Ini Dia Babak Baru Perang Dagang Jepang-Korsel
28 August 2019 17:01
Jakarta, CNBC Indonesia - Perselisihan dagang antara Korea Selatan dengan Jepang memasuki babak baru. Kali ini, Jepang menghapus Korea Selatan dari daftar putih atau white list perdagangan.
Padahal, daftar ini memungkinkan Korea Selatan mendapat sedikit hambatan dalam berdagang dengan Jepang. Akibatnya, Korea Selatan melayangkan kecaman pada Jepang.
Korea Selatan juga menuduh Perdana Menteri Shinzo Abe memperlakukan negeri ginseng sebagai musuh. "Perdana Menteri Abe berkomentar dua kali bahwa Korea tidak bisa dipercaya dan memperlakukan kami seperti musuh," kata Kim Hyun-chong, seorang pejabat keamanan nasional di Gedung Biru sebagaimana dilansir dari AFP, Rabu (28/8/2019).
Hyun-chong juga mengatakan Jepang telah memicu perselisihan dengan memberlakukan pembatasan ekspor pada bulan Juli. Korea Selatan pun mengumumkan akan membalas tindakan Jepang.
Sebelumnya pada pekan lalu, Korea Selatan mengancam untuk mengakhiri pakta yang memungkinkan berbagi informasi militer dengan Jepang. Hal ini membuat Amerika Serikat (AS), sekutu kedua negara, khawatir.
Namun, Hyun-chong menegaskan bahwa keputusan Seoul untuk mengakhiri perjanjian pembagian intelijen, yang dikenal sebagai Keamanan Umum Perjanjian Informasi Militer (GSOMIA), tidak akan membuat Korea Selatan menjadi lebih dekat dengan AS.
Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan akhirnya memanggil duta besar Jepang. Ini terkait penolakan Korea Selatan atas langkah Jepang menghapus negara itu dari daftar putih.
Jepang dan Korea Selatan, keduanya adalah pasar dan sekutu utama AS. Langkah penghapusan Jepang dari white list ini merupakan buntut dari perselisihan politik dan ekonomi yang timbul akibat masalah pembayaran kompensasi pekerja paksa selama Perang Dunia II.
Diketahui, Korea Selatan menuntut Jepang untuk membayar kompensasi bagi warganya yang menjadi korban kerja paksa era perang dari tahun 1910 sampai 1945. Namun, Jepang telah mengatakan bahwa masalah kompensasi itu sudah diselesaikan berdasarkan perjanjian 1965.
Perjanjian itu memperbaiki hubungan antara kedua negara. Namun Korea Selatan tidak menggubris hal tersebut.
Jepang yang tidak terima dengan hal itu kemudian melakukan pembatasan ekspor tiga bahan yang digunakan dalam chip dan display dari Korea Selatan pada awal Juli. Tokyo mengatakan keputusan itu dibuat atas dasar masalah keamanan nasional dan bukan karena putusan pengadilan Korea Selatan yang memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk membayar kompensasi ke para pekerja paksa.
Sayangnya, hal ini telah membuat warga Korea Selatan geram, hingga mereka melarang penjualan produk-produk Made in Japan di Korea Selatan. Uniqlo salah satu perusahaan Jepang yang terkena imbas di Korea Selatan.
(sef/sef)
Padahal, daftar ini memungkinkan Korea Selatan mendapat sedikit hambatan dalam berdagang dengan Jepang. Akibatnya, Korea Selatan melayangkan kecaman pada Jepang.
Korea Selatan juga menuduh Perdana Menteri Shinzo Abe memperlakukan negeri ginseng sebagai musuh. "Perdana Menteri Abe berkomentar dua kali bahwa Korea tidak bisa dipercaya dan memperlakukan kami seperti musuh," kata Kim Hyun-chong, seorang pejabat keamanan nasional di Gedung Biru sebagaimana dilansir dari AFP, Rabu (28/8/2019).
Hyun-chong juga mengatakan Jepang telah memicu perselisihan dengan memberlakukan pembatasan ekspor pada bulan Juli. Korea Selatan pun mengumumkan akan membalas tindakan Jepang.
Sebelumnya pada pekan lalu, Korea Selatan mengancam untuk mengakhiri pakta yang memungkinkan berbagi informasi militer dengan Jepang. Hal ini membuat Amerika Serikat (AS), sekutu kedua negara, khawatir.
Namun, Hyun-chong menegaskan bahwa keputusan Seoul untuk mengakhiri perjanjian pembagian intelijen, yang dikenal sebagai Keamanan Umum Perjanjian Informasi Militer (GSOMIA), tidak akan membuat Korea Selatan menjadi lebih dekat dengan AS.
Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan akhirnya memanggil duta besar Jepang. Ini terkait penolakan Korea Selatan atas langkah Jepang menghapus negara itu dari daftar putih.
Jepang dan Korea Selatan, keduanya adalah pasar dan sekutu utama AS. Langkah penghapusan Jepang dari white list ini merupakan buntut dari perselisihan politik dan ekonomi yang timbul akibat masalah pembayaran kompensasi pekerja paksa selama Perang Dunia II.
Diketahui, Korea Selatan menuntut Jepang untuk membayar kompensasi bagi warganya yang menjadi korban kerja paksa era perang dari tahun 1910 sampai 1945. Namun, Jepang telah mengatakan bahwa masalah kompensasi itu sudah diselesaikan berdasarkan perjanjian 1965.
Perjanjian itu memperbaiki hubungan antara kedua negara. Namun Korea Selatan tidak menggubris hal tersebut.
Jepang yang tidak terima dengan hal itu kemudian melakukan pembatasan ekspor tiga bahan yang digunakan dalam chip dan display dari Korea Selatan pada awal Juli. Tokyo mengatakan keputusan itu dibuat atas dasar masalah keamanan nasional dan bukan karena putusan pengadilan Korea Selatan yang memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk membayar kompensasi ke para pekerja paksa.
Sayangnya, hal ini telah membuat warga Korea Selatan geram, hingga mereka melarang penjualan produk-produk Made in Japan di Korea Selatan. Uniqlo salah satu perusahaan Jepang yang terkena imbas di Korea Selatan.
(sef/sef)
