Ada Kementerian Investasi, Isu Reshuffle Menggema Liar!

Chandra Asmara, CNBC Indonesia
09 April 2021 18:34
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)
Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)

Jakarta,CNBC Indonesia - Isu kocok ulang kabinet (reshuffle) kembali mengemuka pasca, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati rencana pemerintah merombak dan menambah nomenklatur baru di pemerintahan.

Nomenklatur yang dimaksud adalah penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, serta membentuk Kementerian Investasi.

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengatakan perombakan kabinet sejatinya tidak terelakkan, menyusul adanya perubahan nomenklatur.

"Kita tunggu saja," kata Hendrawan singkat saat dihubungi, Jumat (9/4/2021).



Hendrawan menjelaskan dalam Surat Presiden (Surpres) yang diserahkan kepada parlemen, Jokowi tidak merinci rencana peleburan dan pembentukan kementerian yang baru.

"Karena perubahan-perubahan tersebut sesungguhnya merupakan hak prerogatif presiden, yang aturannya sudah ada dalam UU 39/2008 tentang Kementerian Negara," kata Hendrawan.

Sebagai gambaran, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Nadiem Makarim. Sementara itu, Kementerian Riset dan Tekonologi dipimpin oleh Bambang Brodjonegoro.

Jika kedua kementerian tersebut dilebur, maka hanya akan ada satu orang yang akan memimpin instansi.

Pun demikian, rencana membentuk Kementerian Investasi. Persoalan investasi, saat ini berada di ranah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.



Namun, belum diketahui secara pasti apakah Kementerian Investasi nantinya akan menggantikan peran BKPM secara utuh.

CNBC Indonesia telah meminta konfirmasi terkait rencana reshuffle kepada pihak Istana Kepresidenan. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman tidak menjawab pertanyaan terkait hal ini.

Demikian pula Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Saat ditemui di Gedung Bina Graha, Moeldoko bahkan menyebut belum mengetahui secara jelas rencana penambahan dan peleburan nomenklatur.

"Saya yang belum jelas. Jangan tanya saya. Daripada salah. Nanti dulu sabar," kata Moeldoko.


(wed/wed)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tanggapi Kabar Reshuffle, Luhut: Tanya ke Istana!

Tags


Related Articles
Recommendation
Most Popular