Pak Jokowi, Jadi Keluarkan Perppu KPK Atau Tidak?

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
16 October 2019 18:23
Pak Jokowi, Jadi Keluarkan Perppu KPK Atau Tidak?
Jakarta, CNBC Indonesia - Perubahan Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat menimbulkan polemik akan mulai efektif berlaku besok, Kamis (15/10/2019) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana disebutkan bahwa setelah 30 hari suatu payung hukum disahkan parlemen dan presiden belum meneken aturan tersebut, maka secara otomatis aturan yang dimaksud berlaku.

Meski demikian, hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bungkam perihal UU KPK. Wacana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK pun masih isapan jempol semata.


Jokowi sebelumnya telah membuka peluang mengeluarkan Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang sudah diketok DPR-RI.


Pernyataan yang dikeluarkan Jokowi terkait hal tersebut mengemuka pasca menerima berbagai masukan dari sejumlah tokoh bangsa yang terdiri dari cendekiawan, ahli hukum, sastrawan, kalangan pengusaha, hingga pelaku seni Tanah Air, Jumat (27/9/2019).

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disiarkan oleh DPR, banyak sekali masukan itu berupa Perppu," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.

"Tentu saja ini kami hitung, kalkulasi, dan nanti setelah itu akan kami putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore ini," jelasnya.

Lantas, apakah ada kemungkinan Jokowi mengeluarkan Perppu dalam waktu dekat?

"Saya belum tahu. Mau ketemu Pak Setneg [Pratikno] dulu," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Tjahjo mengaku menemui Jokowi hanya membahas beberapa persoalan sejumlah sekretaris daerah. Namun, tidak ada sama sekali pembahasan mengenai Perppu KPK, termasuk instruksi terkait hal tersebut.

"Enggak ada, tadi hanya bahas TPA [tim penilaian akhir]," kata Tjahjo.

Untuk kesekian kalinya, Jokowi memang enggan berkomentar perihal Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan terbit besok, Kamis (17/10/2019).

Usai bertemu dengan jajaran Ketua dan Wakil Ketua MPR, Jokowi hanya diam dan tersenyum ketika disinggung perihal perubahan UU KPK yang akan berlaku efektif mulai besok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mendengar pertanyaan awak media perihal UU KPK, sejumlah pimpinan MPR justru menyela pertanyaan. Salah satunya, yakni Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah yang berada tepat di samping Jokowi.

"Tanya soal pelantikan, dong," kata Basarah di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan.

Ini bukan kali pertama Jokowi bungkam ketika ditanya mengenai UU KPK. Awal pekan ini, Jokowi juga diam ketika disinggung kapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK diterbitkan.

Pertanyaan tersebut disampaikan awak media usai Jokowi bertemu empat mata dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Saat memberikan keterangan pers, Jokowi menceritakan topik yang menjadi perbincangan utama dengan Zulkifli Hasan. Salah satu hal yang dibahas, berkaitan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia.

Kita berbicara mengenai tantangan Indonesia ke depan. Tantangan yang akan kita hadapi baik dari sisi geopolitik, geoekonomi," kata Jokowi.


Jokowi pun tak memungkiri bahwa ada sedikit pembicaraan mengenai kemungkinan PAN bergabung dalam koalisi pemerintahan, meskipun belum ada keputusan konkret dari pertemuan tersebut.

"Ya ada, tapi belum sampai final, belum rampung," jelasnya.

Di akhir pernyataan, awak media sempat menanyakan kapan Jokowi akan mengeluarkan Perppu KPK. Namun, Jokowi justru hanya berjalan meninggalkan kerumunan awak media di hadapannya.


(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading