Jonan Curhat Soal Pusingnya Listriki 500 Ribu Warga Miskin RI
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
22 July 2019 12:01
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 99% di 2019 ini. Tentu bukan perkara mudah melistriki seluruh Indonesia.
Seperti yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Ia bercerita, pusingnya dia dalam mengumpulkan badan usaha yang mau menyumbang untuk membiayai sambungan listrik.
"Sekarang saya masih pusing sekali kumpulkan badan usaha yang mau sumbang," kata Jonan ketika menyampaikan paparannya di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (22/7/2019).
Sebabnya, lanjut Jonan, perlu diingat, jika ingin rasio elektrifikasi mencapai 100%, dibutuhkan dukungan atau kerja sama dari berbagai pihak, di sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tersedia.
"Ada 500 ribu rumah tangga yang tidak mampu bayar sambung listrik, kalau di luar jawa ada 700 ribu rumah tangga. Ini APBN mesti keras," tutur Jonan.
Sebelumnya, pemerintah mencatat, hingga semester I-2019, rasio elektrifikasi telah mencapai 98,81%, sementara targetnya mencapai 99,99% sampai akhir 2019.
"Jika pada 2018 rumah tangga berlistrik berjumlah 66.921.705, hingga akhir Juni 2019 jumlahnya menjadi 67.548.773 atau mengalami penambahan sebanyak 627.068 rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Juni 2019 rumah tangga yang masih belum berlistrik sebanyak 813.872 rumah tangga," jelas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana saat dijumpai di Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Lebih lanjut, ia menuturkan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu fokus utama Pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi. Pada akhir tahun lalu, rasio elektrifikasi di NTT tercatat hanya 62%, sedangkan hingga tengah tahun ini sudah meningkat sebanyak 10% menjadi 72%.
"Tingkat rasio elektrifikasi provinsi yang telah mencapai 99% sebanyak 30 provinsi, sedangkan 3 provinsi masih berada di angka 90%-95%, yaitu Papua, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Barat," imbuhnya.
Rida menambahkan, untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, salah satu upayanya adalah dengan memberikan sambungan listrik baru bagi rumah tangga tidak mampu, karena banyak rumah tangga yang tidak mampu membayar biaya sambung listrik, tapi bisa untuk membayar iuran per bulan.
"Ini kemudian buat isunya sosial, isu keadilan, listrik ada tetapi tidak mampu untuk pasangnya. Bukan tidak mampu bayar per bulan tapi tidak mampu masang awalnya," tutur Rida.
Untuk itu, pemerintah pusat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah, dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PLN serta Badan Usaha Sektor ESDM untuk memberikan bantuan berupa penyambung listrik untuk rumah tangga tidak mampu.
Simak video soal rasio cadangan listrik RI di bawah ini
[Gambas:Video CNBC]
(gus) Next Article Kabar Gembira, 98,86% Wilayah RI Sudah Tersambung Listrik
Seperti yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Ia bercerita, pusingnya dia dalam mengumpulkan badan usaha yang mau menyumbang untuk membiayai sambungan listrik.
"Sekarang saya masih pusing sekali kumpulkan badan usaha yang mau sumbang," kata Jonan ketika menyampaikan paparannya di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (22/7/2019).
 Foto: Realisasi listrik di Nusa Tenggara Timur, Indonesia (CNBC Indonesia/Gustidha Budiartie) |
Sebabnya, lanjut Jonan, perlu diingat, jika ingin rasio elektrifikasi mencapai 100%, dibutuhkan dukungan atau kerja sama dari berbagai pihak, di sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tersedia.
"Ada 500 ribu rumah tangga yang tidak mampu bayar sambung listrik, kalau di luar jawa ada 700 ribu rumah tangga. Ini APBN mesti keras," tutur Jonan.
Sebelumnya, pemerintah mencatat, hingga semester I-2019, rasio elektrifikasi telah mencapai 98,81%, sementara targetnya mencapai 99,99% sampai akhir 2019.
"Jika pada 2018 rumah tangga berlistrik berjumlah 66.921.705, hingga akhir Juni 2019 jumlahnya menjadi 67.548.773 atau mengalami penambahan sebanyak 627.068 rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Juni 2019 rumah tangga yang masih belum berlistrik sebanyak 813.872 rumah tangga," jelas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana saat dijumpai di Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Lebih lanjut, ia menuturkan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu fokus utama Pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi. Pada akhir tahun lalu, rasio elektrifikasi di NTT tercatat hanya 62%, sedangkan hingga tengah tahun ini sudah meningkat sebanyak 10% menjadi 72%.
"Tingkat rasio elektrifikasi provinsi yang telah mencapai 99% sebanyak 30 provinsi, sedangkan 3 provinsi masih berada di angka 90%-95%, yaitu Papua, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Barat," imbuhnya.
Rida menambahkan, untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, salah satu upayanya adalah dengan memberikan sambungan listrik baru bagi rumah tangga tidak mampu, karena banyak rumah tangga yang tidak mampu membayar biaya sambung listrik, tapi bisa untuk membayar iuran per bulan.
"Ini kemudian buat isunya sosial, isu keadilan, listrik ada tetapi tidak mampu untuk pasangnya. Bukan tidak mampu bayar per bulan tapi tidak mampu masang awalnya," tutur Rida.
Untuk itu, pemerintah pusat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah, dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PLN serta Badan Usaha Sektor ESDM untuk memberikan bantuan berupa penyambung listrik untuk rumah tangga tidak mampu.
Simak video soal rasio cadangan listrik RI di bawah ini
[Gambas:Video CNBC]
(gus) Next Article Kabar Gembira, 98,86% Wilayah RI Sudah Tersambung Listrik
Most Popular