Program 1 Juta Rumah Jilid II Cuma Targetkan 3,9 Juta Unit
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
14 August 2019 14:14
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan bangun 3,9 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) selama 2020-2024 atau periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Jumlah ini lebih rendah dari target periode I atau 2014-2019 yang mencapai 5 juta unit.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengaku bahwa porsi APBN hanya mampu menopang 20-30% dari total target pembangunan 3,9 juta unit. Total anggaran yang dibutuhkan untuk membangunnya mencapai Rp 780 triliun.
"Ketersediaan APBN hanya mampu mencukupi 30% dari total kebutuhan investasi. Sekitar 70% sisanya kita harapkan dari kerja sama dengan swasta," ungkapnya dalam Workshop Public Private Partnership (PPP) for Affordable Housing di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).
Ia menegaskan, diperlukan alternatif pengembangan penyediaan perumahan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Langkah itu harus dilakukan demi menambal sederet kekurangan.
Saat ini, selisih antara kebutuhan dengan ketersediaan perumahan mencapai 7,6 juta unit. Dengan target pembangunan tambahan, maka pada 2024 diharapkan ada penurunan backlog atau rumah pasok rumah MBR sebanyak 5 juta unit. Angka backlog memang berbeda-beda, tapi diperkirakan mencapai 13 juta unit.
"Intinya adalah kalau dengan adanya skema KPBU ini maka gap, backlog bisa lebih dicapai pengurangannya dibandingkan skema yang konvensional ini," imbuhnya.
Sebelumnya pemerintah menargetkan Program Sejuta Rumah pada periode 2015-2019 sebanyak 5 juta unit. Namun, kenyataannya target itu dipastikan bakal tak tercapai, hanya terealisasi 94%.
"Capaian program Sejuta Rumah status per 5 Agustus 2019 mencapai angka 735.547 unit. Jadi kita punya target tahun 2019 untuk mendongkrak kekurangan dari total akumulatif menjadi 5 juta unit. Kita bisa capai kurang lebih 4,79 juta atau 94% dari total target. Jadi kurangnya tidak terlalu banyak," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi A. Hamid dalam keterangan resminya, Sabtu (10/8)
(hoi/hoi) Next Article Pak Jokowi, 5 Tahun Program Sejuta Rumah Tak Capai Target Nih
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengaku bahwa porsi APBN hanya mampu menopang 20-30% dari total target pembangunan 3,9 juta unit. Total anggaran yang dibutuhkan untuk membangunnya mencapai Rp 780 triliun.
"Ketersediaan APBN hanya mampu mencukupi 30% dari total kebutuhan investasi. Sekitar 70% sisanya kita harapkan dari kerja sama dengan swasta," ungkapnya dalam Workshop Public Private Partnership (PPP) for Affordable Housing di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).
Ia menegaskan, diperlukan alternatif pengembangan penyediaan perumahan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Langkah itu harus dilakukan demi menambal sederet kekurangan.
Saat ini, selisih antara kebutuhan dengan ketersediaan perumahan mencapai 7,6 juta unit. Dengan target pembangunan tambahan, maka pada 2024 diharapkan ada penurunan backlog atau rumah pasok rumah MBR sebanyak 5 juta unit. Angka backlog memang berbeda-beda, tapi diperkirakan mencapai 13 juta unit.
"Intinya adalah kalau dengan adanya skema KPBU ini maka gap, backlog bisa lebih dicapai pengurangannya dibandingkan skema yang konvensional ini," imbuhnya.
Sebelumnya pemerintah menargetkan Program Sejuta Rumah pada periode 2015-2019 sebanyak 5 juta unit. Namun, kenyataannya target itu dipastikan bakal tak tercapai, hanya terealisasi 94%.
(hoi/hoi) Next Article Pak Jokowi, 5 Tahun Program Sejuta Rumah Tak Capai Target Nih
Most Popular