BPH Migas Targetkan 330 Penyalur BBM di Wilayah Terpencil
Yuni Astutik, CNBC Indonesia
24 July 2019 19:52
Jakarta, CNBC Indonesia- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan audiensi bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Audiensi tersebut dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) di Indonesia.
Dalam paparannya, Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa mengatakan hingga saat ini, ada 1.582 Kecamatan di wilayah 3T yang masih belum memiliki penyalur. Program BBM Satu Harga menargetkan hingga 2024 akan menambah 330 penyalur.
"Kalaupun lokasi itu terwujud masih ada 1.252 lokasi lagi, kecamatan yang belum ada penyalur BBM. Kita mesti bangun ini dengan keekonomian. Kita imbau Pertamina, melalui badan umum milik desa (BUMDES), Exxon, serta swasta lainnya untuk berlomba silahkan bangun di lokasi tadi," katanya di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras di Jakarta, Rabu (24/7/2019).
Sementara itu, BPH Migas mengusulkan Pembangunan Mini SPBU Berbasis Kecamatan dengan harapan untuk menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM kepada masyarakat pada wilayah wilayah yang belum mendapatkan penyalur. BPH Migas akan menerbitkan aturan terkait penentuan lokasi dan jarak antar penyalur dari Mini SPBU agar setiap kegiatan usaha dapat terus berkembang.
"Hal ini kami usulkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat melalui keadilan energi," ujarnya lagi.
Saat ini Badan Usaha di Indonesia sudah menyediakan kesempatan untuk pembangunan Mini SPBU, seperti G-Lite (Garuda Mas Energi), Pertashop (Pertamina), dan Mobil (Exxon Mobil dan Indomobil Prima Energi) yang telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah dengan komoditas BBM yang memiliki spesifikasi oktan diatas 90 dengan modal investasi antara Rp 40-500 juta.
Oleh sebab itu, BPH Migas berharap kebutuhan akan BBM di wilayah 3T dapat diperankan oleh BUMDES atau gabungan beberapa BUMDES dengan pengelolaan dana Desa yang lebih terpadu.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyambut baik atas usulan tersebut. Nantinya akan dibuat tim kecil sebagai langkah dalam merealisasikan rencana tersebut.
"Komitmen BPH Migas inisemoga bisa lebih cepat. karena masih ada desa-desa yang memerlukan gas station, kalau bisa dipercepat ekonomi desa bisa lebih baik lagi. Kalau lihat dari komitmen Pak kepala (BPH Migas), saya optimis," tegasnya.
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob) Next Article Nias ke Maluku, Ini Wilayah yang Rasakan BBM Murah Kaya Jawa
Dalam paparannya, Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa mengatakan hingga saat ini, ada 1.582 Kecamatan di wilayah 3T yang masih belum memiliki penyalur. Program BBM Satu Harga menargetkan hingga 2024 akan menambah 330 penyalur.
"Kalaupun lokasi itu terwujud masih ada 1.252 lokasi lagi, kecamatan yang belum ada penyalur BBM. Kita mesti bangun ini dengan keekonomian. Kita imbau Pertamina, melalui badan umum milik desa (BUMDES), Exxon, serta swasta lainnya untuk berlomba silahkan bangun di lokasi tadi," katanya di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras di Jakarta, Rabu (24/7/2019).
Sementara itu, BPH Migas mengusulkan Pembangunan Mini SPBU Berbasis Kecamatan dengan harapan untuk menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM kepada masyarakat pada wilayah wilayah yang belum mendapatkan penyalur. BPH Migas akan menerbitkan aturan terkait penentuan lokasi dan jarak antar penyalur dari Mini SPBU agar setiap kegiatan usaha dapat terus berkembang.
"Hal ini kami usulkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat melalui keadilan energi," ujarnya lagi.
Saat ini Badan Usaha di Indonesia sudah menyediakan kesempatan untuk pembangunan Mini SPBU, seperti G-Lite (Garuda Mas Energi), Pertashop (Pertamina), dan Mobil (Exxon Mobil dan Indomobil Prima Energi) yang telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah dengan komoditas BBM yang memiliki spesifikasi oktan diatas 90 dengan modal investasi antara Rp 40-500 juta.
Oleh sebab itu, BPH Migas berharap kebutuhan akan BBM di wilayah 3T dapat diperankan oleh BUMDES atau gabungan beberapa BUMDES dengan pengelolaan dana Desa yang lebih terpadu.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyambut baik atas usulan tersebut. Nantinya akan dibuat tim kecil sebagai langkah dalam merealisasikan rencana tersebut.
"Komitmen BPH Migas inisemoga bisa lebih cepat. karena masih ada desa-desa yang memerlukan gas station, kalau bisa dipercepat ekonomi desa bisa lebih baik lagi. Kalau lihat dari komitmen Pak kepala (BPH Migas), saya optimis," tegasnya.
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob) Next Article Nias ke Maluku, Ini Wilayah yang Rasakan BBM Murah Kaya Jawa
Most Popular