Tangkal Spekulan, RI Bekukan Jual Beli Lahan di Kaltim
Yuni Astutik, CNBC Indonesia
27 August 2019 17:02
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah akan melakukan pembekuan jual beli tanah di kawasan yang akan dijadikan lahan ibu kota baru, sebagai langkah mencegah spekulasi tanah.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil saat dikonfrimasi terkait bagaimana menjaga agar tak ada spekulan tanah. "Kita akan freeze dulu, supaya jangan ada spekulasi. Tidak akan rumit," kata Sofyan di Kantornya, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Dia menyebut, ibu kota baru itu nantinya akan memiliki luas 180 ribu hektar. Di mana untuk pembangunannya akan dilakukan secara bertahap. Dengan luasnya tanah tersebut, pemerintah mengklaim tak akan ada permasalahan berarti, pasalnya sebagian besar tanah tersebut sudah dikuasai oleh negara.
"90 persennya adalah tanah negara," katanya menegaskan.
Adapun terkait dengan hutan yang dikhawatirkan bakal terancam, dia menyebut hal itu tak akan terjadi. Sebab, pemerintah akan tetap menjaga hutan sebagaimana mestinya. "Banyak orang mengatakan, Kalimantan hutannya rusak? Tidak. Ini akan menjadi kota yang indah, hutan lebat dengan tanah yang luas," katanya lagi.
Saat ini, kementerian telah menerjunkan tim terkait yang melibatkan banyak orang untuk Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di seluruh tanah yang ada. IP4T ini menurutnya akan dilakukan selama 1-1,5 bulan ke depan.
Ibu Kota baru ini diperkirakan sudah memiliki akses utama seperti jalan dan Bandara. Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Sofyan mengatakan seminimal mungkin pembebasan lahan dilakukan.
"(akses jalan dan bandara), seminimal mungkin pembebasan lahan. Karena tanah negara tadi, dengan ijin, maka kita tidak perlu pembebasan. (Kapan) pembebasan tergantung dengan menteri PU. (Dilakukan) seperti dengan jalan tol yang lain," tegasnya.
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob) Next Article Biaya Fantastis & Banjir Insentif untuk PNS di Ibu Kota Baru
Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil saat dikonfrimasi terkait bagaimana menjaga agar tak ada spekulan tanah. "Kita akan freeze dulu, supaya jangan ada spekulasi. Tidak akan rumit," kata Sofyan di Kantornya, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Dia menyebut, ibu kota baru itu nantinya akan memiliki luas 180 ribu hektar. Di mana untuk pembangunannya akan dilakukan secara bertahap. Dengan luasnya tanah tersebut, pemerintah mengklaim tak akan ada permasalahan berarti, pasalnya sebagian besar tanah tersebut sudah dikuasai oleh negara.
"90 persennya adalah tanah negara," katanya menegaskan.
Adapun terkait dengan hutan yang dikhawatirkan bakal terancam, dia menyebut hal itu tak akan terjadi. Sebab, pemerintah akan tetap menjaga hutan sebagaimana mestinya. "Banyak orang mengatakan, Kalimantan hutannya rusak? Tidak. Ini akan menjadi kota yang indah, hutan lebat dengan tanah yang luas," katanya lagi.
Saat ini, kementerian telah menerjunkan tim terkait yang melibatkan banyak orang untuk Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di seluruh tanah yang ada. IP4T ini menurutnya akan dilakukan selama 1-1,5 bulan ke depan.
Ibu Kota baru ini diperkirakan sudah memiliki akses utama seperti jalan dan Bandara. Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Sofyan mengatakan seminimal mungkin pembebasan lahan dilakukan.
"(akses jalan dan bandara), seminimal mungkin pembebasan lahan. Karena tanah negara tadi, dengan ijin, maka kita tidak perlu pembebasan. (Kapan) pembebasan tergantung dengan menteri PU. (Dilakukan) seperti dengan jalan tol yang lain," tegasnya.
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob) Next Article Biaya Fantastis & Banjir Insentif untuk PNS di Ibu Kota Baru
Most Popular