PGN Gelar RUPSLB, Pertamina & PLN Menyusul?
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
17 July 2019 13:07
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah meminta kepada para BUMN untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Salah satu agenda RUPSLB adalah pergantian pengurus perseroan.
Kabar beredar, bahwa pergantian pengurus perseroan ini termasuk perombakan komisaris dan direksi di BUMN raksasa.
Hingga saat ini, setidaknya satu BUMN terkonfirmasi akan melakukan RUPSLB yakni PT PGN Tbk (PGAS). Berdasar informasi di keterbukaan bursa efek Indonesia, Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan RUPSLB dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan induk holding BUMN Migas yakni PT Pertamina (Persero) tertanggal 12 Juli 2019.
PGN merencanakan untuk mengadakan RUPSLB pada Jumat 30 Agustus 2019 sesuai dengan tata cara penyelenggaraan RUPS berdasarkan peraturan OJK," tulis Gigih sebagaimana dikutip dari pernyataannya di situs keterbukaan informasi bursa efek, Selasa (16/7/2019).
Dalam surat tersebut juga tercantum dua agenda utama RUPSLB, yakni;
1. Evaluasi kinerja perseroan sampai semester I-2019
2. Perubahan susunan pengurus perseroan
Lantas, apakah Pertamina dan PLN bakal menyusul?
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menuturkan, RUPSLB memang akan dilakukan oleh PGN, tapi tidak dengan PLN dan Pertamina.
"Wah tentu tidak benar (Pertamina dan PLN RUPSLB). Kalau PGN akan RUPSLB memang benar," kata Fajar kepada CNBC Indonesia saat dihubungi Rabu (17/7/2019).
Lebih lanjut, ia pun menegaskan, RUPSLB yang dilakukan PGN, salah satunya memang terkait perubahan susunan kepengurusan, namun bukan susunan jabatan. Adapun, ketika ditanya lebih detil mengenai perubahan susunan kepengurusan tersebut, Fajar tidak merespon.
"Standar sesuai ketentuan saja," pungkas Fajar.
Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah, juga sudah buka suara soal RUPSLB tersebut. Meski irit bicara, ia membenarkan ketika ditanya perkiraan RUPSLB itu berlangsung pada Agustus 2019.
"Iya tapi di tempat (sektor) saya tidak ada," ujarnya ketika ditemui di komplek Gedung DPR-RI, Kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Saat ditanya lebih detail, Edwin lebih banyak memberikan jawaban belum tahu. Yang jelas, dia akan meminta arahan lebih lanjut dari Menteri BUMN Rini Soemarno. Adapun, PLN adalah salah satu BUMN yang berada di bawah koordinasi Edwin.
"Di deputi yang lain kali ya. Saya belum. Nanti kita lihat lah, saya belum ketemu lagi kan ibu [Rini Soemarno] dari luar negeri," tandasnya.
(gus) Next Article Mau Kerja di Pertamina Cs? Ternyata Segini Lho Gajinya..
Kabar beredar, bahwa pergantian pengurus perseroan ini termasuk perombakan komisaris dan direksi di BUMN raksasa.
Hingga saat ini, setidaknya satu BUMN terkonfirmasi akan melakukan RUPSLB yakni PT PGN Tbk (PGAS). Berdasar informasi di keterbukaan bursa efek Indonesia, Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan RUPSLB dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan induk holding BUMN Migas yakni PT Pertamina (Persero) tertanggal 12 Juli 2019.
PGN merencanakan untuk mengadakan RUPSLB pada Jumat 30 Agustus 2019 sesuai dengan tata cara penyelenggaraan RUPS berdasarkan peraturan OJK," tulis Gigih sebagaimana dikutip dari pernyataannya di situs keterbukaan informasi bursa efek, Selasa (16/7/2019).
Dalam surat tersebut juga tercantum dua agenda utama RUPSLB, yakni;
1. Evaluasi kinerja perseroan sampai semester I-2019
2. Perubahan susunan pengurus perseroan
Lantas, apakah Pertamina dan PLN bakal menyusul?
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menuturkan, RUPSLB memang akan dilakukan oleh PGN, tapi tidak dengan PLN dan Pertamina.
"Wah tentu tidak benar (Pertamina dan PLN RUPSLB). Kalau PGN akan RUPSLB memang benar," kata Fajar kepada CNBC Indonesia saat dihubungi Rabu (17/7/2019).
Lebih lanjut, ia pun menegaskan, RUPSLB yang dilakukan PGN, salah satunya memang terkait perubahan susunan kepengurusan, namun bukan susunan jabatan. Adapun, ketika ditanya lebih detil mengenai perubahan susunan kepengurusan tersebut, Fajar tidak merespon.
"Standar sesuai ketentuan saja," pungkas Fajar.
Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah, juga sudah buka suara soal RUPSLB tersebut. Meski irit bicara, ia membenarkan ketika ditanya perkiraan RUPSLB itu berlangsung pada Agustus 2019.
"Iya tapi di tempat (sektor) saya tidak ada," ujarnya ketika ditemui di komplek Gedung DPR-RI, Kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Saat ditanya lebih detail, Edwin lebih banyak memberikan jawaban belum tahu. Yang jelas, dia akan meminta arahan lebih lanjut dari Menteri BUMN Rini Soemarno. Adapun, PLN adalah salah satu BUMN yang berada di bawah koordinasi Edwin.
"Di deputi yang lain kali ya. Saya belum. Nanti kita lihat lah, saya belum ketemu lagi kan ibu [Rini Soemarno] dari luar negeri," tandasnya.
(gus) Next Article Mau Kerja di Pertamina Cs? Ternyata Segini Lho Gajinya..
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular