Kisruh Stadion Jakarta, DPRD DKI Minta Tender Ulang

News - Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
11 September 2019 16:03
Foto: Jakarta Internasional Stadion BMW (Bersih Manusiawi Wibawa) Jakarta Utara (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia- DPRD DKI Jakarta meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk melakukan tender ulang dan membatalkan pemenang tender proyek Jakarta International Stadium (JIS). Rekomendasi tersebut disampaikan pada Selasa, (10/09/2019) kepada pihak Jakpro, namun belum mendapatkan tanggapan.

Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan pemenang harus mampu menjaga kualitas dari hasil kerjanya, dan tidak hanya diukur dari harga. Untuk menghindari polemik yang terlalu lama, karena pihak konsorsium Adhi Karya, Nindya Karya dan Indah Karya tidak menyetujui hasil lelang, serta dirasa ada kejanggalan.

"Kualitas kan tidak bisa diukur dari harga, apakah yang harganya paling rendah harus menang kan tidak. Tapi ketika ada gap terlalu jauh kan menimbulkan persoalan. Gapnya masa sampai Rp 300 miliar, selisih segitu bisa bisa bangun berapa rusun?" kata Gembong kepada CNBC Indonesia, Selasa (11/09/2019).



Gembong mengatakan selain persoalan gap harga, lelang harus diulang karena ada subjektivitas terhadap pemenang dalam prosesnya. Meski pihak Japro sempat menyebutkan bahwa perbedaan harga yang jauh karena masalah teknis.

"Nampaknya pemenang sudah bekerja duluan sebelum memenangkan lelang, subjektivitasnya munculnya disana. Masa soal subjektivitas dibayar begitu mahal. ini kan tidak rasional," kata Gembong.

Dua kejanggalan itulah yang membuat DPRD DKI merekomendasikan adanya tender ulang, agar jangan terlalu lama berpolemik. Apalagi warga Jakarta menunggu stadion tersebut.


"Maka lebih baik tender ulang dan membatalkan pemenang, supaya proses pembangunan tidak terganggu. Apalagi tender ulang kan kewenangan Jakpro karena mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah," ujarnya.

Gembong mengatakan sejak awal DPRD DKI menentang penyertaan modal ke Jakpro sebesar Rp 4,7 triliun. Padahal jika proyek ini diserahkan ke dinas terkait yakni Pemuda dan Olaharaga maka legislatif bisa mengawasi dengan ketat, lain halnya jika diserahkan ke Jakpro.

"Kalau diserahkankeJakpro tangan legislatif tidak sampai disana. Beda kalau diserahkan ke dinas terkait bisa diawasi dengan ketat. Tapi kemarin kita merekomendasikan tender ulang, kita tunggu responJakpro," katanya.

BERSAMBUNG KE HALAMAN SELANJUTNYA >>>>
(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading