Lawan Diskriminasi Sawit UE, RI-Malaysia Perlu Interparlemen!
Efrem Limsan Siregar, CNBC Indonesia
01 September 2019 20:58
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dan Malaysia merupakan negara eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Kerja sama parlemen kedua negara diharapkan terjalin untuk menggerakkan Sustainable Development Goals (SDGs) industri sawit.
Deputi Utama Kementerian Industri Malaysia Datuk Seri Shamsul Iskandar mengatakan, Kerajaan Malaysia, dalam mengurus industri sawit, tidak hanya membebankan semua hal kepada para petani.
"Pendekatan Kerajaan Malaysia adalah pendekatan holistik, ini bukan sekadar hanya memberikan tumpuan kepada small holders [petani kecil] tetapi juga para industri," kata Shamsul Iskandar dalam Diskusi Palm Oil for People and Sustainable Development, Jakarta, Minggu (1/9/2019).
Ia menjelaskan, ketika berbicara SDGs pemerintah perlu menunjukkan keseriusannya. Malaysia, ucapnya, bersungguh-sungguh melakukan ikhtiar tersebut.
"Kita melakukan ikhtiar sungguh-sungguh untuk memastikan pensijilan [sertifikat] sustainable itu diberikan kepada setiap pemain sawit, bukan hanya petani kecil tetapi juga industri," katanya.
Untuk mendukung sawit keberlanjutan, Malaysia mengeluarkan sertifikasi melalui lembaga The Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO). Menurut Shamsul Iskandar, pensertifikasian tersebut sudah menjadi mandatory (kewajiban) kepada pelaku sawit di Malaysia.
Malaysia dan Indonesia tengah dihadapi pada masalah diskriminasi Uni Eropa terhadap produk sawit. Komisi Uni Eropa menyimpulkan, budidaya kelapa sawit menghasilkan deforestasi yang berlebihan dan penggunaannya dalam bahan bakar minyak transportasi di Uni Eropa harus dihapuskan pada 2030.
Kondisi tersebut akan menjadi peluang kedua negara untuk bekerjasama menyelesaikan isu negatif atas minyak sawit. Hubungan Indonesia dan Malaysia sejauh ini dianggap baik dalam upaya melawan kebijakan UE tersebut.
"Kami baru saja rapat bulan lalu, Indonesia diwakili Pak Darmin [Menko Perekonomian RI] dan Bu Musdhalifah [Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian] dalam rapat itu kita membahas pendekatan yang ingin kita ambil berhadapan dengan desakan UE. Jadi kita putuskan bersama. Indonesia memanfaatkan kasus di WTO, kita juga akan memanfaatkan kasus di WTO. Jadi kita berjalan paralel," jelasnya.
Executive Director Rights Asia, Nukila Evanty sekaligus pengagas diskusi, menilai bahwa isu terhadap produk sawit saat ini harus dikerjakan bersama antara pemerintah, korporasi dan asosiasi. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara pengekspor minyak sawit terbesar dunia.
"Selama ini terlihat berjalan sendiri-sendiri, pemerintah, perusahaan dan civil society dengan kampanye negatif dan positif, padahal tujuannya palm oil untuk kesejahteraan dan menyerap tenaga kerja," katanya.
"Bagaimana mengatasi isu-isu seperti banned [pelarangan] UE, deforestasi, itu yang bisa menyelesaikan kita, civil society, yang bisa menjembatani antara pemerintah, perusahaan," tambahnya.
(tas) Next Article Pesan Jokowi ke Petani Sawit: Jangan Jual Buah Sawit dan CPO!
Deputi Utama Kementerian Industri Malaysia Datuk Seri Shamsul Iskandar mengatakan, Kerajaan Malaysia, dalam mengurus industri sawit, tidak hanya membebankan semua hal kepada para petani.
"Pendekatan Kerajaan Malaysia adalah pendekatan holistik, ini bukan sekadar hanya memberikan tumpuan kepada small holders [petani kecil] tetapi juga para industri," kata Shamsul Iskandar dalam Diskusi Palm Oil for People and Sustainable Development, Jakarta, Minggu (1/9/2019).
Ia menjelaskan, ketika berbicara SDGs pemerintah perlu menunjukkan keseriusannya. Malaysia, ucapnya, bersungguh-sungguh melakukan ikhtiar tersebut.
"Kita melakukan ikhtiar sungguh-sungguh untuk memastikan pensijilan [sertifikat] sustainable itu diberikan kepada setiap pemain sawit, bukan hanya petani kecil tetapi juga industri," katanya.
Untuk mendukung sawit keberlanjutan, Malaysia mengeluarkan sertifikasi melalui lembaga The Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO). Menurut Shamsul Iskandar, pensertifikasian tersebut sudah menjadi mandatory (kewajiban) kepada pelaku sawit di Malaysia.
Malaysia dan Indonesia tengah dihadapi pada masalah diskriminasi Uni Eropa terhadap produk sawit. Komisi Uni Eropa menyimpulkan, budidaya kelapa sawit menghasilkan deforestasi yang berlebihan dan penggunaannya dalam bahan bakar minyak transportasi di Uni Eropa harus dihapuskan pada 2030.
Kondisi tersebut akan menjadi peluang kedua negara untuk bekerjasama menyelesaikan isu negatif atas minyak sawit. Hubungan Indonesia dan Malaysia sejauh ini dianggap baik dalam upaya melawan kebijakan UE tersebut.
"Kami baru saja rapat bulan lalu, Indonesia diwakili Pak Darmin [Menko Perekonomian RI] dan Bu Musdhalifah [Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian] dalam rapat itu kita membahas pendekatan yang ingin kita ambil berhadapan dengan desakan UE. Jadi kita putuskan bersama. Indonesia memanfaatkan kasus di WTO, kita juga akan memanfaatkan kasus di WTO. Jadi kita berjalan paralel," jelasnya.
Executive Director Rights Asia, Nukila Evanty sekaligus pengagas diskusi, menilai bahwa isu terhadap produk sawit saat ini harus dikerjakan bersama antara pemerintah, korporasi dan asosiasi. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara pengekspor minyak sawit terbesar dunia.
"Selama ini terlihat berjalan sendiri-sendiri, pemerintah, perusahaan dan civil society dengan kampanye negatif dan positif, padahal tujuannya palm oil untuk kesejahteraan dan menyerap tenaga kerja," katanya.
"Bagaimana mengatasi isu-isu seperti banned [pelarangan] UE, deforestasi, itu yang bisa menyelesaikan kita, civil society, yang bisa menjembatani antara pemerintah, perusahaan," tambahnya.
(tas) Next Article Pesan Jokowi ke Petani Sawit: Jangan Jual Buah Sawit dan CPO!
Most Popular