Ibu Kota Pindah: Kantor Kementerian Disewakan, Istana Juga?
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
26 August 2019 18:31
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai Ibu Kota baru yang menggantikan DKI Jakarta.
Jokowi bersama jajaran menteri Kabinet Kerja pun sudah pasti bermigrasi ke Ibu Kota baru. Sementara gedung perkantoran seperti Istana Kepresidenan, maupun kementerian apakan akan ditinggal kosong?
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan satupun kantor kementerian di Jakarta kosong melompong setelah ada perpindahan aparat negara ke ibu kota baru.
"Apapun bentuknya, aset itu jangan sampe menganggur dan tidak produktif," tegas Bambang saat ditemui di kompleks kepresidenan Jakarta, Senin (26/8/2019).
Bambang menjelaskan pemerintah membuka opsi untuk menyewakan gedung setiap kementerian yang dipastikan tak lagi berpenghuni ketika Ibu Kota berpindah ke Kalimantan kepada sektor swasta.
"Mereka boleh sewakan gedung 30 tahun, semua pemasukan buat dia, tapi kita dapat uangnya untuk membangun Ibu Kota baru. Itu contoh simpelnya," jelasnya.
Bagaimana dengan Istana Kepresidenan juga akan disewakan pemerintah?
Bambang memastikan, bahwa hanya kantor-kantor kementerian yang nantinya disewakan oleh pemerintah kepada sektor swasta. Namun, untuk Istana tak akan disewakan.
"Kalau Istana kan biasa. Presiden boleh punya Istana di berbagai kota. Di Bogor, Cipanas," kata Bambang.
Ibu Kota baru yang akan menjadi pusat pemerintahan nantinya akan berdiri di atas luas tanah sekitar 4.000 - 6.000 hektare, akan dikembangkan 40.000 hektare. Pemerintah mengklaim sudah menguasai 180 ribu hektare.
Lembaga eksekutif dan legislatif dipastikan akan ikut berpindah ke Kalimantan Timur, pemerintah belum bisa memastikan apakah lembaga yudikatif akan ikut bermigrasi ke lokasi Ibu Kota baru.
"Nanti kita pikirkan lah. Yang penting eksekutif dan legislatif itu yang pertama," kata Bambang.
(hoi/hoi) Next Article Nih Titik Lemah Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Baru
Jokowi bersama jajaran menteri Kabinet Kerja pun sudah pasti bermigrasi ke Ibu Kota baru. Sementara gedung perkantoran seperti Istana Kepresidenan, maupun kementerian apakan akan ditinggal kosong?
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan satupun kantor kementerian di Jakarta kosong melompong setelah ada perpindahan aparat negara ke ibu kota baru.
"Apapun bentuknya, aset itu jangan sampe menganggur dan tidak produktif," tegas Bambang saat ditemui di kompleks kepresidenan Jakarta, Senin (26/8/2019).
Bambang menjelaskan pemerintah membuka opsi untuk menyewakan gedung setiap kementerian yang dipastikan tak lagi berpenghuni ketika Ibu Kota berpindah ke Kalimantan kepada sektor swasta.
"Mereka boleh sewakan gedung 30 tahun, semua pemasukan buat dia, tapi kita dapat uangnya untuk membangun Ibu Kota baru. Itu contoh simpelnya," jelasnya.
Bagaimana dengan Istana Kepresidenan juga akan disewakan pemerintah?
Bambang memastikan, bahwa hanya kantor-kantor kementerian yang nantinya disewakan oleh pemerintah kepada sektor swasta. Namun, untuk Istana tak akan disewakan.
"Kalau Istana kan biasa. Presiden boleh punya Istana di berbagai kota. Di Bogor, Cipanas," kata Bambang.
Ibu Kota baru yang akan menjadi pusat pemerintahan nantinya akan berdiri di atas luas tanah sekitar 4.000 - 6.000 hektare, akan dikembangkan 40.000 hektare. Pemerintah mengklaim sudah menguasai 180 ribu hektare.
Lembaga eksekutif dan legislatif dipastikan akan ikut berpindah ke Kalimantan Timur, pemerintah belum bisa memastikan apakah lembaga yudikatif akan ikut bermigrasi ke lokasi Ibu Kota baru.
"Nanti kita pikirkan lah. Yang penting eksekutif dan legislatif itu yang pertama," kata Bambang.
(hoi/hoi) Next Article Nih Titik Lemah Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Baru
Most Popular