Ongkos Pemindahan Ibu Kota RI: Bisa Rp 466 T, Bisa Rp 323 T
Fikri Muhammad, CNBC Indonesia
26 June 2019 15:19
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menggelar Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, and Beautiful di Jakarta, Rabu (26/6/2019). Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan dampak ekonomi dan skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara.
"Banyak sekali pertanyaan ibu kota mesti pindah dan keluar Jawa. Karena waktu rapat terbatas (yang dipimpin Presiden Joko Widodo), kami (Kementerian PPN/Bappenas) mengajukan tiga opsi, yaitu tetap di Jakarta, membangun government district, atau pindah ke luar Jawa," ujarnya.
Terdapat sejumlah alasan yang membuat ibu kota harus pindah ke luar Jawa. Pertama, 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kedua, kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap PDB nasional paling tinggi (58,49%) dibandingkan pulau-pulau lain, dan krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur.
Nah untuk pembiayaan, Bambang menjelaskan ada dua skenario. Skenario pertama dengan nilai Rp 466 triliun, sedangkan skenario kedua Rp 323 triliun. Perinciannya dapat dilihat di bawah ini:
Lebih lanjut, Bambang mengatakan, pembiayaan itu akan bersumber dari empat pihak, yaitu APBN, BUMN, KPBU, dan swasta. Menurut dia, APBN akan difokuskan untuk infrastruktur pelayanan dasar hingga pembangunan Istana Negara.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Bangun Ibu Kota Baru, Cukupkah Satu Periode Pemerintahan?
"Banyak sekali pertanyaan ibu kota mesti pindah dan keluar Jawa. Karena waktu rapat terbatas (yang dipimpin Presiden Joko Widodo), kami (Kementerian PPN/Bappenas) mengajukan tiga opsi, yaitu tetap di Jakarta, membangun government district, atau pindah ke luar Jawa," ujarnya.
Terdapat sejumlah alasan yang membuat ibu kota harus pindah ke luar Jawa. Pertama, 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kedua, kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap PDB nasional paling tinggi (58,49%) dibandingkan pulau-pulau lain, dan krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur.
Nah untuk pembiayaan, Bambang menjelaskan ada dua skenario. Skenario pertama dengan nilai Rp 466 triliun, sedangkan skenario kedua Rp 323 triliun. Perinciannya dapat dilihat di bawah ini:
 Foto: Estimasi Pembiayaan Ibu Kota (CNBC Indonesia/Fikri Muhammad) |
 Foto: Estimasi Pembiayaan Ibu Kota (CNBC Indonesia/Fikri Muhammad) |
Lebih lanjut, Bambang mengatakan, pembiayaan itu akan bersumber dari empat pihak, yaitu APBN, BUMN, KPBU, dan swasta. Menurut dia, APBN akan difokuskan untuk infrastruktur pelayanan dasar hingga pembangunan Istana Negara.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Bangun Ibu Kota Baru, Cukupkah Satu Periode Pemerintahan?
Most Popular