Jakarta, CNBC Indonesia -
Kemudahan dalam berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) merupakan salah satu aspek penting yang dipertimbangkan oleh pelaku bisnis sebelum menjajal kegiatan bisnis di suatu negara.Untuk itu, biasanya dilakukan pemeringkatan untuk negara dengan EoDB terbaik agar memudahkan pelaku bisnis untuk mengambil keputusan.
Untuk menentukan peringkat, biasanya berbagai aspek seperti jenis reformasi atau perubahan regulasi apa yang dilakukan pemerintah suatu negara untuk memudahkan melakukan bisnis, menjadi subjek penilaian.
Mengutip laporan Bank Dunia, ada 10 area regulasi berbeda yang menjadi penilaian dalam menentukan peringkat EoDB. Yaitu, kemudahan dalam mendapatkan kredit, membayar pajak, menyelesaikan kepailitan.
Ada pula melindungi investor minoritas, menegakkan kontrak, mendaftarkan properti, izin konstruksi, mendapatkan listrik. Serta kriteria memulai bisnis dan kemudahan dalam perdagangan di perbatasan.
Berikut adalah 20 negara yang paling cepat melakukan reformasi kebijakan dan masuk dalam top EoDB 2020.
BERLANJUT KE HAL 2 >>>>
1. Azerbaijan
Berbisnis di Azerbaijan cukup mudah. Setidaknya kemudahan bisa didapat dari mulai mendaftarkan properti, mendapatkan kredit, melindungi investor minoritas dan menegakkan kontrak.
Mendaftarkan properti di negara ini menjadi lebih cepat setelah pemerintah melakukan pemetaan formal dan pendaftaran setiap petak tanah milik pribadi. Langkah ini berhasil memperbaiki catatan dan mempercepat prosedur real estat.
Perlindungan investor minoritas telah diperkuat setelah denda dikenakan pada direksi yang melakukan transaksi dengan pihak terkait secara tidak adil. Ketika perselisihan komersial muncul, para pihak sekarang dapat mengajukan panggilan secara online dan menerima insentif keuangan untuk melakukan mediasi.
2. Bahrain
Bahrain menerapkan program reformasi yang komprehensif, membuatnya lebih mudah untuk melakukan bisnis di sembilan dari 10 bidang yang termasuk dalam kemudahan melakukan peringkat bisnis.
Sebagai bagian dari Visi Ekonomi 2030, Bahrain membuat pemindai baru di King Fahd Causeway dan membangun jalur berbeda untuk lintas perbatasan.
Bahrain juga memperkenalkan sistem elektronik baru untuk pendaftaran properti, mengadopsi undang-undang baru tentang kepailitan yang memberikan opsi pengajuan untuk reorganisasi dan perlindungan untuk kreditor terjamin (secured creditor), selama proses reorganisasi otomatis.
Negara ini juga memperkenalkan tempat khusus untuk menyelesaikan sengketa komersial dengan layanan proses elektronik.
3. Bangladesh
Bangladesh memudahkan pengusaha untuk memulai bisnis, memperoleh koneksi listrik, dan mengakses kredit. Selain itu, Bangladesh juga menurunkan biaya izin nama untuk pendaftaran perusahaan baru, menghapuskan biaya sertifikasi digital dan mengurangi perhitungan biaya pendaftaran berdasarkan modal saham.
Di Dhaka, ibu kota Bangladesh, pemasok listrik memangkas setoran jaminan untuk koneksi baru hingga setengahnya dan melakukan investasi besar untuk memperluas penempatan staf dan digitalisasi proses.
Bahkan, waktu lisensi oleh Kantor Penasihat Listrik dan Kepala Inspektur Listrik juga menjadi lebih cepat. Biro informasi kredit Bangladesh meningkatkan akses ke kredit dengan memperluas cakupannya hingga mencakup catatan dan data pinjaman selama lima tahun dalam jumlah berapapun.
