Demi Pendidikan Vokasi, Pemerintah Berikan Insentif 200%

News - Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
20 August 2019 15:45
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil, pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus pemerintah.
Jakarta, CNBC Indonesia- Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil, pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus pemerintah. Vokasi juga dilakukan agar sumber daya manusia (SDM) yang ada bisa sesuai dengan kebutuhan industri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan selama ini selama ini daya saing SDM Indonesia masih menjadi tantangan besar karena rendahnya produktivitas, pendidikan dan keterampilan.

Menurut Sri Mulyani, vokasi bisa meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM, karena menitikberatkan pada penguasaan skill, entrepreneurship, dan Information and Communication Technologies (ICT), sehingga bisa langsung diaplikasikan.




"Kami juga gunakan insentif fiskal atau memberikan insentif pengurangan pajak hingga 200-300% untuk pendidikan vokasi serta untuk penelitian dan inovasi," ujar Sri Mulyani belum lama ini.

Selain itu, pemerintah terus mengoptimalkan APBN dan kebijakan fiskal, termasuk untuk menyelesaikan berbagai isu di dunia pendidikan.

Sebelumnya Sri Mulyani juga mengatakan SDM yang unggul saat ini juga masuk menjadi program prioritas pemerintah di tahun 2020. SDM berkualitas ini juga sebagai upaya pemerintah mengantisipasi perkembangan teknologi yang begitu pesat.

"Sekarang banyak yang bilang sudah masuk pada zaman industri 4.0, sehingga banyak SDM yang harus bisa menyesuaikan kebutuhan industri. SDM yang berkualitas dan unggul maka visi dan misi Indonesia menjadi negara maju pun bisa terwujud. SDM unggul, tantangan supaya Indonesia maju," kata Sri Mulyani dilansir dari detik.com belum lama ini.

Ke depannya, dia mengharapkan perlu ada partisipasi dari dunia usaha dalam meningkatkan SDM. Pemerintah juga memiliki instrumen fiskal untuk mendukung pelatihan vokasi dengan mendorong perusahaan melakukan upskilling dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019.

Aturan ini mencakup tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan SDM berkualitas, melalui pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang strategis.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total belanja negara yang direncanakan Rp 2.528,8 triliun. Dengan begitu total anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 505,8 triliun, meningkat 29,6% dibandingkan realisasi 2015 yang senilai Rp 390,3 triliun.

"Di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, Pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan," kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN 2020, Jumat (16/06/2019).


Selain itu, menurut Jokowi pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas SDM yang akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru. Perbaikan mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.

Selain itu perbaikan kualitas pendidikan diharapkan bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 72,51 dari target 2019 di 71,98.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Tangkal Pengangguran dengan Kartu Sakti Jokowi


(dob/dob)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading