Setop Operasi dari Era SBY-Jokowi, Merpati Belum Bisa Terbang
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
17 October 2019 08:54
Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 10 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) keroyokan menjalin kerja sama strategis dengan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA).
Kerja sama ini sebagai bentuk mendukung komitmen restrukturisasi bisnis MNA yang berhenti operasi sejak 1 Februari 2014 atau era Presiden SBY sampai Presiden Jokowi, karena terlilit masalah keuangan. Namun, harapan pemerintah, Merpati bisa operasi 2019 ini, nampaknya sulit terealisasi tahun ini.
Kerja sama ini dimotori oleh Garuda Indonesia. Adapun bidang kerja sama meliputi bidang Pelayanan Kargo Udara, Ground Handling, Maintenance Repair & Overhaul (MRO) dan Training Center.
Adapun BUMN yang terlibat dalam sinergi ini adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), Perum Bulog, Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT PLN (Persero), serta Himbara yang terdiri dari Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI.
Garuda Indonesia Group bersama dengan beberapa BUMN lainnya seperti Semen Indonesia, Pertamina, Perum Bulog, Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan PLN akan mendukung pengelolaan usaha kargo milik Merpati melalui aktivitas pelayanan pengiriman barang-barang (kargo) di wilayah Papua.
Dalam hal kerja sama pengelolaan usaha maintenance, repair, and overhaul (MRO), Merpati Nusantara juga bertindak sebagai agen pemasaran yang menyediakan layanan untuk perawatan turbin dari Pertamina dan PLN yang difasilitasi oleh MRO Merpati Nusantara Group dan Garuda Indonesia Group.
Sedangkan dalam usaha training centre, Garuda Indonesia akan berpartisipasi dalam mengelola pusat pendidikan milik Merpati Nusantara agar ke depannya unit usaha ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan besar Merpati.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, membeberkan kronologi kerja sama dengan Merpati. Dia mengaku mendapat mandat dari Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menyelamatkan bisnis Merpati. Arahan tersebut baru diterima sekitar 2 bulan lalu.
"Pada waktu Agustus, ibu [Menteri BUMN] bilang, kami ketemu karena membahas soal Sriwijaya. Ibu minta bahwa, Ari kamu bisa nggak bantu Merpati sekalian dijadikan satu," ungkap Ari Askhara dalam sambutannya di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (16/10/2019).
Sejak saat itu, dia meminta jajarannya mencari bahan mengenai restruksturisasi. Dia mulai mencari tahu kendala-kendala dan potensi yang bisa dikembangkan pada lini bisnis Merpati. Akhirnya dia menemukan sebuah skema yang menurutnya paling simpel.
"Nah kita menemukan cara yang simpel. Kita sama persis dengan Sriwijaya, pada waktu itu saya ke pak Gatot (Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Kementerian BUMN Gatot Trihargo) dan pak Arif Budiman (Dirut Danareksa), diterima," urainya.
Setelah itu, proses penjajakan dilakukan sekitar 1,5 bulan. Semua pihak sepakat sehingga 3 pekan lalu langsung merumuskan perjanjian yang ditandatangani hari ini.
Dia menjelaskan bahwa Garuda mengambil alih pengelolaan Merpati. Saat ini, pengelolaan yang 'dicaplok' Garuda meliputi kargo, maintenance facility, dan training centernya.
"Semua dikelola oleh Garuda," tegas pria berdarah Bali itu.
"Tidak ada suntikan dana. Kami hanya bantu operasional. Sebetulnya ini Merpati membawa volume BUMN sedangkan operasi dilakukan oleh Garuda," lanjutnya.
Secara B to B, Merpati bekerja sama dengan Garuda Indonesia untuk pengiriman kargo udara. Ia menambahkan bahwa operasional kargo udara bersama Merpati mulai direalisasikan pada November 2019. Untuk tahap awal, pihaknya menyiapkan 3 pesawat kargo.
"Pesawatnya dari Garuda semua, saat ini ada 3 tiga armada eksisting kargo," beber Ari Askhara.
Seiring berjalannya waktu, pihaknya berencana menambahkan beberapa pesawat kargo. Dia menyebut, ada 2 konversi dari Citilink yang tadinya stand by dengan kapasitas 12 ton, juga akan dimanfaatkan.
"Di Juni 2020 kita ada (pesawat tambahan jenis) 738 dan 1330. Jadi total 8 freighter untuk angkut kargo BUMN," tandasnya.
Direktur Utama Merpati Airlines Asep Eka Nugraha belum bisa memastikan kapan maskapai tersebut akan kembali mengudara. Sebab, pihaknya belum punya izin terbang. Karena itu, bisnis kargo udara dikerjasamakan dengan Garuda Indonesia.
"Enggak kekejar kalau tahun ini [terbang lagi]. Sertifikasi [dari Kementerian Perhubungan] itu kan panjang," kata Asep di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (16/10/2019).
Kargo udara yang dijalankan bersama Garuda Indonesia menyasar rute Indonesia bagian timur. Dalam hal ini, Merpati hanya bisa memaksimalkan potensi aset yang ada, sedangkan penerbangan tetap menjadi wilayah operasional Garuda.
"Ini merupakan bagian dari kita memanfaatkan resources yang ada, bekerja sama dengan sinergi. Hanya itu," beber Asep.
Di sisi lain, posisi utang PT Merpati Nusantara Airlines saat ini tersisa Rp 6 triliun. Padahal, berdasarkan data Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Merpati memiliki utang lebih dari Rp 10 triliun pada akhir 2018 silam.
Dari data tersebut aset Merpati ditaksir hanya Rp 1,21 triliun. Sehingga, ekuitas perseroan minus Rp 9,51 triliun. Asep menegaskan angka tersebut sudah berubah. "Posisi utang kita sekitar Rp 6 triliun," kata Asep.
Dia menjelaskan bahwa perubahan angka itu didapat dari penghapusan nilai bunga yang dikabulkan pengadilan. Dia tak menjelaskan sejak kapan penghapusan bunga itu direalisasikan.
"Pengadilan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) berhasil menghapuskan bunga. [Bunga] itu sendiri Rp 4,4 triliun," bebernya.
Asep bilang, nominal utang yang telah dikurangi bunga tersebut masih bisa bergerak lebih positif. Pasalnya, perhitungan lain belum dilakukan pada pembukuan terbaru.
"Itu belum menyentuh bisnis, belum menyentuh structuring komposisi saham pasca homologasi (perjanjian perdamaian). Kalau episode itu tersentuh, Insya Allah buku (keuangan) Merpati makin baik lagi," urainya.
Sementara itu, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius K. Ro mengaku, untuk merampungkan restrukturisasi utang Merpati memang tidak mudah. Karena itu, kerja sama dengan 10 BUMN lain yang diteken ini, diharapkan mampu membantu keuangan Merpati.
"Karena dengan minus ekuitas Rp 10 triliun itu nggak mudah. Tapi kita sudah melakukan restrukturisasi melalui proses PKPU, kebetulan kreditur kita itu 80% BUMN. Dalam semangat seperti itu, mau bernegosiasi untuk kita panjangkan," kata Aloysius.
(hoi/hoi) Next Article Cerita Bos Garuda 'Caplok' Bisnis Merpati dalam 2 Bulan
Kerja sama ini sebagai bentuk mendukung komitmen restrukturisasi bisnis MNA yang berhenti operasi sejak 1 Februari 2014 atau era Presiden SBY sampai Presiden Jokowi, karena terlilit masalah keuangan. Namun, harapan pemerintah, Merpati bisa operasi 2019 ini, nampaknya sulit terealisasi tahun ini.
Kerja sama ini dimotori oleh Garuda Indonesia. Adapun bidang kerja sama meliputi bidang Pelayanan Kargo Udara, Ground Handling, Maintenance Repair & Overhaul (MRO) dan Training Center.
Garuda Indonesia Group bersama dengan beberapa BUMN lainnya seperti Semen Indonesia, Pertamina, Perum Bulog, Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan PLN akan mendukung pengelolaan usaha kargo milik Merpati melalui aktivitas pelayanan pengiriman barang-barang (kargo) di wilayah Papua.
Dalam hal kerja sama pengelolaan usaha maintenance, repair, and overhaul (MRO), Merpati Nusantara juga bertindak sebagai agen pemasaran yang menyediakan layanan untuk perawatan turbin dari Pertamina dan PLN yang difasilitasi oleh MRO Merpati Nusantara Group dan Garuda Indonesia Group.
Sedangkan dalam usaha training centre, Garuda Indonesia akan berpartisipasi dalam mengelola pusat pendidikan milik Merpati Nusantara agar ke depannya unit usaha ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan besar Merpati.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, membeberkan kronologi kerja sama dengan Merpati. Dia mengaku mendapat mandat dari Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menyelamatkan bisnis Merpati. Arahan tersebut baru diterima sekitar 2 bulan lalu.
"Pada waktu Agustus, ibu [Menteri BUMN] bilang, kami ketemu karena membahas soal Sriwijaya. Ibu minta bahwa, Ari kamu bisa nggak bantu Merpati sekalian dijadikan satu," ungkap Ari Askhara dalam sambutannya di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (16/10/2019).
Sejak saat itu, dia meminta jajarannya mencari bahan mengenai restruksturisasi. Dia mulai mencari tahu kendala-kendala dan potensi yang bisa dikembangkan pada lini bisnis Merpati. Akhirnya dia menemukan sebuah skema yang menurutnya paling simpel.
"Nah kita menemukan cara yang simpel. Kita sama persis dengan Sriwijaya, pada waktu itu saya ke pak Gatot (Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Kementerian BUMN Gatot Trihargo) dan pak Arif Budiman (Dirut Danareksa), diterima," urainya.
Setelah itu, proses penjajakan dilakukan sekitar 1,5 bulan. Semua pihak sepakat sehingga 3 pekan lalu langsung merumuskan perjanjian yang ditandatangani hari ini.
Dia menjelaskan bahwa Garuda mengambil alih pengelolaan Merpati. Saat ini, pengelolaan yang 'dicaplok' Garuda meliputi kargo, maintenance facility, dan training centernya.
"Semua dikelola oleh Garuda," tegas pria berdarah Bali itu.
"Tidak ada suntikan dana. Kami hanya bantu operasional. Sebetulnya ini Merpati membawa volume BUMN sedangkan operasi dilakukan oleh Garuda," lanjutnya.
Secara B to B, Merpati bekerja sama dengan Garuda Indonesia untuk pengiriman kargo udara. Ia menambahkan bahwa operasional kargo udara bersama Merpati mulai direalisasikan pada November 2019. Untuk tahap awal, pihaknya menyiapkan 3 pesawat kargo.
"Pesawatnya dari Garuda semua, saat ini ada 3 tiga armada eksisting kargo," beber Ari Askhara.
Seiring berjalannya waktu, pihaknya berencana menambahkan beberapa pesawat kargo. Dia menyebut, ada 2 konversi dari Citilink yang tadinya stand by dengan kapasitas 12 ton, juga akan dimanfaatkan.
"Di Juni 2020 kita ada (pesawat tambahan jenis) 738 dan 1330. Jadi total 8 freighter untuk angkut kargo BUMN," tandasnya.
Direktur Utama Merpati Airlines Asep Eka Nugraha belum bisa memastikan kapan maskapai tersebut akan kembali mengudara. Sebab, pihaknya belum punya izin terbang. Karena itu, bisnis kargo udara dikerjasamakan dengan Garuda Indonesia.
"Enggak kekejar kalau tahun ini [terbang lagi]. Sertifikasi [dari Kementerian Perhubungan] itu kan panjang," kata Asep di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (16/10/2019).
Kargo udara yang dijalankan bersama Garuda Indonesia menyasar rute Indonesia bagian timur. Dalam hal ini, Merpati hanya bisa memaksimalkan potensi aset yang ada, sedangkan penerbangan tetap menjadi wilayah operasional Garuda.
"Ini merupakan bagian dari kita memanfaatkan resources yang ada, bekerja sama dengan sinergi. Hanya itu," beber Asep.
Di sisi lain, posisi utang PT Merpati Nusantara Airlines saat ini tersisa Rp 6 triliun. Padahal, berdasarkan data Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Merpati memiliki utang lebih dari Rp 10 triliun pada akhir 2018 silam.
Dari data tersebut aset Merpati ditaksir hanya Rp 1,21 triliun. Sehingga, ekuitas perseroan minus Rp 9,51 triliun. Asep menegaskan angka tersebut sudah berubah. "Posisi utang kita sekitar Rp 6 triliun," kata Asep.
Dia menjelaskan bahwa perubahan angka itu didapat dari penghapusan nilai bunga yang dikabulkan pengadilan. Dia tak menjelaskan sejak kapan penghapusan bunga itu direalisasikan.
"Pengadilan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) berhasil menghapuskan bunga. [Bunga] itu sendiri Rp 4,4 triliun," bebernya.
Asep bilang, nominal utang yang telah dikurangi bunga tersebut masih bisa bergerak lebih positif. Pasalnya, perhitungan lain belum dilakukan pada pembukuan terbaru.
"Itu belum menyentuh bisnis, belum menyentuh structuring komposisi saham pasca homologasi (perjanjian perdamaian). Kalau episode itu tersentuh, Insya Allah buku (keuangan) Merpati makin baik lagi," urainya.
Sementara itu, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius K. Ro mengaku, untuk merampungkan restrukturisasi utang Merpati memang tidak mudah. Karena itu, kerja sama dengan 10 BUMN lain yang diteken ini, diharapkan mampu membantu keuangan Merpati.
"Karena dengan minus ekuitas Rp 10 triliun itu nggak mudah. Tapi kita sudah melakukan restrukturisasi melalui proses PKPU, kebetulan kreditur kita itu 80% BUMN. Dalam semangat seperti itu, mau bernegosiasi untuk kita panjangkan," kata Aloysius.
(hoi/hoi) Next Article Cerita Bos Garuda 'Caplok' Bisnis Merpati dalam 2 Bulan
Most Popular