Ibu Kota RI Pindah, Bagaimana Prospek Emiten Properti?

Market - Houtmand P Saragih, CNBC Indonesia
26 August 2019 16:33
Ibu Kota RI Pindah, Bagaimana Prospek Emiten Properti?
Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan analis menilai pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak secara langsung berdampak pada kinerja saham emiten properti. Butuh waktu sekitar 5 tahun untuk melihat dampaknya secara langsung ke kinerja fundamental pengembang properti.

"Kita lihat hari ini ada impact-nya [pemindahan ibu kota] minim saja. Pemindahan ibu kota at least 5 tahun ke depan baru reflected ke fundamental perusahaan," kata analis senior PT Kresna Sekuritas Franky Rivan saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (26/8/2019). 


Sementara itu, analis PT Sucor Sekuritas, Joey Faustian, dalam risetnya menjelaskan dampak pemindahan Ibu Kota Jakarta terhadap kinerja emiten properti.


Joey menulis PT Ciputra Development Tbk (CTRA) sudah memiliki cadangan lahan atau land bank 870 hektare (ha), dalam bentuk kerja sama operasi dan usaha patungan.

Sebagian besar land bank, seluas 590 hektare berlokasi di Samarinda, Citra Grand Senyiur City Samarinda (397 ha), Citra Garden City Samarinda (100 ha), dan Citra Land City Samarinda (93 ha).

Selanjutnya ada PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) juga dikabarkan punya land bank seluas 500 hektare di Kalimantan Timur, terbagi dua di Balikpapan (270 ha) dan Samarinda (245 ha).

"Kami melihat kedua pengembang ini akan mendapat manfaat dari relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur, yaitu BSDE dan CTRA. Namun, jika berita itu benar, kami percaya BSDE kemungkinan akan menjadi penerima manfaat utama karena Samboja terletak lebih dekat ke Balikpapan," kata Joey dalam risetnya. 

Di sisi lain, Franky menjelaskan, tekanan pada saham properti hari ini, selain karena faktor perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China, juga dipicu oleh kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menerbitkan Permen Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah (PPJB).

Menurut Franky isi aturan tersebut yang lebih punya efek besar bagi saham-saham properti.

"Impact lebih besar [ke saham] adalah peraturan Kementerian PUPR yang baru, soal ketentuan PPJB baru akan lebih memberatkan developer dan membawa impact negatif lebih besar," ujar Franky.

Beberapa poin dalam peraturan tersebut yang memberatkan pengembang properti di antaranya:
  • Calon pembeli dapat membatalkan pembelian, jika pengembang (pelaku pembangunan) tidak melaksanakan pembangunan pembangunan sesuai jadwal dan uang sudah terbayar harus dikembalikan sepenuh oleh pengembang.
  • Jika calon pembeli membatalkan pembelian rumah (bukan disebabkan oleh pelaku pembangunan) maka , pembeli berhak menerima kembali uang yang sudah dibayarkan, dipotong 10% dan pajak yg telah dibayar.
  • Jika pengembang terlambat mengembalikannya uang tersebut (maximal 30 hari), maka pengembang akan dikenakan denda 1 permil per hari.
Siang tadi di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan lokasi Ibu Kota akan berada di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Lokasi ibu kota baru yang ideal adalah sebagian Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim)," kata Jokowi di Istana, Senin (26/8).

Saat pengumuman hadir Wapres Jusuf Kalla, Gubernur Kaltim Isran Noor, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljojo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri KLH Siti Nurbaya, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam kesempatan tersebut di Istana, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor membeberkan detail lokasi ibu kota negara Republik Indonesia yang baru.

Isran menyebut ada dua kecamatan yang bakal menjadi lokasi ibu kota, yaitu Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Samboja itu Kabupaten Kutai Kartanegara, Sepaku itu Pejanam Paser Utara," katanya.

(hps/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading