Dana Pendidikan 20% APBN, Kualitas Output Kok Kalah Bersaing?

News - Arif Gunawan, CNBC Indonesia
03 August 2019 08:04
Satu dekade berlalu sejak negeri ini menggelontorkan seperlima APBN ke sektor ini. Hasilnya?
Memang benar bahwa pemerintah telah berinvestasi besar-besaran di bidang pendidikan dengan mengalokasikan seperlima anggaran negara selama 10 tahun terakhir. Namun, harus disadari bahwa belanja itu banyak mengalir ke fasilitas fisik dan penunjang.

Data Rekapitulasi Nasional BOS SD per triwulan I menunjukkan bahwa dana BOS terfokus untuk membiayai proyek fisik dan fasilitas penunjang operasonal sekolah seperti operasional aktivitas mengajar, perawatan fisik, dll.





Jika mengacu pada PISA, maka terlihat bahwa gelontoran dana tersebut selama 1 dekade terakhir ternyata tidak banyak membuat kualitas output pendidikan Indonesia semakin kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Artinya, persoalan bukan lagi di ranah fisik semata.

Di satu sisi, aspek fisik memang tetap perlu dibangun mengingat banyak kondisi sekolah yang masih memprihatinkan. Namun, berhenti di aspek fisik adalah kesalahan besar mengingat aspek sistemis yang tidak atau belum tergarap di tengah kucuran dana triliunan rupiah selama 10 tahun terakhir ini.


Aspek sistemik tersebut tentunya bersifat soft-structure, yang selama ini belum digarap lewat dana APBN. Apa itu? Kurikulum. Ruh pendidikan yang progresif dan sesuai tuntutan zaman terletak pada kurikulum dan kapasitas pengajar agar murid tidak hanya menjadi penghafal bahan pelajaran, tetapi juga berlogika dan berpikir sesuai dengan tuntutan global kekinian.

Namun sayangnya, sasaran penggunaan dana APBN di Kemdikbud sejauh ini memang lebih pada upaya membangun fasilitas fisik pendidikan dan penyediaan tenaga penunjang seperti guru. Ini bisa dilihat dari sasaran target yang terfokus pada aspek-aspek penunjang pendidikan.
Dana Pendidikan 20% APBN, Kualitas Output Kok Kalah Bersaing?Foto: Sumber: Kemdikbud
Untuk itu, mari kita simak laporan Lowy Institute yang menyorot soal buruknya sistem pendidikan Indonesia. Berjudul “Beyond access: Making Indonesia’s education system work”, laporan itu menilai problem sistem pendidikan Indonesia terkait dengan “politik dan kuasa”.

“Tantangan terbesar Indonesia terkait dengan pendidikan tidak lagi pada memperbaiki akses pendidikan, melainkan juga memperbaiki kualitasnya,” tulis laporan yang dirilis di Sydney, Australia tersebut.

Indonesia, baru menyelesaikan persoalan pertama pendidikan yakni: dana. Tiga persoalan lain masih menghadang: kualitas tenaga pengajar, minimnya insentif bagi pengajar menciptakan teknik ajar dan riset berkualitas, serta buruknya manajemen institusi pendidikan.


Pada tahun yang sama ketika pemerintah menganggarkan 20% APBN untuk pendidikan, mereka mendudukan sekolah negeri di “kasta rendah”, dengan mengenalkan ‘sekolah internasional’ yang kurikulumnya menganut standar OECD dan diizinkan mematok tarif jauh lebih tinggi.

Pertanyaannya cuma satu: bukankah seharusnya standar internasional OECD itu diterapkan di semua sekolah negeri, jika kita ingin benar-benar mencetak murid berkualitas dan berdaya saing internasional?

TIM RISET CNBC INDONESIA


(ags/ags)
HALAMAN :
1 2 3
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading