Cerita Jokowi Marah Besar Karena Investor Kakap tak Masuk RI
Monica Wareza, CNBC Indonesia
18 September 2019 10:52
Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata marah besar karena sejumlah perusahaan besar yang keluar dari China akibat perang dagang namun tidak masuk ke Indonesia. Para investor tersebut malah memilih negara ASEAN lain seperti Vietnam yang lebih ramah investasi
"Izin itu bikin terhambat, presiden marah-marah karena raksasa keluar dari China tidak ada yang masuk ke indonesia. Mereka masuk ke Vietnam dan lain-lain. What's wrong with us?," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofjan Djalil dalam perhelatan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Properti di Hotel Intercontinental, Pondok Indah, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Menurutnya, di Indonesia ada puluhan UU menghambat investasi. Selain itu Indonesia juga merupakan negara yang paling banyak izin.
"Kalau izin bisa bikin bangsa kaya maka Indonesia sudah kaya karena terlalu banyak izin," jelasnya.
Menurut Sofyan, pemerintah sedang menggodok omnibus law untuk mengubah sejumlah undang-undang yang belum ramah investasi.
"Ada perubahan paradigma, izin tidak diperlukan lagi kecuali hal yang terbatas," jelasnya.
Pada dasarnya omnibus law adalah membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus. Omnibus law tak terlalu dikenal di negara yang menganut sistem civil law seperti Indonesia. Sistem ini lebih dikenal di negara common law seperti Amerika Serikat.
"Tapi presiden dan pemerintah sedang siapkan omnibus law. Ini tradisi di AS. Presiden melalui keputusan presiden bisa keluarkan executive order mengenyampingkan aturan yang ada jadi hambatan," ujarnya.
(dob/dob) Next Article Insider Trading, RI Bakal Larang Pejabat Spekulasi Tanah
"Izin itu bikin terhambat, presiden marah-marah karena raksasa keluar dari China tidak ada yang masuk ke indonesia. Mereka masuk ke Vietnam dan lain-lain. What's wrong with us?," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofjan Djalil dalam perhelatan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Properti di Hotel Intercontinental, Pondok Indah, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Menurutnya, di Indonesia ada puluhan UU menghambat investasi. Selain itu Indonesia juga merupakan negara yang paling banyak izin.
Menurut Sofyan, pemerintah sedang menggodok omnibus law untuk mengubah sejumlah undang-undang yang belum ramah investasi.
"Ada perubahan paradigma, izin tidak diperlukan lagi kecuali hal yang terbatas," jelasnya.
Pada dasarnya omnibus law adalah membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus. Omnibus law tak terlalu dikenal di negara yang menganut sistem civil law seperti Indonesia. Sistem ini lebih dikenal di negara common law seperti Amerika Serikat.
"Tapi presiden dan pemerintah sedang siapkan omnibus law. Ini tradisi di AS. Presiden melalui keputusan presiden bisa keluarkan executive order mengenyampingkan aturan yang ada jadi hambatan," ujarnya.
(dob/dob) Next Article Insider Trading, RI Bakal Larang Pejabat Spekulasi Tanah
Most Popular