RI-Malaysia Diminta Bersatu Lawan UE soal Diskriminasi Sawit

News - Efrem Limsan Siregar, CNBC Indonesia
02 September 2019 08:49
Uni Eropa (UE) memberikan sejumlah sanksi atas produk minyak sawit.
Jakarta, CNBC Indonesia - Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia menghadapi masalah yang sama. Uni Eropa (UE) memberikan sejumlah sanksi atas produk minyak sawit.

Malaysia dan Indonesia menyumbang hampir 90% dari produksi dunia. Namun, UE memandang ada deforestasi (perusakan hutan) sebagai langkah pembukaan lahan perkebunan sawit di Indonesia dan Malaysia.

Di sisi lain, ada anggapan bahwa UE memberlakukannya sebagai langkah protektif terhadap para petani mereka mengingat kelapa sawit tidak dapat tumbuh di sana.

Mengutip laporan Time Toast, pada 1 Januari 2007, PBB menyebut produksi minyak sawit sebagai penyebab utama deforestasi di Indonesia. Pembalakan liar dan penanaman kelapa sawit dianggap lazim terjadi di 37 dari 41 taman nasional.

Pada awal tahun ini, Eropa menerbitkan Delegated Regulation yang merupakan turunan Renewable Energy Directive II (RED II). Kelapa sawit dianggap sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap deforestasi atau indirect land-use change (ILUC).


Tidak sampai di situ, UE juga telah mengeluarkan aturan Bea Masuk Anti Subsidi (BMAS) sebesar 8-18% terhadap biodiesel Indonesia sehingga menjadikannya lebih mahal dibanding minyak nabati di Eropa.

Isu ini kemudian diselaraskan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Indonesia dan Malaysia ingin memberikan narasi SDGs terseniri untuk disampaikan kepada dunia internasional.

Yusmadi Yusoff, pendiri Rights Foundation yang berfokus pada isu pemerintahan regional, hak asasi dan sosial masyarakat memberikan tanggapannya saat berdiskusi di Palm Oil for People and Sustainable Development, Jakarta, Minggu (1/9/2019).

Menurutnya, keputusan UE secara tidak langsung telah memberikan dampak terhadap para petani kecil (smallholders) kelapa sawit. Jika masalah sawit ini menyangkut keadilan di Eropa, ia memandang keadilan tersebut harus inklusif atau menyeluruh.

"Bagi saya ini bukan isu politik, ini adalah isu HAM, hukum, dan isu demokrasi," ucap Yusoff yang pernah menjadi anggota parlemen Malaysia.

Foto: Deputi Utama Kementerian Industri Malaysia Datuk Seri Shamsul Iskandar (kaca mata, kemeja putih). (Efrem Siregar/CNBC Indonesia)

Ia menjelaskan, sebagai komoditas besar, hasil sawit akan dinikmati rakyat. Karena itu, dia menanggap masalah sawit perlu mendapat fokus dari pemerintah karena menyangkut nasib banyak orang.

Di sisi lain, isu atas minyak sawit disebutnya berpotensi untuk dijadikan bahan kampanye para politisi di Eropa untuk mendapat simpati saat mengikuti pemilihan umum. Hal itu diklaimnya berdasarkan pertemuannya dengan duta besar (dubes) negara di Eropa.

"Saya telah dimaklum oleh para dubes, terutama Uni Eropa, bahwa terdapat juga politis di Eropa melihat isu ini seksi, tapi saya melihat isu ini akan memakan diri mereka karena ini adalah isu yang real bukan takabur. Jadi sekiranya mereka memperjuangkan isu yang fitnah dan salah, ini akan memakan diri mereka sendiri," ucapnya.


Atas dasar itu, ia memandang bahwa Indonesia dan Malaysia perlu memberikan penjelasan terhadap masyarakat Eropa. Ia yakin jika masalah atas sawit ini merupakan akan dilihat secara objektif oleh masyarakat Eropa.

"Jadi Indonesia dan Malaysia menyatakan yang benar. Bagi saya, satu perkara ini akan punya dukungan di Eropa juga, karena Eropa tidak semua orang [berpandang negatif atas sawit]. Ada yang betul pejuang HAM, demokrasi dan oportunis," ucapnya.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia, ucapnya, perlu membuat satu kerja sama antar parlemen untuk fokus membahas isu minyak sawit yang menurutnya sudah menjadi isu yang berdampak pada rakyat.

"Jadi pendekatan yang diambil harus langkah manusiawi karena 
manusia di Eropa dan Timur (Asia) sama. Aprroach-nya mufakat, manusiawi [kemanusiaan] melawan ketidakadilan," kata Yusoff.





(tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading