Internasional
Kronologi Perang Dagang Jepang-Korea, Dari Luka Perang Dunia
Wangi Sinintya Mangkuto, CNBC Indonesia
29 August 2019 13:53
Pengetatan Ekspor
Pada 1 Juli 2019, pemerintah Jepang mengumumkan bahwa mereka akan memperketat ekspor bahan kimia yang sangat penting bagi industri semikonduktor Korea Selatan. Hal ini menjadi awal mula semakin berlarutnya perselisihan antara kedua negara.
Hal ini membuat para eksportir Korsel harus meminta persetujuan otoritas terkait dalam setiap pengiriman bahan baku, termasuk bahan-bahan kimia yang membutuhkan waktu hingga 90 hari. Ini tentulah merugikan eksportir Korsel.
Banyak tudingan muncul pada Jepang. Namun Wakil Sekretaris Kabinet Jepang Yasutoshi Nishimura mengklarifikasi bahwa pembatasan itu demi alasan keamanan nasional terkait pembuatan senjata nuklir.
Tetapi Seoul menolak dengan tegas pembatasan ini. Korsel menilai pemerintah Jepang sengaja melakukan "pembalasan ekonomi" terhadap masalah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Korsel.
Korsel pun mengirimkan laporan pembatasan ekspor ini kepada World Trade Organization (WTO).
Saling Hapus Whitelist
Memasuki babak baru, pada 2 Agustus Jepang membuat keputusan untuk menghapus Korsel dari "daftar putih" atau whitelist, sebuah daftar yang mencakup negara-negara yang mendapat perlakuan khusus dalam perdagangan.
Keputusan ini akan mulai berlaku pada 28 Agustus 2019, 21 hari setelah dipublikasikan secara resmi di situs publikasi resmi Jepang. Atas hal tersebut, Korea Selatan menuduh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperlakukan negeri ginseng sebagai musuh.
"Perdana Menteri Abe berkomentar dua kali bahwa Korea tidak bisa dipercaya dan memperlakukan kami seperti musuh," kata Kim Hyun-chong, seorang pejabat keamanan nasional di Gedung Biru sebagaimana dilansir dari AFP.
Sebagai balasan atas perlakukan Jepang, pada 12 Agustus, Korsel mengumumkan mengeluarkan Jepang dari daftar mitra negara terfavorit. Keputusan itu akan berlaku mulai 1 September 2019 nanti
BERLANJUT KE HAL 3 (sef/sef)
Pada 1 Juli 2019, pemerintah Jepang mengumumkan bahwa mereka akan memperketat ekspor bahan kimia yang sangat penting bagi industri semikonduktor Korea Selatan. Hal ini menjadi awal mula semakin berlarutnya perselisihan antara kedua negara.
Hal ini membuat para eksportir Korsel harus meminta persetujuan otoritas terkait dalam setiap pengiriman bahan baku, termasuk bahan-bahan kimia yang membutuhkan waktu hingga 90 hari. Ini tentulah merugikan eksportir Korsel.
Tetapi Seoul menolak dengan tegas pembatasan ini. Korsel menilai pemerintah Jepang sengaja melakukan "pembalasan ekonomi" terhadap masalah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Korsel.
Korsel pun mengirimkan laporan pembatasan ekspor ini kepada World Trade Organization (WTO).
Saling Hapus Whitelist
Memasuki babak baru, pada 2 Agustus Jepang membuat keputusan untuk menghapus Korsel dari "daftar putih" atau whitelist, sebuah daftar yang mencakup negara-negara yang mendapat perlakuan khusus dalam perdagangan.
Keputusan ini akan mulai berlaku pada 28 Agustus 2019, 21 hari setelah dipublikasikan secara resmi di situs publikasi resmi Jepang. Atas hal tersebut, Korea Selatan menuduh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperlakukan negeri ginseng sebagai musuh.
"Perdana Menteri Abe berkomentar dua kali bahwa Korea tidak bisa dipercaya dan memperlakukan kami seperti musuh," kata Kim Hyun-chong, seorang pejabat keamanan nasional di Gedung Biru sebagaimana dilansir dari AFP.
Sebagai balasan atas perlakukan Jepang, pada 12 Agustus, Korsel mengumumkan mengeluarkan Jepang dari daftar mitra negara terfavorit. Keputusan itu akan berlaku mulai 1 September 2019 nanti
BERLANJUT KE HAL 3 (sef/sef)
Pages
Most Popular