Periode II Jokowi Butuh Rp2.000 T Buat Infrastruktur, Mampu?
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
14 August 2019 15:53
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan total kebutuhan penyediaan infrastruktur selama 2020-2024 sebesar Rp 2.058 triliun. Dari jumlah tersebut, sebagian besar masih membutuhkan kontribusi dari swasta.
Kemampuan APBN 2020 - 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30% atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan. "Itu untuk jalan, SDA [sumber daya air], housing dan seterusnya," kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, di kantornya, Rabu (14/8/2019).
Dari beragam infrastruktur, porsi perumahan masih menyisakan pekerjaan rumah. Sejauh ini proyek penyediaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih banyak mengandalkan APBN.
Ke depan, penyediaan rumah mulai menggaet swasta. "Di antaranya yang di-develop oleh swasta untuk housing yang paling besar porsinya," urainya.
Dari total kebutuhan infrastruktur ini, Eko mengaku pihaknya belum memperhitungkan rencana pemindahan ibu kota. Pasalnya, visium 2020-2024 sebesar Rp2.058 triliun itu dirancang sebelum wacana ibu kota baru mencuat.
"Jadi target Rp 2.000 sekian triliun itu tadi adalah dalam rangka mengejar ketertinggalan infrastruktur di Indonesia. Pada saat visium itu dibuat, memang belum ada ibu kota baru," tandasnya.
Mengenai kebutuhan infrastruktur ibu kota baru, terutama untuk perumahan, dia masih menunggu kepastian rencana pemindahan ibu kota. Secara resmi, saat ini memang lokasi ibu kota baru belum diputuskan.
"Jadi kalau ada ibu kota baru nanti kita tambahkan, atau kita shift yang tadinya untuk masyarakat di lokasi lain menjadi di lokasi ibu kota baru, kira kira seperti itu," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Proyek Infrastruktur Rp 6.000 T Pemerintah Tetap Lanjut
Kemampuan APBN 2020 - 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30% atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan. "Itu untuk jalan, SDA [sumber daya air], housing dan seterusnya," kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, di kantornya, Rabu (14/8/2019).
Dari beragam infrastruktur, porsi perumahan masih menyisakan pekerjaan rumah. Sejauh ini proyek penyediaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih banyak mengandalkan APBN.
Ke depan, penyediaan rumah mulai menggaet swasta. "Di antaranya yang di-develop oleh swasta untuk housing yang paling besar porsinya," urainya.
Dari total kebutuhan infrastruktur ini, Eko mengaku pihaknya belum memperhitungkan rencana pemindahan ibu kota. Pasalnya, visium 2020-2024 sebesar Rp2.058 triliun itu dirancang sebelum wacana ibu kota baru mencuat.
"Jadi target Rp 2.000 sekian triliun itu tadi adalah dalam rangka mengejar ketertinggalan infrastruktur di Indonesia. Pada saat visium itu dibuat, memang belum ada ibu kota baru," tandasnya.
Mengenai kebutuhan infrastruktur ibu kota baru, terutama untuk perumahan, dia masih menunggu kepastian rencana pemindahan ibu kota. Secara resmi, saat ini memang lokasi ibu kota baru belum diputuskan.
"Jadi kalau ada ibu kota baru nanti kita tambahkan, atau kita shift yang tadinya untuk masyarakat di lokasi lain menjadi di lokasi ibu kota baru, kira kira seperti itu," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Proyek Infrastruktur Rp 6.000 T Pemerintah Tetap Lanjut
Most Popular