4. China
China menerapkan reformasi di delapan bidang. Di Beijing, memperoleh stempel perusahaan sekarang sepenuhnya terintegrasi ke dalam one-stop shop pendaftaran bisnis.
Pihak berwenang di Beijing dan Shanghai juga menyederhanakan proses memperoleh izin konstruksi dengan membebaskan proyek konstruksi berisiko rendah dari persyaratan pelaporan tertentu.
Pelanggan juga sekarang dapat mendaftar online untuk koneksi listrik baru, menandatangani kontrak pasokan mereka secara online dan mempelajari tentang perubahan tarif setidaknya untuk satu siklus penagihan di muka.
Membayar pajak juga menjadi lebih mudah dengan menerapkan tarif pajak penghasilan badan preferensial untuk perusahaan kecil, mengurangi tarif pajak pertambahan nilai untuk industri tertentu dan meningkatkan sistem pengarsipan dan pembayaran elektronik.
Mengekspor dan mengimpor sekarang pun lebih mudah berkat perjanjian kargo di muka, ada perbaikan infrastruktur pelabuhan, administrasi bea cukai dioptimalkan dan penerbitan jadwal pembayaran.
Sementara itu, Mahkamah Agung (SPC) meningkatkan litigasi komersial dengan membatasi penundaan dan menerbitkan pengukuran kinerja pengadilan dan laporan kemajuan.
China juga memperkuat perlindungan investor minoritas dengan memberlakukan denda pada pemegang saham pengendali yang melakukan transaksi tidak adil dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan memperjelas kepemilikan dan struktur kontrol.
Terakhir, SPC meningkatkan aturan prioritas bagi kreditor yang memberikan kredit kepada bisnis yang bangkrut dan meningkatkan akses ke informasi dari perwakilan kebangkrutan
BERLANJUT KE HAL 3 >>>> 5. Djibouti
Djibouti mengeluarkan undang-undang penting tahun ini yang mengubah kode komersialnya untuk memperkuat akses ke kredit. Otoritas menerapkan sistem transaksi aman yang fungsional dan registri agunan berbasis pemberitahuan terpadu.
Amandemen terhadap kode komersial juga memperkuat perlindungan investor minoritas dan memfasilitasi dimulainya proses serta meningkatkan efektivitas proses pengadilan, mengurangi waktu untuk menyelesaikan kepailitan.
6. India
India mempermudah kegiatan melakukan bisnis di empat bidang. Pihak berwenang di Mumbai dan New Delhi memudahkan izin konstruksi dengan mengizinkan pengajuan pemberitahuan mulai dari pengawas ketenagakerjaan dan penyelesaian melalui sistem single-window clearance.
Memulai bisnis juga lebih murah berkat dihapuskannya biaya pengajuan untuk bentuk penggabungan perusahaan. Mengekspor dan mengimpor juga lebih mudah setelah beberapa lembaga pemerintah terintegrasi ke dalam sistem online dan ada peningkatan peralatan dan infrastruktur pelabuhan.
Sejak 2003/2004, India telah mereformasi 48 hal yang dinilai bakal mempersulit bisnis. Bidang regulasi bisnis yang paling ditingkatkan adalah memulai bisnis, berurusan dengan izin konstruksi dan menyelesaikan kebangkrutan.
7. Yordania
Yodania membaik di bidang mendapatkan kredit, membayar pajak, dan menyelesaikan kepailitan. Akses ke kredit diperluas setelah biro kredit mulai menawarkan skor kredit kepada bank dan lembaga keuangan lainnya.
Jordan juga memperkuat akses ke kredit dengan memperkenalkan undang-undang transaksi aman baru yang mengatur kesetaraan fungsional untuk pinjaman yang dijamin dengan properti berjalan. Seperti sewa keuangan dan pemindahan hak secara fidusia.
Yordania juga mempermudah pembayaran pajak dengan mengintegrasikan pajak tenaga kerja dan kontribusi wajib lainnya ke dalam sistem pembayaran elektroniknya.
