Ekspor Hingga Manufaktur RI Vs Vietnam, Siapa Pemenang?

News - Putu Agus Pransuamitra, CNBC Indonesia
13 August 2019 15:45
Data di atas kertas, Vietnam jauh lebih unggul dari Indonesia soal kinerja manufaktur hingga ekspor kala terjadi perang dagang.
Indonesia perlu belajar dari Vietnam untuk mendongkrak ekspor dengan barang manufaktur. Hal ini tentunya sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan berakhirnya menggantungkan pada era komoditas barang mentah, "Kejayaan minyak dan kayu sudah selesai, kejayaan komoditi SDA sudah hampir selesai" 

Berdasarkan persentasi BI dengan tema "Economic Transformation Policy for Manufacturing Development" pada Senin 12 Agustus, salah satu masalah yang dihadapi Indonesia adalah tingginya rasio Incremental Capital Output Ratio ( ICOR ). 

ICOR merupakan rasio antara investasi di tahun yang lalu dengan pertumbuhan output regional. ICOR bisa menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin tinggi nilai ICOR semakin tidak efisien suatu negara untuk investasi.




Data dari persentasi BI menunjukkan ICOR Indonesia di tahun 2018 sebesar 6,3%, jauh lebih tinggi dari Vietnam 4,31%. 

Dengan tingkat ICOR sebesar 6,3% pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia di tahun 2018 sebesar 5,17%, sementara Vietnam dengan ICOR 4,31% mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,08%. 

Nilai ICOR yang efisien, secara umum berada di kisaran 3%-4%, yang artinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) 1% di suatu negara, dibutuhkan tambahan investasi hingga 3%-4%. 

Semakin kecil nilai ICOR, mengindikasikan efisiensi dalam proses investasi, sebaliknya nilai ICOR yangsemakin besar menggambarkan tingginya inefisiensi investasi. 

Indonesia sudah memiliki modal barang mentah yang bisa diolah untuk memberikan nilai tambah. Batubara misalnya, ekspor terbesar Indoensia ini bisa diolah untuk memberikan nilai tambah. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, akhir tahun lalu mengatakan batu bara bisa digunakan lebih baik daripada dijual hanya secara mentah. 

"Perspektif internasional sekarang sudah tidak ada lagi coal company, yang ada coal energy company, karena batu baranya itu bisa dikonversi ke bentuk lain. Batu bara harus ada konversinya nilai tambahnya," kata Jonan dalam acara International Energy Agency Coal Forecast 2023 di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (18/12/2018) sebagaimana dikutip detik.com.

Batu bara dikatakan bisa dikonversi menjadi bahan bakar avtur seperti yang ada di China. "Jika kita ke China, mereka punya konversi batu bara jadi jet fuel (bahan bakar pesawat). Dia bisa ubah (batu bara) jadi avtur buat bahan bakar pesawat terbang sehingga kompetisinya makin kuat," katanya. 

Selain itu wacana B50 yang dimunculkan Presiden Jokowi juga bisa memberikan nilai tambah bagi CPO. Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, sehingga memiliki bahan baku yang melimpah untuk bisa dimanfaatkan. 

"Saya ingin kurangi ketergantungan pada energi fossil dan paling penting kurangi impor minyak. Kalkulasi kala kita konsisten B20 ini, kita bisa hemat kurang lebih US$ 5,5 miliar per tahun. Ini angka yang gede banget," ujar Jokowi, dijumpai usai Rapat Terbatas soal evaluasi pelaksanaan mandatory biodiesel di kantornya, Senin (12/8/2019).

Melihat angka tersebut, Jokowi pun ingin B20 buru-buru pindah ke B30 di 2020 mendatang. "Dan selanjutnya di akhir 2020 sudah loncat lagi ke B50," kata dia. 

Tidak hanya memberi nilai tambah, pengolahan minyak sawit menjadi B30 dan B50 tentunya juga dapat mengurangi beban impor migas, dan tentunya bisa lebih meringankan beban neraca Transaksi Berjalan.

Pembangunan smelter juga bisa digenjot lagi untuk memberikan nilai lebih bagi produk logam.

Memang sudah sepatutnya pemerintah membuat industri manufaktur bergairah lagi, guna menggenjot ekspor yang memberikan nilai tambah dan tidak lagi mengandalkan komoditas mentah. 

Guna meningkatkan ekspor dan memperbaiki Transaksi Berjalan, sektor manufaktur harus digairahkan kembali. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur harus diberi insentif yang bisa mendorong mereka untuk memasarkan produknya di luar negeri.



Cara yang paling mudah adalah dengan memberikan insentif fiskal. Selama ini, insentif fiskal yang diberikan pemerintah berupa tax holiday dan tax allowance bisa dibilang tidak maksimal, bahkan hampir tak ada dampaknya sama sekali.

Untuk periode 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyatakan bahwa tak ada satupun perusahaan yang mengajukan diri untuk mendapatkan tax allowance dan tax holiday. 

Ternyata hal tersebut terjadi akibat persyaratannya terlalu sulit dipenuhi. Pemerintah seakan tak tulus memberikan insentif bagi pengusaha. 

Kini, Jokowi diketahui telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 Tahun 2019. Ini merupakan aturan 'Super Deductible Tax' atau pengurangan pajak di atas 100%. PP Ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2019 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan.

Poin baru dalam aturan ini adalah fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu, demikian dikutip CNBC Indonesia dari PP Nomor 45 Tahun 2019, Selasa (9/7/2019).

Namun, kalau peraturan turunan dari PP yang diteken Jokowi itu masih saja sulit dipenuhi persyaratannya, hasilnya akan sama saja. Sektor manufaktur akan tetap tak bergairah dan permasalahan bernama defisit transaksi berjalan alias current account deficit (CAD) tak akan bisa diatasi.

TIM RISET CNBC INDONESIA
(pap/pap)
HALAMAN :
1 2 3
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading