JK: Tantangan Indonesia Adalah Pemerataan Pendapatan
Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
07 August 2019 15:07
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah berencana mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama yang masih dalam pipeline. Untuk itu pemerintah akan memudahkan investasi swasta untuk melancarkan rencana ini.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pertumbuhan ekonomi akan bertumpu pada investasi dan ekspor. Untuk itu upaya yang dilakukan pemerintah yakni memperbesar pasar dengan mempercepat Free Trade Agreement (FTA), terutama dengan negara yang berpotensi.
JK menyatakan Indonesia harus segera menyelesaikan perundingan FTA yang ada, agar ekspor tidak mandek. Bahkan semua perundingan ditargetkan bisa rampung pada akhir tahun ini.
"Peran swasta dunia perbankan punya andil 82% pemerintah hanya 18%. Walaupun anggaran pemerintah Rp 2200 triliun itu biaya rutin, bayar gaji, bayar bunga, itu ga punya dampak tinggi pada pertumbuhan," kata JK, Rabu (7/8/2019).
Investasi sebenarnya menurut JK adalah yang dilakukan pihak swasta, dan tugas pemerintah adalah membangun infrastruktur untuk memudahkan investasi.
Meski masuk pada negara G20, JK mengatakan Indonesia masih memiliki tantangan pemerataan pendapatan. Jika dilihat dari kekayaan menurutnya masih ada ketimpangan pendapatan, untuk itu yang harus menjadi fokus adalah pemerataan pendapatan, bukan lagi meningkatkan kekayaan.
"Ini jadi tantangan kita dewasa ini. Ada di dua sisi paham berbeda proteksionis dan liberal, belum lagi ada brexit, kemudian konflik antara Korea dan Jepang. Pasti ada dampak, biasanya 3-6 bulan," kata JK.
Hal ini mengakibatkan perubahan bisnis, bahkan perusahaan multinasional. Indonesia menurut JK harus menggali kekuatan diri sendiri, terutama dengan besarnya pasar yang dimiliki. Pasar yang besar ini bisa jadi potensi jika ada lapangan kerja dan pendapatan, serta kenaikan ekspor.
(dob) Next Article Bank Mandiri Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Detik Network
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pertumbuhan ekonomi akan bertumpu pada investasi dan ekspor. Untuk itu upaya yang dilakukan pemerintah yakni memperbesar pasar dengan mempercepat Free Trade Agreement (FTA), terutama dengan negara yang berpotensi.
JK menyatakan Indonesia harus segera menyelesaikan perundingan FTA yang ada, agar ekspor tidak mandek. Bahkan semua perundingan ditargetkan bisa rampung pada akhir tahun ini.
"Peran swasta dunia perbankan punya andil 82% pemerintah hanya 18%. Walaupun anggaran pemerintah Rp 2200 triliun itu biaya rutin, bayar gaji, bayar bunga, itu ga punya dampak tinggi pada pertumbuhan," kata JK, Rabu (7/8/2019).
Investasi sebenarnya menurut JK adalah yang dilakukan pihak swasta, dan tugas pemerintah adalah membangun infrastruktur untuk memudahkan investasi.
Meski masuk pada negara G20, JK mengatakan Indonesia masih memiliki tantangan pemerataan pendapatan. Jika dilihat dari kekayaan menurutnya masih ada ketimpangan pendapatan, untuk itu yang harus menjadi fokus adalah pemerataan pendapatan, bukan lagi meningkatkan kekayaan.
"Ini jadi tantangan kita dewasa ini. Ada di dua sisi paham berbeda proteksionis dan liberal, belum lagi ada brexit, kemudian konflik antara Korea dan Jepang. Pasti ada dampak, biasanya 3-6 bulan," kata JK.
Hal ini mengakibatkan perubahan bisnis, bahkan perusahaan multinasional. Indonesia menurut JK harus menggali kekuatan diri sendiri, terutama dengan besarnya pasar yang dimiliki. Pasar yang besar ini bisa jadi potensi jika ada lapangan kerja dan pendapatan, serta kenaikan ekspor.
(dob) Next Article Bank Mandiri Lakukan Kunjungan Persahabatan ke Detik Network
Most Popular