Eksklusif
Jokowi Tak Main-main, Ibu Kota Bakal Pindah!
25 July 2019 12:26
Jakarta, CNCB Indonesia - Salah satu megaproyek pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024 adalah pemindahan Ibu Kota dari Jakarta.
Hal itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 edisi revisi bulan Juni 2019 yang dikutip CNBC Indonesia, Kamis (25/7/2019).
Dalam RPJMN tersebut, proyek Pemindahan Ibukota Negara berada dalam program Prioritas Nasional nomor dua, yaitu Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
Proyek tersebut rencananya akan berdurasi 5 tahun (2020-2024) yang mana sepanjang kepemimpinan Jokowi.
Perkiraan alokasi dana yang dibutuhkan pemerintah untuk melancarkan pemindahan Ibu Kota mencapai Rp 83,8 triliun. Sumber pendanaan proyek ini nantinya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Swasta.
Alokasi dana ini tampaknya hanya untuk tahap awal, karena Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono pernah menyebut jumlah dana yang dibutuhkan untuk memindahkan Ibukota mencapai lebih dari Rp 400 triliun.
Selain itu, pemerintah tampaknya sudah bulat akan menggeser Ibu Kota keluar dari Pulau Jawa. Pasalnya, dalam bab arah kebijakan dan strategi, dengan jelas disebut bahwa pengembangan rencana pemindahan ibukota ke luar Pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi.
Pemerataan ekonomi memang menjadi isu penting dibalik pemindahan Ibu Kota. Sudah terlalu lama pembangunan Indonesia terpusat di Pulau Jawa.
Pemerintah menyebut setidaknya ada enam manfaat proyek pemindahan Ibu Kota, yaitu:
Sejatinya, wacana pemindahan Ibukota sudah muncul sejak lama. Bahkan pada bulan Mei 2019 silam, Jokowi sudah melakukan tinjauan pada sejumlah daerah yang berpotensi menjadi calon Ibukota baru.
Meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam RPJMN 2020-2024, namun patut diduga lokasi Ibukota baru akan berada di Pulau Kalimantan.
Pasalnya daerah tinjauan Jokowi pada bulan Mei 2019 kebanyakan ada di Kalimantan, salah satunya adalah Bukit Soeharto.
Pemilihan Kalimantan sebagai lokasi Ibukota juga dirasa strategis karena lebih dekat ke titik tengah Indonesia, ketimbang pulau lainnya. Akses untuk menjangkau seluruh Indonesia bisa dilakukan dengan lebih mudah.
Selain itu, Kalimantan juga minim risiko bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi.
Nantinya, proyek ini akan 'dikeroyok' oleh berbagai lembaga pemerintah, yaitu:
(taa/dru)
Hal itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 edisi revisi bulan Juni 2019 yang dikutip CNBC Indonesia, Kamis (25/7/2019).
Dalam RPJMN tersebut, proyek Pemindahan Ibukota Negara berada dalam program Prioritas Nasional nomor dua, yaitu Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
Proyek tersebut rencananya akan berdurasi 5 tahun (2020-2024) yang mana sepanjang kepemimpinan Jokowi.
 Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Pulau Kalimantan. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman) |
Perkiraan alokasi dana yang dibutuhkan pemerintah untuk melancarkan pemindahan Ibu Kota mencapai Rp 83,8 triliun. Sumber pendanaan proyek ini nantinya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Swasta.
Alokasi dana ini tampaknya hanya untuk tahap awal, karena Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono pernah menyebut jumlah dana yang dibutuhkan untuk memindahkan Ibukota mencapai lebih dari Rp 400 triliun.
Selain itu, pemerintah tampaknya sudah bulat akan menggeser Ibu Kota keluar dari Pulau Jawa. Pasalnya, dalam bab arah kebijakan dan strategi, dengan jelas disebut bahwa pengembangan rencana pemindahan ibukota ke luar Pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi.
Pemerataan ekonomi memang menjadi isu penting dibalik pemindahan Ibu Kota. Sudah terlalu lama pembangunan Indonesia terpusat di Pulau Jawa.
Pemerintah menyebut setidaknya ada enam manfaat proyek pemindahan Ibu Kota, yaitu:
- Mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek
- Mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian Timur
- Mengubah mind-set pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris
- Memiliki Ibukota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan, dan penghayatan terhadap Pancasila
- Meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif
- Memiliki Ibukota yang menerapkan konsep smart, green, dan beautiful city untuk meningkatkan competitiveness secara regional maupun internasional
Sejatinya, wacana pemindahan Ibukota sudah muncul sejak lama. Bahkan pada bulan Mei 2019 silam, Jokowi sudah melakukan tinjauan pada sejumlah daerah yang berpotensi menjadi calon Ibukota baru.
Meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam RPJMN 2020-2024, namun patut diduga lokasi Ibukota baru akan berada di Pulau Kalimantan.
Pasalnya daerah tinjauan Jokowi pada bulan Mei 2019 kebanyakan ada di Kalimantan, salah satunya adalah Bukit Soeharto.
Pemilihan Kalimantan sebagai lokasi Ibukota juga dirasa strategis karena lebih dekat ke titik tengah Indonesia, ketimbang pulau lainnya. Akses untuk menjangkau seluruh Indonesia bisa dilakukan dengan lebih mudah.
Selain itu, Kalimantan juga minim risiko bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi.
Nantinya, proyek ini akan 'dikeroyok' oleh berbagai lembaga pemerintah, yaitu:
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- Kementerian PUPR
- Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian
- Kementerian Koordinasi Bidang Politik Hukum dan HAM
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian PAN/RB
- Kementerian Pertahanan dan Keamanan
- TNI
- Polri
(taa/dru)
