Tancap Gas! Pindah Ibu Kota Dibahas di Balikpapan Bulan Depan
25 July 2019 15:22
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah pusat berencana akan kembali membahas perihal rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan. Pembahasan akan dilakukan pada Senin, 5 Agustus mendatang di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang mendapat undangan dari Kepala Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro untuk menjadi pembicara utama dalam pertemuan.
"Kita diminta bagaimana persiapan daerah, pasti siap. Dan bagaimana kondisi lingkungan hidup [di Kaltim]. Kita bahas mengenai kesiapan masyarakat, kita jelaskan," kata Isran Noor usai Rapat Koordinasi Nasional (RPN) di Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Isran Noor menambahkan pihaknya siap saja bila Kaltim ditunjuk sebagai ibu kota yang baru. Isran juga menyebut sudah menawarkan Kawasan Bukit Soeharto untuk menjadi pusat pemerintahan. Namun, keputusannya belum diputuskan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi.
"Soal Ibu Kota negara itu soal bangsa. Kalau negara telah memutuskan di mana pun saya siap. Jadi negara siapapun tidak boleh bicara soal mahalnya. Nanti tanggal 5 nanti dibahas," jelasnya.
Isran mengatakan Presiden Jokowi sudah melakukan pengecekan ke lokasi pada Bulan Juni lalu. Kala itu, Isran tidak mendampingi Jokowi karena sedang berada di luar negeri, tepatnya dinas ke Kolombia.
Jokowi dikabarkan sudah bertandang ke Kaltim sebanyak tiga kali. Mengenai itu, Isran tidak menjawab. Ia hanya memastikan tidak ada lobi-lobi politik dalam hal ini.
"Ya pokoknya...mudah-mudahan saja. Ini kepentingan negara, bukan kepentingan politik. Saya tidak akan lobi. Ini untuk negara. Kita mendengar dan taat," imbuhnya.
Menurut Isran pemindahan ibu kota ini bisa selesai dalam jangka waktu lima tahun. Tahun pertama, kata Isran, mungkin akan mulai dengan desain kemudian tender.
"Tidak sampai [10 tahun]. 5 tahun sudah bisa. Kita menyiapkan infrastruktur. Itu urusan negara. Saya tidak tahu itu," tutupnya.
Pemerintah sudah bulat akan menggeser Ibu Kota keluar dari Pulau Jawa. Pasalnya, dalam bab arah kebijakan dan strategi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan jelas disebut bahwa pengembangan rencana pemindahan ibukota ke luar Pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi.
Pemerataan ekonomi memang menjadi isu penting dibalik pemindahan Ibu Kota. Sudah terlalu lama pembangunan Indonesia terpusat di Pulau Jawa.
(hoi/hoi)
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang mendapat undangan dari Kepala Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro untuk menjadi pembicara utama dalam pertemuan.
"Kita diminta bagaimana persiapan daerah, pasti siap. Dan bagaimana kondisi lingkungan hidup [di Kaltim]. Kita bahas mengenai kesiapan masyarakat, kita jelaskan," kata Isran Noor usai Rapat Koordinasi Nasional (RPN) di Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Isran Noor menambahkan pihaknya siap saja bila Kaltim ditunjuk sebagai ibu kota yang baru. Isran juga menyebut sudah menawarkan Kawasan Bukit Soeharto untuk menjadi pusat pemerintahan. Namun, keputusannya belum diputuskan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi.
"Soal Ibu Kota negara itu soal bangsa. Kalau negara telah memutuskan di mana pun saya siap. Jadi negara siapapun tidak boleh bicara soal mahalnya. Nanti tanggal 5 nanti dibahas," jelasnya.
Isran mengatakan Presiden Jokowi sudah melakukan pengecekan ke lokasi pada Bulan Juni lalu. Kala itu, Isran tidak mendampingi Jokowi karena sedang berada di luar negeri, tepatnya dinas ke Kolombia.
Jokowi dikabarkan sudah bertandang ke Kaltim sebanyak tiga kali. Mengenai itu, Isran tidak menjawab. Ia hanya memastikan tidak ada lobi-lobi politik dalam hal ini.
"Ya pokoknya...mudah-mudahan saja. Ini kepentingan negara, bukan kepentingan politik. Saya tidak akan lobi. Ini untuk negara. Kita mendengar dan taat," imbuhnya.
Menurut Isran pemindahan ibu kota ini bisa selesai dalam jangka waktu lima tahun. Tahun pertama, kata Isran, mungkin akan mulai dengan desain kemudian tender.
"Tidak sampai [10 tahun]. 5 tahun sudah bisa. Kita menyiapkan infrastruktur. Itu urusan negara. Saya tidak tahu itu," tutupnya.
Pemerintah sudah bulat akan menggeser Ibu Kota keluar dari Pulau Jawa. Pasalnya, dalam bab arah kebijakan dan strategi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan jelas disebut bahwa pengembangan rencana pemindahan ibukota ke luar Pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi.
Pemerataan ekonomi memang menjadi isu penting dibalik pemindahan Ibu Kota. Sudah terlalu lama pembangunan Indonesia terpusat di Pulau Jawa.
(hoi/hoi)
