Sri Mulyani: Anggaran Pindah Ibu Kota Tak Masuk RAPBN 2020

News - Anastasia Arvirianty & Efrem Siregar, CNBC Indonesia
16 August 2019 19:26
Sri Mulyani: Anggaran Pindah Ibu Kota Tak Masuk RAPBN 2020 Foto: Presiden Joko Widodo mengunjungi kawasan Bukit Soeharto di Kalimantan Timur (Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah memohon izin kepada parlemen untuk menyetujui pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Permintaan itu tertuang dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD/DPR RI di ruang rapat paripurna, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2018),

Namun demikian, anggaran pemindahan ibu kota ternyata tidak masuk ke dalam Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangan. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Pemindahan ibu kota kami tidak memasukkan di dalam RAPBN 2020 karena prosesnya berjalan dalam perencanaan dan itu akan bergantung dari design akhir," ujar Sri Mulyani.




Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengingatkan ada perbedaan persepsi di masyarakat terkait rencana pemindahan ibu kota dari sisi ongkos.

"Yang tepat kebutuhan investasi, bukan anggaran. Investasi bisa dari APBN, BUMN, APBD. Yang tepat kebutuhan investasi secara total untuk tahap pertama adalah Rp 485 triliun kebutuhan investasi," kata Bambang.

Menurut dia, pada tahun depan, perencanaan pemindahan ibu kota masih akan menggunakan anggaran dari kementerian. Sebab, semua masih dalam taraf perencaaan seperti persiapan masterplan, status hukum, dan undang-undang.

"Dan itu sebenarnya sudah diantisipasi di Bappenas maupun Kementerian PUPR. Sudah diamankan," ujar Bambang.

[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading