Tangkal Pengangguran dengan Kartu Sakti Jokowi
Yuni Astutik, CNBC Indonesia
20 August 2019 15:34
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah menganggarkan Rp 10 triliun untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak- anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan.
"Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja. Di mana mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat," kata Presiden RI, Joko Widodo, dalam pidatonya Jumat (16/8/2019).
Kartu pra-kerja ini ditargetkan akan menjaring 2 juta orang peserta pada tahun 2020. Kartu Pra-Kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi dalam bentuk skilling dan re-skilling atau sertifikasi kerja.
Skilling sendiri menyasar pencari kerja yaitu fresh graduate dengan tujuan untuk skill adjustment, pembekalan vokasi skill untuk para pekerja yang nantinya diharapkan akan mengurangi jumlah pengangguran.
Sementara untuk re-skilling menyasar pekerja ter-PHK atau yang berpotensi di-PHK. Tujuannya adalah pembekalan vokasi skill yang berbeda, bersifat kebaruan hingga alih profesi menuju wirausaha. Harapannya dengan re-skilling adalah mencegah pengangguran.
Dijelaskan pula jika desain implementasi dari kartu pra kerja ada dua yaitu akses digital dan reguler. Untuk akses digital akan dibuat sebanyak 1,5 juta kartu dimana peserta bisa memilih jenis pelatihan melalui platform digital seperti Go-Jek, Tokopedia, Jobstreet dan lainnya. Ada pula pelatihan yang disediakan oleh swasta.
Untuk kartu reguler akan dibuat sebanyak 500 ribu kartu dimana pelatihan dan sertifikat ini akan melibatkan pemerintah swasta dan industri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pos belanja negara direncanakan mencapai Rp 2.528,8 triliun. Angka tersebut merupakan 14,5% dari PDB. Angka tersebut meningkat dibandingkan belanja negara tahun 2019 sebesar Rp 2.341,6 triliun.
"Jumlah tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar 66,0% serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 34,0%. Peningkatan belanja negara tersebut, akan diikuti dengan belanja yang lebih berkualitas (spending better) sebagai upaya menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan," katanya.
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob) Next Article Demi Pendidikan Vokasi, Pemerintah Berikan Insentif 200%
"Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja. Di mana mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat," kata Presiden RI, Joko Widodo, dalam pidatonya Jumat (16/8/2019).
Kartu pra-kerja ini ditargetkan akan menjaring 2 juta orang peserta pada tahun 2020. Kartu Pra-Kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi dalam bentuk skilling dan re-skilling atau sertifikasi kerja.
Sementara untuk re-skilling menyasar pekerja ter-PHK atau yang berpotensi di-PHK. Tujuannya adalah pembekalan vokasi skill yang berbeda, bersifat kebaruan hingga alih profesi menuju wirausaha. Harapannya dengan re-skilling adalah mencegah pengangguran.
Dijelaskan pula jika desain implementasi dari kartu pra kerja ada dua yaitu akses digital dan reguler. Untuk akses digital akan dibuat sebanyak 1,5 juta kartu dimana peserta bisa memilih jenis pelatihan melalui platform digital seperti Go-Jek, Tokopedia, Jobstreet dan lainnya. Ada pula pelatihan yang disediakan oleh swasta.
Untuk kartu reguler akan dibuat sebanyak 500 ribu kartu dimana pelatihan dan sertifikat ini akan melibatkan pemerintah swasta dan industri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pos belanja negara direncanakan mencapai Rp 2.528,8 triliun. Angka tersebut merupakan 14,5% dari PDB. Angka tersebut meningkat dibandingkan belanja negara tahun 2019 sebesar Rp 2.341,6 triliun.
"Jumlah tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar 66,0% serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 34,0%. Peningkatan belanja negara tersebut, akan diikuti dengan belanja yang lebih berkualitas (spending better) sebagai upaya menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan," katanya.
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob) Next Article Demi Pendidikan Vokasi, Pemerintah Berikan Insentif 200%
Most Popular