
Hutama Karya Bidik Proyek Kantor Pemerintah di Ibu Kota Baru
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
05 September 2019 15:51

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Bintang Perbowo, terang-terangan akan ikut mengincar proyek infrastruktur ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Dia bahkan seakan tak sabar bersaing dengan perusahaan lain yang sama-sama mengincar proyek pembangunan di calon ibu kota baru.
"Mengenai ibu kota baru ini seru ya, tapi UU-nya sedang digarap, kami belum tahu skemanya seperti apa," ungkapnya dalam sebuah bincang santai di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kamis (5/9/2019).
Yang jelas, dia bilang bahwa proyek infrastruktur di ibu kota baru tidak akan dibangun dengan utang, sebagaimana janji Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagian pendanaan bisa melalui tukar guling aset kantor pemerintah di Jakarta.
"Kata presiden pemerintah tidak ada utang, jadi kayaknya lahannya boleh swasta ambil. Nanti tergantung UU-nya, tetapi kita diminta ikut investasi membangun kantor pemerintahan di sana. Barangkali seperti itu, tapi kan pasti pakai tender, itu menunggu perundang-undangan," tandasnya.
Ia menjelaskan bahwa sebenarnya banyak peluang pekerjaan di lokasi ibu kota baru. Ada prasarana jalan, gedung dan sederet infrastruktur lain.
Namun, dia ogah ambil semua proyek. Pasalnya, Hutama Karya saat ini juga punya beban penugasan dari pemerintah untuk menyelesaikan proyek Tol Trans Sumatera.
"Jadi kita mau masuknya yang di mana. Kan enggak bisa kita masuk semua, karena kami juga punya keterbatasan dan penugasan kita ada untuk menyelesaikan di Sumatera," urainya.
Meski tak menyebut secara eksplisit, Hutama Karya lebih condong mengincar pembangunan kantor pemerintah.
"Jadi kita bisa ikut di sana untuk bagian yang tidak terlibat [di Sumatera], mungkin pembangunan gedung, mungkin EPC (Engineering, Procurement and Construction), mungkin di sana perlu pembangkit tenaga listrik, atau paling enggak isinya mungkin," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Live! Bos Bappenas Blak-Blakan Soal Pindah Ibu Kota
"Mengenai ibu kota baru ini seru ya, tapi UU-nya sedang digarap, kami belum tahu skemanya seperti apa," ungkapnya dalam sebuah bincang santai di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kamis (5/9/2019).
Yang jelas, dia bilang bahwa proyek infrastruktur di ibu kota baru tidak akan dibangun dengan utang, sebagaimana janji Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagian pendanaan bisa melalui tukar guling aset kantor pemerintah di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa sebenarnya banyak peluang pekerjaan di lokasi ibu kota baru. Ada prasarana jalan, gedung dan sederet infrastruktur lain.
Namun, dia ogah ambil semua proyek. Pasalnya, Hutama Karya saat ini juga punya beban penugasan dari pemerintah untuk menyelesaikan proyek Tol Trans Sumatera.
"Jadi kita mau masuknya yang di mana. Kan enggak bisa kita masuk semua, karena kami juga punya keterbatasan dan penugasan kita ada untuk menyelesaikan di Sumatera," urainya.
Meski tak menyebut secara eksplisit, Hutama Karya lebih condong mengincar pembangunan kantor pemerintah.
"Jadi kita bisa ikut di sana untuk bagian yang tidak terlibat [di Sumatera], mungkin pembangunan gedung, mungkin EPC (Engineering, Procurement and Construction), mungkin di sana perlu pembangkit tenaga listrik, atau paling enggak isinya mungkin," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Live! Bos Bappenas Blak-Blakan Soal Pindah Ibu Kota
Most Popular