Negara-Negara Ini Sukses Dalam Reformasi Bisnis, Indonesia?
Wangi Sinintya Mangkuto & Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
03 October 2019 14:50
5. Djibouti
Djibouti mengeluarkan undang-undang penting tahun ini yang mengubah kode komersialnya untuk memperkuat akses ke kredit. Otoritas menerapkan sistem transaksi aman yang fungsional dan registri agunan berbasis pemberitahuan terpadu.
Amandemen terhadap kode komersial juga memperkuat perlindungan investor minoritas dan memfasilitasi dimulainya proses serta meningkatkan efektivitas proses pengadilan, mengurangi waktu untuk menyelesaikan kepailitan.
6. India
India mempermudah kegiatan melakukan bisnis di empat bidang. Pihak berwenang di Mumbai dan New Delhi memudahkan izin konstruksi dengan mengizinkan pengajuan pemberitahuan mulai dari pengawas ketenagakerjaan dan penyelesaian melalui sistem single-window clearance.
Memulai bisnis juga lebih murah berkat dihapuskannya biaya pengajuan untuk bentuk penggabungan perusahaan. Mengekspor dan mengimpor juga lebih mudah setelah beberapa lembaga pemerintah terintegrasi ke dalam sistem online dan ada peningkatan peralatan dan infrastruktur pelabuhan.
Sejak 2003/2004, India telah mereformasi 48 hal yang dinilai bakal mempersulit bisnis. Bidang regulasi bisnis yang paling ditingkatkan adalah memulai bisnis, berurusan dengan izin konstruksi dan menyelesaikan kebangkrutan.
7. Yordania
Yodania membaik di bidang mendapatkan kredit, membayar pajak, dan menyelesaikan kepailitan. Akses ke kredit diperluas setelah biro kredit mulai menawarkan skor kredit kepada bank dan lembaga keuangan lainnya.
Jordan juga memperkuat akses ke kredit dengan memperkenalkan undang-undang transaksi aman baru yang mengatur kesetaraan fungsional untuk pinjaman yang dijamin dengan properti berjalan. Seperti sewa keuangan dan pemindahan hak secara fidusia.
Yordania juga mempermudah pembayaran pajak dengan mengintegrasikan pajak tenaga kerja dan kontribusi wajib lainnya ke dalam sistem pembayaran elektroniknya.
Termasuk mengadopsi undang-undang kepailitan baru yang memungkinkan kelanjutan dari kontrak penting debitur selama proses kepailitan dan memungkinkan debitur untuk menolak kontrak yang terlalu memberatkan.
8. Kenya
Kenya membuat perubahan peraturan terkait berurusan dengan izin konstruksi, mendapatkan listrik, mendapatkan kredit, melindungi investor minoritas, membayar pajak dan menyelesaikan kepailitan. Kenya membuat berurusan dengan izin konstruksi lebih transparan dengan membuat persyaratan izin bangunan tersedia untuk umum secara online dan dengan mengurangi biaya.
Di Nairobi, jaringan listriknya dibenahi. Membayar pajak juga dipermudah. Kenya membuat penyelesaian kepailitan menjadi lebih mudah dengan meningkatkan kelanjutan bisnis debitur selama proses kepailitan.
BERLANJUT KE HAL 4 >>> (sef/sef)
Djibouti mengeluarkan undang-undang penting tahun ini yang mengubah kode komersialnya untuk memperkuat akses ke kredit. Otoritas menerapkan sistem transaksi aman yang fungsional dan registri agunan berbasis pemberitahuan terpadu.
Amandemen terhadap kode komersial juga memperkuat perlindungan investor minoritas dan memfasilitasi dimulainya proses serta meningkatkan efektivitas proses pengadilan, mengurangi waktu untuk menyelesaikan kepailitan.
India mempermudah kegiatan melakukan bisnis di empat bidang. Pihak berwenang di Mumbai dan New Delhi memudahkan izin konstruksi dengan mengizinkan pengajuan pemberitahuan mulai dari pengawas ketenagakerjaan dan penyelesaian melalui sistem single-window clearance.
Memulai bisnis juga lebih murah berkat dihapuskannya biaya pengajuan untuk bentuk penggabungan perusahaan. Mengekspor dan mengimpor juga lebih mudah setelah beberapa lembaga pemerintah terintegrasi ke dalam sistem online dan ada peningkatan peralatan dan infrastruktur pelabuhan.
Sejak 2003/2004, India telah mereformasi 48 hal yang dinilai bakal mempersulit bisnis. Bidang regulasi bisnis yang paling ditingkatkan adalah memulai bisnis, berurusan dengan izin konstruksi dan menyelesaikan kebangkrutan.
7. Yordania
Yodania membaik di bidang mendapatkan kredit, membayar pajak, dan menyelesaikan kepailitan. Akses ke kredit diperluas setelah biro kredit mulai menawarkan skor kredit kepada bank dan lembaga keuangan lainnya.
Jordan juga memperkuat akses ke kredit dengan memperkenalkan undang-undang transaksi aman baru yang mengatur kesetaraan fungsional untuk pinjaman yang dijamin dengan properti berjalan. Seperti sewa keuangan dan pemindahan hak secara fidusia.
Yordania juga mempermudah pembayaran pajak dengan mengintegrasikan pajak tenaga kerja dan kontribusi wajib lainnya ke dalam sistem pembayaran elektroniknya.
Termasuk mengadopsi undang-undang kepailitan baru yang memungkinkan kelanjutan dari kontrak penting debitur selama proses kepailitan dan memungkinkan debitur untuk menolak kontrak yang terlalu memberatkan.
8. Kenya
Kenya membuat perubahan peraturan terkait berurusan dengan izin konstruksi, mendapatkan listrik, mendapatkan kredit, melindungi investor minoritas, membayar pajak dan menyelesaikan kepailitan. Kenya membuat berurusan dengan izin konstruksi lebih transparan dengan membuat persyaratan izin bangunan tersedia untuk umum secara online dan dengan mengurangi biaya.
Di Nairobi, jaringan listriknya dibenahi. Membayar pajak juga dipermudah. Kenya membuat penyelesaian kepailitan menjadi lebih mudah dengan meningkatkan kelanjutan bisnis debitur selama proses kepailitan.
BERLANJUT KE HAL 4 >>> (sef/sef)
Next Page
Dari Kosovo Hingga Myanmar
Pages
Most Popular