Wow! PPN 0% Dihapus, Saham Properti Langsung Tancap Gas

Jakarta, CNBC Indonesia - Saham emiten properti kompak melesat pada pembukaan pasar pagi ini, Selasa (2/3/2021). Sentimen aturan pembebasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi 0% oleh pemerintah menjadi pendorong menguatnya saham-saham tersebut hari ini.

Di bawah ini daftar kenaikan saham properti (2/3), pukul 09.05 WIB:

1. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), +3,91% ke Rp 930/saham

2. PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), +3,15% ke Rp262/saham

3. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), +3,15% ke Rp1.310/saham

4. PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), +2,56% ke Rp 600/saham

5. PT Intiland Development Tbk (DILD), +1,87 ke Rp 218/saham

6. PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), +1,64% ke Rp186/saham

7. PT PP Properti Tbk (PPRO), +1,15% ke Rp 88/saham

8. PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA), +0,95% ke Rp 530/saham

9. PT Ciputra Development Tbk (CTRA), +0,81% ke Rp1.240/saham

 

Saham SMRA mencatat penguatan tertinggi dengan melonjak 3,91% ke posisi RP 930/saham dengan nilai transaksi Rp 14 miliar. Di tempat kedua ada ASRI yang melesat 3,15 ke Rp 262/saham, kemudian disusul oleh BSDE yang melejit 3,15% ke posisi1.310/saham.

Baca: Pemerintah Siapkan Rp 5 T untuk Pembebasan PPN 63.300 Rumah

Penguatan saham properti terjadi setelah pemerintah mengumumkan insentif tambahan di sektor properti, yakni pembebasan PPN menjadi 0%. Dengan demikian, insentif ini menambah insentif sebelumnya mengenai aturan relaksasi uang muka (DP) 0% untuk KPR rumah, yakni

Sebagai informasi, kemarin sore (1/3), pemerintah mengumumkan kebijakan mengenai pembebasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) jadi 0% atau PPN ditanggung pemerintah untuk sektor perumahan. Program ini merupakan Insentif pajak tambahan.

Kebijakan ini berlaku 1 Maret 2021 sampai 31 Agustus 2021.

"Berlaku selama 6 bulan mulai 1 Maret 2021 sampai 31 Agustus 2021," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Senin (1/3/2021).

Baca: Selain PPN, Pungutan Pajak Ini Bikin Pengembang Pusing!

Alasan penghapusan PPN untuk pembelian rumah karena sektor properti sangat terdampak pandemi, di sisi lain sektor ini banyak menyerap tenaga kerja dan banyak berkaitan dengan industri lain, sehingga butuh dukungan stimulus dari pemerintah.

Pertimbangan pemerintah menilai selama 20 tahun terakhir kontribusi sektor properti terhadap ekonomi terus meningkat pada 2000 sebesar 7,8% menjadi 13,6% pada 2020. Namun, pada 2020 sektor properti mengalami kontraksi jadi minus 2% bahkan sektor konstruksi minus 3,3%.

Di sisi lain pekerja sektor properti terus meningkat sejak 2000 sampai 2016, lalu melandai hingga 9,1 juta pekerja, tapi turun jadi 8,5 juta pada 2020.

Hal ini diperparah dengan penjualan industri properti pada 2020 yang turun sampai 21%, dampak terbesar dari penjualan rumah turun sampai 37%.

Turunnya sektor properti berdampak pada sektor konstruksi, yang banyak berkait dengan sektor lain, setidaknya ada 174 industri terkait seperti baja, semen, cat, mebel, alat rumah tangga. Juga terdapat 350 jenis industri kecil terkait seperti furnitur, kasur, mebel, alat dapur dan lainnya

"Kita akan mendorong sektor yang terpengaruh di pandemi ini dan memiliki ikatan kuat yakni manufaktur dan properti," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers bersama, Senin (1/3).

Informasi saja, PPN selama ini dibebankan pada penjualan rumah dari pengembang properti ke penjual. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

PPN, dalam hal ini PPN penjualan rumah, dibayarkan pembeli dan dipungut oleh penjual untuk selanjutnya disetorkan ke negara.

Perlakuan PPN penjualan rumah hanya diberlakukan terhadap properti primary, dalam arti properti rumah yang dijual oleh pengembang ke konsumen. Sementara, properti secondary, dalam arti dijual dari satu orang ke orang lain, tidak dikenakan PPN. Adapun besarannya PPN Rumah ini mencapai 10%.

Mekanisme pemberian insentif PPN dengan besaran :

- 100% ditanggung pemerintah atas rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar

- 50% ditanggung pemerintah atas rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar sampai 5 miliar.

 

(adf/adf)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Efek PPN 0% Cuma Sekejap ke Saham, Pengembang Kurang Puas