Jokowi Ingin Ramah Investasi, BUMN Jangan Terlalu Mendominasi

Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia

26 September 2019 06:14

BUMN Dapat Keistimewaan — Ilustrasi Proyek Infrastruktur (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Kebijakan yang ditempuh adalah pengutamaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong perekonomian. Pemerintah memberikan berbagai keberpihakan, mulai dari penugasan hingga penyikapan fiskal.

Dari sisi fiskal, pemerintahan Jokowi getol memberikan 'subsidi' berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015, anggaran perdana Jokowi sebagai RI-1, pagu PMN mencapai Rp 71,66 triliun.

Menurut Jokowi kala itu, memberikan uang dari APBN kepada BUMN jauh lebih berguna ketimbang ke kementerian. Dia menilai Rp 1 yang diberikan kepada BUMN bisa diangkat (leverage) menjadi berkali lipat, sementara kalau disalurkan ke kementerian hasilnya tetap Rp 1.

Pemerintah pun memberikan penugasan kepada BUMN untuk membangun proyek-proyek infrastruktur. Untuk menyelesaikan penugasan itu, BUMN menjadikan modal dari PMN untuk menarik utang.

Baca: Genjot Infrastruktur, BUMN Jadi Risiko Besar APBN

(BERLANJUT KE HALAMAN 3)