Besok Berlaku, Pak Jokowi Kok Diam Aja Soal UU KPK?
16 October 2019 12:01
Jakarta, CNBC Indonesia - Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar perihal Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan terbit besok, Kamis (17/10/2019).
Usai bertemu dengan jajaran Ketua dan Wakil Ketua MPR, Jokowi hanya diam dan tersenyum ketika disinggung perihal perubahan UU KPK yang akan berlaku efektif mulai besok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Mendengar pertanyaan awak media perihal UU KPK, sejumlah pimpinan MPR justru menyela pertanyaan. Salah satunya, yakni Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah yang berada tepat di samping Jokowi.
"Tanya soal pelantikan, dong," kata Basarah di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan.
Ini bukan kali pertama Jokowi bungkam ketika ditanya mengenai UU KPK. Awal pekan ini, Jokowi juga diam ketika disinggung kapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK diterbitkan.
Pertanyaan tersebut disampaikan awak media usai Jokowi bertemu empat mata dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Saat memberikan keterangan pers, Jokowi menceritakan topik yang menjadi perbincangan utama dengan Zulkifli Hasan. Salah satu hal yang dibahas, berkaitan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia.
Kita berbicara mengenai tantangan Indonesia ke depan. Tantangan yang akan kita hadapi baik dari sisi geopolitik, geoekonomi," kata Jokowi.
Jokowi pun tak memungkiri bahwa ada sedikit pembicaraan mengenai kemungkinan PAN bergabung dalam koalisi pemerintahan, meskipun belum ada keputusan konkret dari pertemuan tersebut.
"Ya ada, tapi belum sampai final, belum rampung," jelasnya.
Di akhir pernyataan, awak media sempat menanyakan kapan Jokowi akan mengeluarkan Perppu KPK. Namun, Jokowi justru hanya berjalan meninggalkan kerumunan awak media di hadapannya.
Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Kabinet Pramono pun enggan berbicara lebih jauh perihal kapan Jokowi akan mengeluarkan Perppu KPK. Ia bahkan belum mengetahui kabar terbaru terkait hal itu.
"Nggak tahu saya," jawab Pramono singkat saat dikonfirmasi.
Kalangan mahasiswa beberapa waktu lalu memang pernah memberikan ultimatum kepada Jokowi. Jika kepala negara tidak mengeluarkan Perppu KPK sampai 14 Oktober 2019, mereka berjanji akan menggelar aksi demo dengan skala lebih besar.
Staf Khusus Presiden Adita Irawati menegaskan bahwa kepala negara telah mendengarkan seluruh pihak perihal Perppu KPK, termasuk juga aspirasi yang disampaikan mahasiswa perihal kebijakan tersebut.
"Jadi mungkin masih memerlukan waktu. Nanti kita lihat aja perkembangan. Saya sih kok sepertinya tidak hari ini ya [dikeluarkan Perppu]. Sepertinya," jelas Adita mengonfirmasi.
(gus)
Usai bertemu dengan jajaran Ketua dan Wakil Ketua MPR, Jokowi hanya diam dan tersenyum ketika disinggung perihal perubahan UU KPK yang akan berlaku efektif mulai besok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Mendengar pertanyaan awak media perihal UU KPK, sejumlah pimpinan MPR justru menyela pertanyaan. Salah satunya, yakni Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah yang berada tepat di samping Jokowi.
"Tanya soal pelantikan, dong," kata Basarah di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan.
Ini bukan kali pertama Jokowi bungkam ketika ditanya mengenai UU KPK. Awal pekan ini, Jokowi juga diam ketika disinggung kapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK diterbitkan.
Pertanyaan tersebut disampaikan awak media usai Jokowi bertemu empat mata dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Saat memberikan keterangan pers, Jokowi menceritakan topik yang menjadi perbincangan utama dengan Zulkifli Hasan. Salah satu hal yang dibahas, berkaitan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia.
Kita berbicara mengenai tantangan Indonesia ke depan. Tantangan yang akan kita hadapi baik dari sisi geopolitik, geoekonomi," kata Jokowi.
Jokowi pun tak memungkiri bahwa ada sedikit pembicaraan mengenai kemungkinan PAN bergabung dalam koalisi pemerintahan, meskipun belum ada keputusan konkret dari pertemuan tersebut.
"Ya ada, tapi belum sampai final, belum rampung," jelasnya.
Di akhir pernyataan, awak media sempat menanyakan kapan Jokowi akan mengeluarkan Perppu KPK. Namun, Jokowi justru hanya berjalan meninggalkan kerumunan awak media di hadapannya.
Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Kabinet Pramono pun enggan berbicara lebih jauh perihal kapan Jokowi akan mengeluarkan Perppu KPK. Ia bahkan belum mengetahui kabar terbaru terkait hal itu.
"Nggak tahu saya," jawab Pramono singkat saat dikonfirmasi.
Kalangan mahasiswa beberapa waktu lalu memang pernah memberikan ultimatum kepada Jokowi. Jika kepala negara tidak mengeluarkan Perppu KPK sampai 14 Oktober 2019, mereka berjanji akan menggelar aksi demo dengan skala lebih besar.
Staf Khusus Presiden Adita Irawati menegaskan bahwa kepala negara telah mendengarkan seluruh pihak perihal Perppu KPK, termasuk juga aspirasi yang disampaikan mahasiswa perihal kebijakan tersebut.
"Jadi mungkin masih memerlukan waktu. Nanti kita lihat aja perkembangan. Saya sih kok sepertinya tidak hari ini ya [dikeluarkan Perppu]. Sepertinya," jelas Adita mengonfirmasi.
(gus)
