Fix Nih? UU KPK Anyar Berlaku Besok, Mahasiswa Demo!

Tim CNN Indonesia, CNBC Indonesia
16 October 2019 19:05
Fix Nih? UU KPK Anyar Berlaku Besok, Mahasiswa Demo!
Jakarta, CNBC Indonesia - Aksi unjuk rasa mahasiswa kembali digelar di Istana Negara, Kamis (17/10/2019).

Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak jua menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alhasil, UU KPK hasil revisi terbaru yang menurut KPK sendiri ada unsur pelemahan berlaku besok.

Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah, seperti dilansir CNN Indonesia mengonfirmasi demo tersebut.

"Iya benar," ujar Nurdiyansyah.

Aksi mahasiswa bertajuk #TuntaskanReformasi itu akan digelar sejak pukul 13.00 WIB dimulai dari Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Monas dan berakhir di depan Istana Negara. Melalui aksi ini mahasiswa akan menuntut kembali agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu KPK.

CNN Indonesia menulis, Senin (14/10) kemarin menjadi tenggat waktu yang diberikan mahasiswa untuk Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Tenggat waktu tersebut disampaikan mahasiswa saat bertemu dan berdialog dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada 3 Oktober lalu.

UU KPK bakal berlaku Kamis 17 Oktober, atau tepat 30 hari setelah disahkan pada sebulan sebelumnya di DPR, jika Presiden tidak mengeluarkan Perppu KPK.

hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bungkam perihal UU KPK. Wacana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK pun masih isapan jempol semata.

Halaman Selanjutnya : Respons Jokowi (NEXT) 

Jokowi sebelumnya telah membuka peluang mengeluarkan Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang sudah diketok DPR-RI.

Pernyataan yang dikeluarkan Jokowi terkait hal tersebut mengemuka pasca menerima berbagai masukan dari sejumlah tokoh bangsa yang terdiri dari cendekiawan, ahli hukum, sastrawan, kalangan pengusaha, hingga pelaku seni Tanah Air, Jumat (27/9/2019).

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disiarkan oleh DPR, banyak sekali masukan itu berupa Perppu," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.

"Tentu saja ini kami hitung, kalkulasi, dan nanti setelah itu akan kami putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore ini," jelasnya.

Lantas, apakah ada kemungkinan Jokowi mengeluarkan Perppu dalam waktu dekat?

"Saya belum tahu. Mau ketemu Pak Setneg [Pratikno] dulu," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Tjahjo mengaku menemui Jokowi hanya membahas beberapa persoalan sejumlah sekretaris daerah. Namun, tidak ada sama sekali pembahasan mengenai Perppu KPK, termasuk instruksi terkait hal tersebut.

"Enggak ada, tadi hanya bahas TPA [tim penilaian akhir]," kata Tjahjo.

Untuk kesekian kalinya, Jokowi memang enggan berkomentar perihal Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan terbit besok, Kamis (17/10/2019).

Usai bertemu dengan jajaran Ketua dan Wakil Ketua MPR, Jokowi hanya diam dan tersenyum ketika disinggung perihal perubahan UU KPK yang akan berlaku efektif mulai besok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mendengar pertanyaan awak media perihal UU KPK, sejumlah pimpinan MPR justru menyela pertanyaan. Salah satunya, yakni Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah yang berada tepat di samping Jokowi.

"Tanya soal pelantikan, dong," kata Basarah di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan.

Ini bukan kali pertama Jokowi bungkam ketika ditanya mengenai UU KPK. Awal pekan ini, Jokowi juga diam ketika disinggung kapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK diterbitkan.

Pertanyaan tersebut disampaikan awak media usai Jokowi bertemu empat mata dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Saat memberikan keterangan pers, Jokowi menceritakan topik yang menjadi perbincangan utama dengan Zulkifli Hasan. Salah satu hal yang dibahas, berkaitan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia.

Kita berbicara mengenai tantangan Indonesia ke depan. Tantangan yang akan kita hadapi baik dari sisi geopolitik, geoekonomi," kata Jokowi.

Jokowi pun tak memungkiri bahwa ada sedikit pembicaraan mengenai kemungkinan PAN bergabung dalam koalisi pemerintahan, meskipun belum ada keputusan konkret dari pertemuan tersebut.

"Ya ada, tapi belum sampai final, belum rampung," jelasnya.

Di akhir pernyataan, awak media sempat menanyakan kapan Jokowi akan mengeluarkan Perppu KPK. Namun, Jokowi justru hanya berjalan meninggalkan kerumunan awak media di hadapannya.
Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular