Kronologi Perang Dagang Jepang-Korea, Dari Luka Perang Dunia

Pengetatan Ekspor

Pada 1 Juli 2019, pemerintah Jepang mengumumkan bahwa mereka akan memperketat ekspor bahan kimia yang sangat penting bagi industri semikonduktor Korea Selatan. Hal ini menjadi awal mula semakin berlarutnya perselisihan antara kedua negara.

Hal ini membuat para eksportir Korsel harus meminta persetujuan otoritas terkait dalam setiap pengiriman bahan baku, termasuk bahan-bahan kimia yang membutuhkan waktu hingga 90 hari. Ini tentulah merugikan eksportir Korsel.

Banyak tudingan muncul pada Jepang. Namun Wakil Sekretaris Kabinet Jepang Yasutoshi Nishimura mengklarifikasi bahwa pembatasan itu demi alasan keamanan nasional terkait pembuatan senjata nuklir.

Tetapi Seoul menolak dengan tegas pembatasan ini. Korsel menilai pemerintah Jepang sengaja melakukan "pembalasan ekonomi" terhadap masalah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Korsel.

Korsel pun mengirimkan laporan pembatasan ekspor ini kepada World Trade Organization (WTO).

Saling Hapus Whitelist

Memasuki babak baru, pada 2 Agustus Jepang membuat keputusan untuk menghapus Korsel dari "daftar putih" atau whitelist, sebuah daftar yang mencakup negara-negara yang mendapat perlakuan khusus dalam perdagangan.

Keputusan ini akan mulai berlaku pada 28 Agustus 2019, 21 hari setelah dipublikasikan secara resmi di situs publikasi resmi Jepang. Atas hal tersebut, Korea Selatan menuduh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperlakukan negeri ginseng sebagai musuh.

"Perdana Menteri Abe berkomentar dua kali bahwa Korea tidak bisa dipercaya dan memperlakukan kami seperti musuh," kata Kim Hyun-chong, seorang pejabat keamanan nasional di Gedung Biru sebagaimana dilansir dari AFP.

Sebagai balasan atas perlakukan Jepang, pada 12 Agustus, Korsel mengumumkan mengeluarkan Jepang dari daftar mitra negara terfavorit. Keputusan itu akan berlaku mulai 1 September 2019 nanti

BERLANJUT KE HAL 3 Dampak ke Kedua Negara

Keputusan Jepang yang memberlakukan pengetatan ekspor ke negaranya, secara langsung memiliki dampak negatif terhadap perekonomian Korsel. Pasalnya, negara ini sangat bergantung pada ekspor.

Ekspor Korsel bahkan tercatat mengalami penurunan, anjlok sekitar 11% secara tahunan. Bank Sentral Korsel Bank of Korea kemudian secara tidak terduga melakukan pemangkasan suku bunga acuannya dari 1,75% menjadi 1,5% dan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonominya menjadi 2,2% dari sebelumnya 2,5%.

Dampak yang sama juga terjadi pada Jepang. Dalam industri otomotif, penjualan mobil Jepang di Korsel rata-rata menyusut pada bulan Juli.

Berdasarkan data dari Asosiasi Pemasok dan Distributor Korea (KAIDA) penjualan Toyota turun 32%, sedangkan penjualan Mobil Honda turun 34%. Kemudian Penjualan mobil Lexus, yang merupakan merek impor terbesar ketiga di Korsel setelah Mercedes dan BMW juga mengalami penurunan penjualan sebanyak 25% dari bulan sebelumnya, meski masih naik 33% dari tahun sebelumnya.

Pembatalan Kerja Sama Militer

Baru-baru ini, Korsel melalui Dewan Keamanan Nasional Istana Biru, memutuskan membatalkan pakta kesepakatan kerjasama berbagi intelijen dengan Jepang pada 22 Agustus. Kesepakatan tersebut dinamakan GSOMIA (General Security of Military Information Agreement/Perjanjian Informasi Militer Keamanan Umum), sebuah perjanjian yang memfasilitasi pembagian informasi tentang ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.

Perjanjian itu ditandatangani oleh kedua negara pada 23 November 2016 dan otomatis diperpanjang, jika tidak ada satupun pihak yang ingin membatalkan perjanjian itu. Kim You-geun, Wakil Direktur Dewan Keamanan Nasional Korsel mengatakan bahwa Jepang telah melakukan 'perubahan besar' dalam lingkungan kerja sama keamanan bilateral sebagai akibat dari keputusan Jepang yang melakukan pengetatan ekspor.

Pejabat tersebut menyatakan kesepakatan kerja sama ini tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional kami. Pemerintah Jepang memprotes keras pernyataan tersebut. Perdana Menteri Shinzo Abe menyanyangkan keputusan sepihak Korsel, menurutnya seharusnya keputusan tersebut tidak boleh terjadi.