Salip RI, di Vietnam Tanah Gratis, Buruhnya Produktif

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Dunia melaporkan dari aksi relokasi industri dari China ke negara-negara lain, Vietnam jadi juaranya. Relokasi pabrik dari China ke Indonesia tak ada sama sekali.

"Kalau ngomong investasi, itu di sana (Vietnam) gratis, disewa. Mereka nggak usah membeli tanah. Sekian tahun bisa diperpanjang. Yang kedua, produksi tenaga kerjanya lebih tinggi. Tapi ada sisi negatifnya, ini hanya menarik untuk pemindahan investasi dari China," kata Director of Business Development Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) Budi Susanto Sadiman di Jakarta, Rabu (4/9)

Budi mengatakan saat perang dagang AS, China memang harus merelokasi pabrik ke luar karena ada proteksi perdagangan oleh AS. Budi juga mengatakan saat China pertumbuhannya sudah stagnan, ditambah ada perang dagang, maka pilihannya antara relokasi ke Indonesia atau Vietnam. Namun, yang terjadi Vietnam jadi pilihan karena alasan-alasan mendasar.

"China pilih Vietnam karena dekat, bisa pulang kampung bagi yang kerja. Tapi mereka lupa, Vietnam itu setiap tahun perang dengan China. Indonesia yang menjadi kendala adalah situasi politik, yang dihembuskan adalah China, China, China, nah itu berat," kata Budi.

Selain itu, Budi menggarisbawahi bahwa proses perizinan di Indonesia belum merata terutama di daerah. Masalah ini juga menjadi catatan Bank Dunia saat memberikan masukan ke pemerintah belum lama ini.

"Daya saing kita oke, tinggal kemudahan-kemudahan (perizinan) di daerah. Daerah welcome welcome, tapi nanti dipersulit. Ada (daerah) yang bagus, tapi ada yang dipersulit," katanya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Indonesia tak kebagian relokasi pabrik dari China, karena Vietnam lebih menarik.

"World Bank menyampaikan, dari 33 industri China yang relokasi, itu 23 relokasi ke Vietnam, yang 10 itu terpencar di negara-negara ASEAN lain seperti Kamboja, Myanmar, Thailand, Malaysia, tidak satupun di Indonesia," kata Luhut di Jakarta, Rabu (4/9).

Luhut mengatakan persoalan itu harus segera dibenahi soal investasi masuk ke Indonesia yang kalah saing dengan negara tetangga. Caranya dengan membuat peraturan yang harus dibuat secara sederhana, reformasi perpajakan agar investor lebih tenang untuk berinvestasi.