Termasuk mengadopsi undang-undang kepailitan baru yang memungkinkan kelanjutan dari kontrak penting debitur selama proses kepailitan dan memungkinkan debitur untuk menolak kontrak yang terlalu memberatkan.
8. Kenya
Kenya membuat perubahan peraturan terkait berurusan dengan izin konstruksi, mendapatkan listrik, mendapatkan kredit, melindungi investor minoritas, membayar pajak dan menyelesaikan kepailitan. Kenya membuat berurusan dengan izin konstruksi lebih transparan dengan membuat persyaratan izin bangunan tersedia untuk umum secara online dan dengan mengurangi biaya.
Di Nairobi, jaringan listriknya dibenahi. Membayar pajak juga dipermudah. Kenya membuat penyelesaian kepailitan menjadi lebih mudah dengan meningkatkan kelanjutan bisnis debitur selama proses kepailitan.
BERLANJUT KE HAL 4 >>> 9. Kosovo
Kosovo mempermudah bisnis dengan membenahi sejumlah hal. Pristina menghilangkan persyaratan untuk memberi tahu awal pembangunan dan menerima inspeksi lokasi.
Kosovo juga meningkatkan keandalan pasokan listrik dengan berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur jaringan dan dengan menerapkan sistem manajemen energi otomatis untuk pemantauan pemadaman dan pemulihan layanan.
Sementara itu, Kosovo mengesahkan undang-undang tentang mediasi sukarela yang mempermudah penyelesaian sengketa. Kosovo juga mengadopsi UU baru tentang organisasi bisnis yang memberikan pemegang saham akses yang lebih luas ke dokumen perusahaan sebelum mengajukan tuntutan hukum.
10. Kuwait
Kuwait terus menggunakan visi New Kuwait Vision 2035 sebagai panduan untuk reformasi ekonomi dan peraturan. Integrasi penuh platform Pusat Bisnis Kuwait dengan otoritas publik untuk informasi sipil memudahkan pengusaha untuk mendapatkan lisensi komersial ketika memulai bisnis.
Proses untuk mendapatkan koneksi listrik baru menjadi mudah setelah proses aplikasi didigitalisasi, koneksi gabungan berfungsi dan instalasi meteran dan sistem informasi geografis baru menyederhanakan peninjauan permintaan koneksi.
Mendaftarkan transfer properti juga lebih cepat berkat sistem online yang diluncurkan oleh pemerintah kota Kuwait dan toko serba ada yang diluncurkan oleh Kementerian Kehakiman. Kuwait juga meningkatkan akses ke informasi kredit dengan menjamin peminjam hak hukum untuk memeriksa data kredit mereka dan menawarkan skor kredit sebagai layanan bernilai tambah bagi bank dan lembaga keuangan.
Selain itu, Kuwait mengubah undang-undang perusahaannya untuk membantu pemegang saham mendapatkan informasi yang lebih baik dan lebih terlibat dengan meningkatkan periode pemberitahuan minimum untuk rapat umum. Terakhir, Kuwait membuat perdagangan lintas batas lebih mudah dengan meningkatkan sistem manajemen risiko bea cukai dan menerapkan sistem izin elektronik baru.
11. Kyrgyzstan
Negara ini meningkat tiga hal untuk menarik pebisnis mulai dari listrik, kredit dan membayar pajak. Badan listrik milik negara meningkatkan keandalan pasokan listrik dengan meningkatkan pemantauan pemadaman listrik dan memodernisasi infrastrukturnya untuk mengurangi pemadaman listrik.
ISHENIM, biro kredit, mulai menawarkan sistem penilaian kredit konsumen kepada bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menginformasikan keputusan pemberian pinjaman mereka. Republik Kyrgyzstan mempermudah pembayaran pajak dengan mengkonsolidasikan pajak atas pendapatan bunga ke dalam pajak penghasilan perusahaan, dan dengan memperkenalkan platform online untuk mengajukan dan membayar pajak.
