Fintech Summit and Expo 2019
Bos BI Bicara Fintech, Soroti Keamanan Data
Lidya Julita S, CNBC Indonesia
23 September 2019 13:00
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan data menjadi hal yang sangat penting terutama di era digital. Oleh karenanya, pengelolaan dan keamanan data harus dilakukan dengan baik.
Perry mengatakan, saat ini Indonesia belum bisa mengelola data dengan baik. Padahal di era digital ini, data menjadi harta karun yang tak ternilai.
Apalagi saat ini pengelolaan data Indonesia masih di lakukan oleh masing-masing pelaku. Dimana swasta menyimpan data sendiri dan pemerintah hanya memiliki data dasar.
"Saya mencari ke seluruh dunia, data di satu sisi diserahkan ke swasta, kepemilikan dan penggunaannya. Tapi ada sebagian data dibangun untuk publik untuk pemerintah pusat," ujarnya di Jakarta Convention Center, Senin (23/9/2019).
Oleh karenanya, ia ingin Indonesia belajar dari India dan China untuk pengelolaan data ini. Dua negara tersebut memberikan sebagai datanya menjadi data publik.
"Indonesia perlu belajar dari India dan China sebagian data menjadi data publik," jelasnya.
Nantinya, integrasi data ini dilakukan juga dengan dasar persetujuan dari nasabah. Data-data ini juga nantinya bisa dimanfaatkan lagi oleh para pelaku usaha untuk melakukan inovasi, dengan catatan adanya persetujuan dari nasabah juga.
"Saat membangun data harus ada persetujuan dari konsumen dan digunakan oleh industri, tapi juga bisa data dihasilkan oleh swasta untuk inovasi," kata dia.
"Jadi data identitas, seperti tanggal lahir semua harus diminta dengan izin konsumen dan perusahaan swasta bisa gunakan data lain."
(dru) Next Article BI Dorong Keterbukaan Data Perbankan dan FIntech
Perry mengatakan, saat ini Indonesia belum bisa mengelola data dengan baik. Padahal di era digital ini, data menjadi harta karun yang tak ternilai.
Apalagi saat ini pengelolaan data Indonesia masih di lakukan oleh masing-masing pelaku. Dimana swasta menyimpan data sendiri dan pemerintah hanya memiliki data dasar.
Oleh karenanya, ia ingin Indonesia belajar dari India dan China untuk pengelolaan data ini. Dua negara tersebut memberikan sebagai datanya menjadi data publik.
"Indonesia perlu belajar dari India dan China sebagian data menjadi data publik," jelasnya.
Nantinya, integrasi data ini dilakukan juga dengan dasar persetujuan dari nasabah. Data-data ini juga nantinya bisa dimanfaatkan lagi oleh para pelaku usaha untuk melakukan inovasi, dengan catatan adanya persetujuan dari nasabah juga.
"Saat membangun data harus ada persetujuan dari konsumen dan digunakan oleh industri, tapi juga bisa data dihasilkan oleh swasta untuk inovasi," kata dia.
"Jadi data identitas, seperti tanggal lahir semua harus diminta dengan izin konsumen dan perusahaan swasta bisa gunakan data lain."
(dru) Next Article BI Dorong Keterbukaan Data Perbankan dan FIntech
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular