja itu bisa dioptimalkan," katanya.
Para massa buruh yang berdemo hari ini di Balaikota bubar sekitar pukul 15.00.
(hoi/hoi) Next Article Pengusaha: Bagaimana Kita Mau Bersaing Kalau Upah Naik Terus?
Bagaimana respons Anies, dalam pertemuan tersebut?
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan hampir satu jam dirinya bersama Gubernur Anies berdialog berbicara dari perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Serikat buruh sudah menyampaikan aspirasi terkait masalah upah minimum Provinsi UMP dan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
"Intinya seperti tahun tahun kemarin, Pak gubernur sangat paham sekali apa yang menjadi keprihatinan rekan rekan pihak pekerja, tetapi memang ada ketentuan yang memang tidak bisa kita langgar," katanya saat temui pendemo di depan Balaikota, Rabu (30/10)
Apa aspek ketentuan yang 'tidak bisa dilanggar'?
Ucapan Andri, nampaknya merujuk pada PP No 78 tentang pengupahan memang sudah mengatur bahwa besaran kenaikan UMP 2020 ditetapkan dengan menghitung nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan surat edaran menteri tenaga kerja, bahwa kenaikan UMP mengacu pada PP 78, kenaikannya hanya 8,51%.
Dari pernyataan Andri, tersirat tuntutan buruh tak direspons langsung dengan sebuah kebijakan penetapan angka kenaikan UMP yang didesak oleh buruh. Namun, Pemprov DKI justru merespons dengan menyiapkan program untuk pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga para pekerja di DKI Jakarta di luar soal besaran kenaikan UMP.
"Ada beberapa hal yang bisa kita ambil atau yang bisa kita masukkan dalam program program kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, ya kita sudah ada Kartu Pekerja nanti kita akan buat yang namanya gerai koperasi pekerja, kita juga akan merintis yang namanya klinik Kesehatan," katanya.
Menurut Andri, hal ini sejalan dengan usulan Ketua KSPI Jakarta Winarso yang mengusulkan bagaimana ibu rumah tangga pekerja dalam kegiatan padat karya tunai (PKT) sehingga pendapatan daripada pekerja tidak hanya bertumpu kepada suaminya yang bekerja di perusahaan tetapi juga bisa dihasilkan kreativitas inovasi dan usaha usaha yang dihasilkan oleh para istri pekerja di Jakarta.
"Bahkan besok tim 7 yang sudah diusulkan oleh Pak Winarso akan berdiskusi dan berdialog dengan kami untuk sama sama membuat program bagaimana ke depan kesejahteraan para pekerja itu bisa dioptimalkan," katanya.
Para massa buruh yang berdemo hari ini di Balaikota bubar sekitar pukul 15.00.
(hoi/hoi) Next Article Pengusaha: Bagaimana Kita Mau Bersaing Kalau Upah Naik Terus?
Most Popular