Terungkap, Ini Skema Peleburan Kementerian Jokowi Periode II
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
15 August 2019 15:34
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang untuk melebur sejumlah nomenklatur kementerian dan lembaga pada kabinet jilid dua pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.
Meskipun belum secara detail menjelaskan kepada publik, perlahan tapi pasti rencana Jokowi untuk menggabungkan sejumlah kementerian dan lembaga mulai terungkap.
"Saya dengar [kementerian] perdagangan [dan] industri yang akan [dilebur]. [kementerian] luar negeri dikasih tugas negosiasi ekspor kita," kata Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi di kompleks kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).
"Saya dengar juga ada rencana mengenai BKPM jadi satu dengan kreatif dan lain-lain. Juga ada rencana pertanahan dan kehutanan," sambung Sofjan.
Sofjan memahami, rencana melebur kementerian dan lembaga tak lepas dari masalah ekonomi yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dikeluhkan oleh kepala negara.
Kinerja investasi dan ekspor yang loyo, memang kerap kali membuat Jokowi melontarkan wacana untuk menggabungkan nomenklatur terkait untuk memaksimalkan potensi yang ada.
"Karena kebanyakan yang ngurus juga tidak efisien. Tadi banyak sekali department mengurus UKM. Tak efisien. Saya pikir rencana pak Jokowi harus kita dukung," tegasnya.
Menurut Sofjan, penggabungan nomenklatur memang diperlukan untuk mengantisipasi faktor-faktor yang selama ini menghambat perekonomian, di tengah dinamika ketidakpastian global.
"Kita harus gerak cepat. Situasi ekonomi kita ini susah sekali loh. Kita harus kerja keras bersatu menghadapi ke depan bersama," kata Sofjan.
(dru) Next Article Kabinet Baru Jokowi: 34 Menteri, Pengumuman Tak Harus Oktober
Meskipun belum secara detail menjelaskan kepada publik, perlahan tapi pasti rencana Jokowi untuk menggabungkan sejumlah kementerian dan lembaga mulai terungkap.
"Saya dengar [kementerian] perdagangan [dan] industri yang akan [dilebur]. [kementerian] luar negeri dikasih tugas negosiasi ekspor kita," kata Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi di kompleks kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Sofjan memahami, rencana melebur kementerian dan lembaga tak lepas dari masalah ekonomi yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dikeluhkan oleh kepala negara.
Kinerja investasi dan ekspor yang loyo, memang kerap kali membuat Jokowi melontarkan wacana untuk menggabungkan nomenklatur terkait untuk memaksimalkan potensi yang ada.
"Karena kebanyakan yang ngurus juga tidak efisien. Tadi banyak sekali department mengurus UKM. Tak efisien. Saya pikir rencana pak Jokowi harus kita dukung," tegasnya.
Menurut Sofjan, penggabungan nomenklatur memang diperlukan untuk mengantisipasi faktor-faktor yang selama ini menghambat perekonomian, di tengah dinamika ketidakpastian global.
"Kita harus gerak cepat. Situasi ekonomi kita ini susah sekali loh. Kita harus kerja keras bersatu menghadapi ke depan bersama," kata Sofjan.
(dru) Next Article Kabinet Baru Jokowi: 34 Menteri, Pengumuman Tak Harus Oktober
Most Popular