Sering Disebut Biang Kerok Defisit, ESDM Curhat Neraca Gas RI

News - Anastasia Arvirianty , CNBC Indonesia
16 August 2019 19:09
Sering Disebut Biang Kerok Defisit, ESDM Curhat Neraca Gas RI Foto: Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto (CNBC Indonesia/Anastasia Arvirianty)
Jakarta, CNBC Indonesia - Neraca dagang Indonesia kembali mengalami defisit pada Juli 2019 sebesar US$ 60 juta. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, penyebabnya lagi-lagi karena impor migas masih tinggi, tak sebanding dengan ekspor sehingga menyebabkan defisit.

Menanggapi hal tersebut, Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto pun buka suara. Ia menjelaskan, bisa saja ekspornya meningkat dan neraca perdagangan migas mengalami surplus, caranya dengan mengekspor komoditas migas.




Namun, banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk mendorong ekspor gas. Salah satunya yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang di dalamnya menyebut, sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi modal pembangunan nasional.

"Kita gunakan gas untuk domestik sebagai modal pembangunan, ciptakan lapangan kerja, agar sektor yang lain tidak impor," kata Djoko di Gedung Migas, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Adapun, bahan bakar gas ini digunakan untuk banyak industri, mulai dari pembuatan pupuk, hingga petrokimia.

"Kalau hanya melulu ingin perbaiki neraca perdagangan ya sudah semua gas kita ekspor saja, tapi hasilnya apa kalau semua gas diekspor? Pabrik pupuk tutup, pupuknya impor semua, pabrik petrokimia tutup karena bahan bakunya gas, akhirnya produk petrokimia kita impor, mau begitu?" ujar Djoko.

Akhirnya, lanjut Djoko, kondisi tersebut akan menyebabkan banyak lapangan kerja yang hilang, kemudian pembangunan jaringan gas (jargas) yang terhenti karena tak ada lagi pasokan gas.

"Kalau (gas) diekspor, ada lapangan kerja tidak buat yang bangun pipa? Ada tidak lapangan kerja orang gali-gali pipa untuk jargas? Menganggur semua," tambahnya.

Di sisi lain, neraca migas juga bisa positif dengan berhenti impor bahan bakar. Tapi tentu ada konsekuensinya.

"LPG kita impor, bensin impor, tapi kan apa LPG kita setop impornya, ganti lagi kayu bakar, ganti lagi minyak tanah?" kata Djoko lagi.

Sehingga, tentu saja semua itu bukan solusi yang ditawarkan. Dia mengatakan, Kementerian ESDM tengah berupaya mengontrol impor migas, salah caranya dengan memanfaatkan kompor listrik.

"Kita kan sekarang lagi berupaya ke kompor listrik," jelasnya.

Di samping itu, ada program B20 yang akan loncat ke B30 dan B50, serta secara bertahap akan loncat lagi ke B100. Ini akan mengarungi impor solar karena digantikan oleh biodiesel yang diproduksi dalam negeri.

"Gini, kalau migas, kalau yang jelek kami lagi berupaya. Bensin walaupun kita impornya tinggi tapi kan upaya negara ini subsidinya kami alihkan untuk pembangunan yang lain, kesehatan dan sebagainya kan juga bertahap agar berhasil," imbuh Djoko.

Untuk itu, pihaknya ingin agar dipahami bahwa sektor migas ini tidak bisa serta-merta diekspor untuk menambal defisit. Pasalnya dalam negeri juga bergantung dengan komoditas tersebut.

"Kebijakan sektor kita bahwa energi itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, untuk modal pembangunan. Nah ini kita lakukan konsisten," pungkas Djoko.

[Gambas:Video CNBC] (gus)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading