Serapan APBD DKI Rendah, Ini Alasan Anies Kali Ini
Redaksi, CNBC Indonesia
04 September 2019 13:29
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta melaporkan serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta per awal September 2019 mencapai 45,5% atau Rp 36,7 triliun dari total belanja dalam APBD sebesar Rp 80,9 triliun.
Seperti dilaporkan detik.com, serapan perkiran sendiri (SPS) setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), ada beberapa yang tidak memenuhi target keuangan. Tiga SKPD memperoleh capaian kinerja 51-65 persen, yaitu Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sumber Daya Air.
Sementara itu, SKPD yang capaiannya berada di bawah 50% hanya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota (target serapan 31,105 persen, hanya terealisasi 13,017 persen).
Ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/9/2019), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta masih sesuai dengan target dan rencana.
"Jangan hanya rendah dan tinggi. Karena kalau anggaran itu punya proyeksinya. Anda bandingkan dengan proyeksinya. Kalau dibandingkan dengan proyeksinya, kita masih sama dengan rencananya. Jadi jangan dibandingkan dengan imajinasi," kata Anies.
Eks menteri pendidikan dan kebudayaan itu mengatakan setiap SKPD punya SPS. SPS itu terus dimonitor oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Tapi kalau bandingkan, bandingkan dengan SPS itu sudah dibuat di awal tahun, di situ tiap bulan ada, kita selalu menargetkan dekat dengan SPS. Di situ baru dikatakan meleset atau tidak berdasarkan SPS, kalau nggak ada pegangan itu, nggak tahu kita. Kalau kita iya, dimonitor terus setiap dua minggu sekali dan kita masih menempel dengan SPS," ujar Anies.
(miq/dob) Next Article 2 Tahun Memimpin Jakarta, Apa Saja Prestasi Gubernur Anies?
Seperti dilaporkan detik.com, serapan perkiran sendiri (SPS) setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), ada beberapa yang tidak memenuhi target keuangan. Tiga SKPD memperoleh capaian kinerja 51-65 persen, yaitu Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sumber Daya Air.
Sementara itu, SKPD yang capaiannya berada di bawah 50% hanya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota (target serapan 31,105 persen, hanya terealisasi 13,017 persen).
"Jangan hanya rendah dan tinggi. Karena kalau anggaran itu punya proyeksinya. Anda bandingkan dengan proyeksinya. Kalau dibandingkan dengan proyeksinya, kita masih sama dengan rencananya. Jadi jangan dibandingkan dengan imajinasi," kata Anies.
Eks menteri pendidikan dan kebudayaan itu mengatakan setiap SKPD punya SPS. SPS itu terus dimonitor oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Tapi kalau bandingkan, bandingkan dengan SPS itu sudah dibuat di awal tahun, di situ tiap bulan ada, kita selalu menargetkan dekat dengan SPS. Di situ baru dikatakan meleset atau tidak berdasarkan SPS, kalau nggak ada pegangan itu, nggak tahu kita. Kalau kita iya, dimonitor terus setiap dua minggu sekali dan kita masih menempel dengan SPS," ujar Anies.
(miq/dob) Next Article 2 Tahun Memimpin Jakarta, Apa Saja Prestasi Gubernur Anies?
Most Popular