12. Myanmar
Myanmar menerapkan lima inisiatif yang meningkatkan lingkungan bisnisnya. Yangon memperkuat kontrol kualitas konstruksi dengan memberlakukan persyaratan kualifikasi yang lebih ketat untuk arsitek dan insinyur, dan berinvestasi dalam infrastruktur air dan sanitasi.
Secara nasional, Myanmar meluncurkan platform pendaftaran perusahaan online, sehingga menggabungkan beberapa prosedur dan mengurangi kebutuhan untuk interaksi langsung. Myanmar juga membuat pelaporan kekayaan lebih cepat dengan membuat pendaftaran akta dan penilaian lebih efisien.
Selain itu, pengadilan Myanmar mulai menerbitkan laporan pengukuran kinerja, dan undang-undang perusahaan baru yang memperkuat perlindungan investor minoritas, dengan mengamanatkan pengungkapan transaksi yang lebih besar dengan pihak-pihak yang berkepentingan, meningkatkan tanggung jawab direktur dan membutuhkan transparansi perusahaan yang lebih besar.
BERLANJUT KE HAL 5 >>>>
13. Nigeria
Nigeria membuat bisnis lebih mudah dengan mengoperasionalkan platform elektronik baru yang mengintegrasikan otoritas pajak dan Corporate Affairs Commission (CAC). CAC juga meningkatkan platform reservasi, di Kano, sekarang ada platform elektronik untuk mendaftarkan tempat bisnis online.
Di Lagos, administrasi pertanahan dibuat lebih transparan. Nigeria juga membuat listrik lebih mudah untuk didapat dengan memungkinkan insinyur bersertifikat melakukan inspeksi untuk koneksi baru.
14. Pakistan
Pakistan meningkat di enam bidang, yaitu bisnis, urusan izin konstruksi, listrik, melaporkan kekayaan, membayar pajak, dan berdagang lintas batas. Ini mencerminkan pengembangan strategi ambisius negara tersebut termasuk pembentukan sekretariat nasional dan Komite pengarah reformasi Perdana Menteri.
Pakistan mempermudah bisnis dengan memperluas prosedur yang tersedia melalui toko online. Selain perbaikan dalam pelaporan kekayaan, memperoleh izin konstruksi menjadi lebih mudah setelah Sindh Building dan Control Authority dan Otoritas Pengembangan Lahore membuat alur persetujuan dan meningkatkan efisiensi operasional toko-toko mereka menjadi lebih efisien.
Peluncuran portal online untuk koneksi komersial baru membuat listrik menjadi lebih mudah. Selain itu, kepatuhan pajak menjadi lebih mudah melalui modul pembayaran online untuk pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan perusahaan, dan tarif pajak penghasilan perusahaan yang lebih rendah.
Pakistan mempermudah perdagangan lintas batas dengan meningkatkan integrasi berbagai lembaga ke dalam sistem elektronik, dan dengan meningkatkan koordinasi inspeksi fisik bersama di pelabuhan.
15. Qatar
Qatar memulai program ambisius untuk memodernisasi layanan publik. Kahramaa, perusahaan air dan listrik, memperkenalkan proses baru untuk menerima dan meninjau aplikasi melalui portal online-nya, mengurangi waktu untuk mendapatkan koneksi listrik.
Kementerian kehakiman membuat prosedur pelaporan kekayaan dan meningkatkan kualitas sistem administrasi pertanahannya menjadi lebih efisien, dengan menerbitkan standar layanan resmi dan statistik pengadilan tentang sengketa tanah. Terakhir, biro kredit mulai melaporkan data kredit dari perusahaan telekomunikasi.
16. Arab Saudi
Arab saudi meningkatkan sembilan bidang berdasarkan rencana Visi 2030-nya. Arab Saudi membuat bisnis lebih mudah dengan mendirikan toko serba ada dan menghilangkan persyaratan bagi wanita yang sudah menikah untuk memberikan dokumen tambahan saat mengajukan permohonan kartu identitas nasional.
Mengadopsi kode bangunan baru dan meluncurkan platform online untuk izin bangunan. Saudi Electricity Company menerapkan sistem informasi geografis untuk menyederhanakan peninjauan permintaan sambungan listrik baru. Arab Saudi memperkuat akses ke kredit dengan memperkenalkan hukum baru tentang transaksi yang aman dan kepailitan.
Keputusan menteri memperkuat perlindungan investor minoritas dengan meningkatkan akses ke bukti di persidangan. Keputusan Kerajaan, di antara peningkatan lainnya, memperbarui kerangka kerja kepailitan Arab Saudi dengan memperkenalkan prosedur reorganisasi. Arab Saudi juga mempermudah impor dengan meningkatkan sistem di Pelabuhan Jeddah.
BERLANJUT KE HAL 6 >>>>
17. Tajikistan
Negara ini mempermudah bisnis dengan mengintegrasikan pendaftaran perlindungan sosial ke dalam proses pendirian perusahaan. Tajikistan juga memperkuat akses ke kredit dengan meluncurkan registri jaminan terpadu, modern dan berbasis pemberitahuan, memperluas ruang lingkup aset yang dapat digunakan sebagai jaminan, dan memberikan prioritas mutlak kepada kreditor terjamin.
Selain itu, otoritas bea cukai memperkenalkan beberapa langkah untuk memprioritaskan dan mempercepat prosedur bea cukai ekspor untuk barang yang mudah rusak.
18. Togo
Togo aktif dalam merombak regulasi bisnis di lima area. Penghapusan persyaratan bahwa perseroan terbatas memiliki anggaran dasar yang dirancang oleh notaris membuatnya lebih mudah untuk memulai bisnis. Transparansi dalam proses perizinan konstruksi ditingkatkan setelah Togo mengeluarkan mandat edaran bahwa dokumen yang diperlukan, pra-persetujuan dan biaya disediakan secara online.
Mendapatkan listrik menjadi lebih murah setelah keputusan oleh perusahaan listrik untuk mengurangi biaya sambungan baru. Proses registrasi transfer kekayaan lebih efisien, pengajuan dokumen transfer tanah dan pembayaran biaya pendaftaran sekarang diselesaikan dalam satu langkah di kantor yang sama.
Togo meningkatkan akses ke informasi kredit dengan memperluas cakupan biro kredit, Creditinfo Volo, dan mulai mendistribusikan data dari perusahaan utilitas.
19. Uzbekistan
Negara ini memberi perlindungan pada investor minoritas, membayar pajak, menegakkan kontrak, dan perdagangan lintas batas. Amandemen perusahaan memperkuat perlindungan investor minoritas dengan mengharuskan anggota dewan independen dan memperkuat komite audit.
Pajak infrastruktur digabungkan dengan pajak penghasilan perusahaan, hukum konsolidasi mediasi sukarela menetapkan insentif keuangan ketika memilih mediasi, dan bea cukai mulai melakukan inspeksi berbasis risiko.
20. Zimbabwe
Zimbabwe, membuat perbaikan regulasi di lima bidang. Zimbabwe membuat bisnis lebih mudah dengan meningkatkan pencarian nama online dan mengurangi biaya lisensi bisnis Harare Municipality.
Sesi yang lebih sering dilakukan oleh komisi pembangunan kota di Harare menyebabkan persetujuan lebih cepat atas izin konstruksi. Demikian juga, akta pendaftaran menerapkan sistem pelacakan internal yang memungkinkan pelamar untuk melacak aplikasi mereka selama proses transfer kekayaan.
Akhirnya, Zimbabwe memperkenalkan prosedur reorganisasi baru, yang memungkinkan kreditor untuk memberikan suara pada rencana reorganisasi, memberikan kepada debitor kemungkinan untuk memperoleh pembiayaan post-commencement dan meningkatkan akses ke kredit dengan memberikan prioritas mutlak kepada kreditor terjamin selama proses kepailitan.
